Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Catatan Penting Pajak Tahun 2018

Oleh Liberti Pandiangan, Rabu, 2 Januari 2019 | 10:37 WIB

Pengelolaan pajak selama tahun 2018 di Tanah Air sangatlah dinamis. Hal tersebut tidak terlepas dari dua peran atau fungsi pajak yang utama, yang berjalan bersamaan. Pertama, pajak sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budgeter) untuk membiayai pengeluaran Negara sesuai amanat UUD 1945, UU Keuangan Negara, serta UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dan kedua, pajak ikut juga menggerakkan roda dan nadi perekonomian nasional (fungsi regulerend).

Menjalankan kedua fungsi pajak yang kurang searah tersebut secara bersamaan bukanlah hal yang mudah, karena di satu sisi dengan fungsi budgeter maka penerimaan pajak harus dapat memenuhi kas negara dalam APBN.

Di sisi lain dengan fungsi regulerend umumnya penerimaan pajak akan berkurang karena ada potensi pajak yang hilang (potential loss). Sehingga penanganan pajak yang tepat dan optimal merupakan kunci utama bagi pengelola pajak, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan.

Selaras dengan pengelolaan pajak tahun 2018, perlu dilihat beberapa hal penting yang merupakan perkembangan pajak selama setahun. Maksudnya untuk dapat dijadikan referensi bagi berbagai pihak, dan juga sekaligus pijakan untuk tahun 2019.

Penerimaan dan Regulasi Pajak

Pertama, tatkala waktu menunjukkan 1 Januari 2018, berlakulah UU No. 15/2017 tentang APBN 2018 yang mana negara menugaskan DJP mengelola penerimaan pajak sekitar Rp 1.424 triliun. Berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan DJP untuk mengamankan penerimaan pajak, dan hasilnya hingga 30/11/2018 terealisasi penerimaan sekitar Rp 1.136,6 triliun atau 79,8% dari rencana. Dengan jumlah tersebut berarti tumbuh 15,3% disbanding penerimaan pajak periode yang sama tahun 2017.

Kedua, terbit regulasi berupa Permenkeu No.15/2018 yang mengatur mengenai cara lain untuk menghitung peredaran bruto wajib pjak (WP) dalam menghitung pajak. Regulasi ini sempat menjadi bahan diskusi yang hangat oleh beberapa pihak, yang dipandang dapat memberatkan WP.

Padahal, tujuannya untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan/pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti pendukungnya.

Adapun cara lain tersebut meliputi metode; a) transaksi tunai dan nontunai, b) sumber dan penggunaan dana, c) satuan dan/atau volume, d) penghitungan biaya hidup, e) pertambahan kekayaan bersih, f) berdasarkan Surat Pemberitahuan pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, g) proyeksi nilai ekonomi, dan/atau h) penghitungan rasio.

Ketiga, sebagai implementasi UU No. 9/2017 mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, pada akhir April 2018 telah diperoleh data keuangan dari lembaga keuangan domestik dan akhir Agustus 2018 data internasional dari otoritas pajak berbagai negara. Sehingga DJP memiliki data keuangan yang banyak sebagai bahan untuk pengawasan kewajiban pajak pemilik data keuangan tersebut.

Keempat, mulai 1/7/2018 berlaku PP No. 23/2018 yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang mencabut PP No. 46/2013 yang berlaku sebelumnya.

Adapun jumlah tertentu tersebut tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun. Hal mendasar dalam PP No. 23/2018 adalah mengenai besaran tarif yang turun menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%. Kemudian adanya jangka waktu bagi WP yang berhak menggunakan fasilitas PP No. 23/2018, yaitu 7 tahun pajak bagi WP orang pribadi, 4 tahun pajak bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk perseroan terbatas.

Kelima, untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir guna mendorong pertumbuhan ekonomi berdasarkan PP No. 94/2010 dan untuk penyelarasan dengan ketentuan terkait dengan perizinan berusaha berdasarkan PP No. 24/2018, dikeluarkan kebijakan pemberian fasilitas pengurangan PPh badan (tax holiday) dengan Permenkeu No. 35/2018 yang kemudian diganti dengan Permenkeu No. 150/2018.

Keenam, juga terbit Permenkeu No. 110/2018 yang di antaranya mengatur kembali tentang pengenaan dan pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan kegiatan di bidang impor. Kebijakan ini merupakan perubahan atas regulasi yang sebelumnya berlaku (Permenkeu Nomor 34/2017). Tujuannya untuk ikut memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, sehingga perekonomian nasional dan neraca transaksi berjalan terjaga.

Penguatan Organisasi

Ketujuh, guna meningkatkan pengawasan pajak terhadap objek pajak yang ada dalam APBN/APBD, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4/2018. Instruksi yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Polri, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Gubernur dan para Bupati/Wali Kota, di antaranya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk melakukan peningkatan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara atas belanja pemerintah.

Pelaksanaanya oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada di tiap instansi. Kedelapan, Presiden juga menerbitkan Peraturan Presiden No. 40/2018 mengenai pembaruan system administrasi perpajakan. Yang dimaksud dengan sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang membantu melaksanakan prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembaruan yang dilakukan meliputi organisasi, sumber daya manusia (SDM), peraturan perundang-undangan, proses bisnis, dan teknologi informasi dan basis data. Tujuan pembaruan sistem administrasi perpajakan untuk; a) mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien, b) membangun sinergi yang optimal antarlembaga, c) meningkatkan kepatuhan WP, dan d) meningkatkan penerimaan negara.

Peningkatan layanan

Kesembilan, sejalan dengan program reformasi dan transformasi perpajakan untuk peningkatan pelayanan, melalui Permenkeu No. 210/2017 ditetapkan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya instansi vertikal DJP. Penerapannya mulai 1/10/2018 yakni terhadap 1 Kantor Wilayah (Kanwil), 21 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan 3 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang baru.

Kesepuluh, DJP melakukan terobosan dalam layanan pajak melalui pendampingan guna meningkatkan kegiatan usaha WP. Caranya dengan program Business Development Services (BDS), yang mana DJP ikut membina dan mengembangkan usaha WP UMKM secara berkesinambungan.

Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran (awareness), keterikatan (engagement), dan kepatuhan (compliance) UMKM terhadap pajak. Pembinaan UMKM melalui program BDS dilaksanakan oleh seluruh KPP Pratama minimal dua kali dalam setahun.

Kegiatannya dapat berupa workshop, pelatihan kewirausahaan, seminar, kelas pajak tematik, dan lain-lain yang dibutuhkan WP UMKM. Hingga saat ini sudah banyak KPP melakukan program BDS di wilayahnya, sehingga membantu WP UMKM dalam berusaha sekaligus menunaikan pajak yang menjadi kewajibannya.

Kesebelas, DJP menyelenggarakan kegiatan Pajak Bertutur secara serentak (pada 9/11/2018) bersifat nasional di seluruh wilayah Tanah Air. Tujuan Pajak Bertutur sebagai inklusi pajak kepada dunia pendidikan mulai dari tingkat dasar (SD), menengah (SMP dan SMA) hingga tinggi (perguruan tinggi), sehingga sejak dini pelajar dan mahasiswa sudah mengetahui dan memahami mengenai pajak.

Keduabelas, sejalan dengan program pemerintah untuk kemudahan berusaha (easy of doing business) di antaranya dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), DJP telah ikut serta di dalamnya.

Sistem OSS terintegrasi dan menjadi gerbang (gateway) dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada kementerian/ lembaga dan Pemda, sehingga memudahkan DJP untuk terintegrasi.

Untuk itu, Peraturan Dirjen Pajak No. PER-20/2018 diterbitkan untuk mengatur tata cara pendaftaran WP dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara elektronik melalui sistem administrasi badan hukum dan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).

Ketigabelas, terkait dengan terjadinya gempa di Lombok dan bahkan di Donggala-Palu diiringi dengan tsunami, DJP telah mengeluarkan kebijakan perpajakan secara khusus. Kebijakan pajak yang peduli dengan kondisi riil di Lombok dan Donggala-Palu yang telah ditetapkan status keadaan tanggap darurat bencana alam.

Kebijakannya, bagi WP yang berdomisili, bertempat kedudukan, ataupun memiliki tempat kegiatan usaha di daerah bencana tersebut, dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan, demikian juga atas pembayaran pajak.

Pengecualian diberikan untuk waktu tertentu hingga dua bulan setelah berakhirnya penetapan keadaan tanggap darurat. Dengan berbagai perkembangan pajak yang dinamis tersebut, memasuki dan menjalani tahun 2019 kita dapat menjadikannya sebagai referensi bahkan pijakan untuk pengelolaan pajak tahun 2019. Sehingga baik WP maupun Negara mendapatkan kemanfaatan yang sama dalam hal pajak.

Liberti Pandiangan, Kepala Bidang P2Humas, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Kementerian Keuangan

BAGIKAN