Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

BPDP Siapkan Rp 250 M untuk Peremajaan Sawit

(gor/ant), Jumat, 27 April 2018 | 16:12 WIB

NUSA DUA- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) telah mengalokasikan anggaran Rp 250 miliar untuk mendukung pendanaan program peremajaan kebun petani (smallholders) kelapa sawit tahun ini. Peremajaan itu akan dilakukan di 20 provinsi dan 75 kabupaten.


Total anggaran tahun ini Rp 250 miliar dan yang sudah dicairkan Rp 4 miliar,” ujar Direktur BPDP KS Hendrajat Natawidjaya dalam The 6th International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE) 2018, di Nusa Dua, Bali, pada Kamis (26/4).


Kemudian saat ditanya berapa banyak dana BPDP KS yang sudah terkumpul, Hendrajat menyebutkan, tahun lalu total yang terkumpul adalah Rp 14 triliun. Sedangkan targetnya tahun ini adalah 10,50 triliun. “Sampai saat ini yang sudah terkumpul Rp 3 trilun sampai Maret,” kata dia. Menurut Hendrajat program peremajaan kebun petani sawit telah dimulai di Sumatera Selatan dan Sumatera Utara, di mana target tahun ini adalah melakukan peremajaan seluas 2,40 juta hektare (ha). Sementara, sejauh ini ini kemajuannya sudah dilakukan pada tahap awal di Sumatera Selatan seluas 300 ha untuk pencabutan dan penanaman kembali 4.000 ha.


Dia menjelaskan, strategi peremajaan kebun sawit petani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan tanpa membuka lahan baru. Di sisi lain, produktivitas smallholders sawit masih rendah dengan kriteria usia tanaman yang tua dan kualitas bibit yang rendah sehingga produktivitas lahannya jauh dari milik swasta yang bisa mencapai 5-6 ton per ha per tahun. “Diharapkan dengan strategi peremajaan, produktivitas smallholders dapat meningkat dan sekaligus mengurangi pembukaan lahan,” tambahnya.


Seperti diketahui, di Indonesia petani kelapa sawit menjadi aktor utama dalam pengembangan industri ini ke depan. Karena itu, pertumbuhan industri ini diharapkan dapat ikut mendorong kesejahteraan petani kelapa sawit. “Smallholder juga berperan dalam ekspansi lahan sawit karena mereka kebanyakan adalah transmigran, dengan tingkat pendidikan rendah dan sulit beralih ke sektor lain. Ini adalah masalah smallholders,” ungkapnya.


Sementara itu menanggapi permasalahan petani kelapa sawit National Platform Manager UNDP Indonesia Rini Indrayanti memberikan penjelasan soal pengembangan kapasitas petani kelapa sawit di mana UNDP dan Kementerian Pertanian RI telah membentuk Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) guna memastikan keberlanjutan dalam sektor kelapa sawit. “FoKSBI telah merumuskan draft rencana aksi nasional (RAN) yang di dalamnya mencakup pembangunan kapasitas smallholders,” ujarnya.


RAN yang disusun stakeholder di industri kelapa sawit telah disusun bersama dan sedang menunggu surat persetujuan dari dewan pengarah untuk diadopsi dalam payung hukum yang jelas. “Rencana aksi nasional ini diharapkan dapat diimplementasikan di 18 provinsi dengan timeline 2018-2023 yang didukung pendanaan dari APBN, APBD, dana sawit, dan dana CSR,” tambah dia. (pya)

BAGIKAN