Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

BI: Dana Pemda Mengendap di Bank Rp 222,59 Triliun

Jumat, 4 Agustus 2017 | 14:59 WIB

Terkait dana pemda yang mengendap di bank, Bank Indonesia mencatat jumlahnya pada Juni 2017 mencapai Rp 222,59 triliun. Ini terdiri dari giro sebesar Rp 140,67 triliun (63,2%), deposito sebesar Rp 76,56 triliun (34,4 %), dan sisanya berupa tabungan sebesar Rp 5,34 triliun (2,4%).


"Jumlah tersebut lebih tinggi Rp 7,92 triliun dari posisi sama tahun sebelumnya Rp 214,67 triliun. Namun, menurun Rp 21,91 triliun dari bulan sebelumnya (Mei 2017) yang mencapai Rp 244,50 triliun," paparnya.


Penurunan posisi simpanan pemda ini disebabkan antara lain oleh realisasi pendapatan daerah yang lebih rendah dari realisasi belanja daerah pada Juni 2017, di mana pendapatan daerah sebesar Rp 85,12 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 107,04 triliun. Faktor lain, meningkatnya pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi belanja daerah, baik belanja modal maupun belanja barang/jasa, mulai meningkat.


Dana simpanan pemda di bank merupakan pendapatan APBD yang belum dapat digunakan untuk mendanai rencana belanja daerah. Hal tersebut antara lain dikarenakan sebagian kegiatan fisik/proyek belum dilaksanakan, atau kegiatannya sudah dilaksanakan namun belum selesai, sehingga belum dapat dilunasi pembayarannya. Dengan demikian, tidak berarti semua simpanan dana pemda tersebut merupakan dana yang menganggur atau mengendap di bank.


Untuk mengurangi uang kas atau simpanan pemda di bank dalam jumlah yang tidak wajar dan sekaligus mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu, maka daerah wajib menyampaikan laporan posisi kas bulanan; perkiraan belanja operasi, belanja modal, serta transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan untuk 12 bulan; plus ringkasan realisasi APBD bulanan.


"Apabila kepala daerah tidak menyampaikan data itu, menteri keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran DBH atau DAU, yang dikenakan paling tinggi 50% dari nilai DBH atau DAU tahap penyaluran. Penundaan penyaluran DBH atau DAU tersebut antara lain ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah," imbuhnya.


Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, selain Dana Desa yang belum terserap secara efektif, pemda belum merealisasikan anggaran reboisasi senilai Rp 7 triliun. Anggaran tersebut diberikan melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik senilai Rp 115,1 triliun, yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.


"Dana reboisasi ini mau diapakan? Realisasinya seperti apa? Jangan hanya uangnya masuk ke rekening, tapi tidak dipakai," kata dia.


Mardiasmo meminta pemda untuk mengoptimalkan dana tersebut. Dana reboisasi hutan ini sengaja dianggarkan secara khusus oleh pemerintah pusat agar lebih tepat sasaran. Hal ini berbeda dengan anggaran Dana Bagi Hasil yang juga diberikan ke daerah, tetapi jenis penggunaannya lebih fleksibel. (*)

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA