Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Produk CPO

Produk CPO

CPO dan Kedaulatan Energi

Senin, 8 April 2019 | 09:12 WIB

Kedaulatan energi bisa saja diwujudkan tahun ini juga dengan dua catatan. Pertama, penghentian ekspor migas tidak memengaruhi neraca perdagangan. Kedua, daya beli masyarakat Indonesia mendukung penjualan energi biofuel di dalam negeri.

Tapi, faktanya, ekspor migas masih dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Tanpa ekspor migas, defisit neraca perdagangan Indonesia kian menganga. Pada tahun 2018, ekspor migas menyumbang US$ 17,40 miliar atau 9,67% terhadap total ekspor tahun itu yang mencapai US$ 162,65 miliar.

Argumentasi ini bisa saja tidak berdasar. Karena jika migas tidak diekspor, impor migas Indonesia pun akan menurun sebesar nilai ekspor migas yang ditangguhkan. Tapi, faktanya, ekspor migas yang didominasi ekspor gas tak bisa dihentikan begitu saja karena terikat kontrak jangka panjang.

Gas diekspor berdasarkan kontrak yang dilakukan sejak sumur gas hendak dieksploitasi. Tanpa ada kepastian pembeli, gas tidak akan dieksplotasi mengingat sifat gas yang tidak bisa disimpan lama seperti halnya minyak mentah. Meski ada cadangan terbukti, eksploitasi gas baru dilakukan setelah ada kejelasan pembeli yang dibuktikan lewat kontrak.

Kontrak pembelian gas umumnya berjangka panjang. Lebih dari 20 tahun. Gas bahkan dijual dengan harga murah seperti yang terjadi dengan penjualan gas Tangguh kepada RRT pada tahun 2002, masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Saat ini, kita baru menyesal, mengapa harga gas begitu murah, bahkan jauh lebih murah dibanding penjualan gas ke dalam negeri. Pada masa lalu, kebutuhan gas dalam negeri masih kecil. Permintaan gas domestik masih lemah. Kini, ketika kebutuhan gas dalam negeri meningkat, sumur gas baru jarang ditemukan. Kondisi inilah yang menyebabkan impor minyak mentah dan BBM terus membesar.

Kedaulatan energi erat kaitannya dengan daya beli rakyat Indonesia. Kedaulatan energi bisa diraih bangsa ini jika daya beli masyarakat tidak serendah saat ini. Dengan harga BBM sekitar Rp 8.500 per liter pun, sebagian besar rakyat masih perlu disubsudi. Bagaimana mungkin harga energi di atas Rp 10.000 per liter bisa mereka jangkau?

Kedaulatan energi bisa dicapai tahun ini bila daya beli masyarakat mendukung penjualan biofuel pada harga pasar. Produksi CPO Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energi biodiesel di dalam negeri. Jika sekitar 30 juta CPO diproses di dalam negeri menjadi fatty acid methyl ester (FAME), yakni energy nabati yang mampu menjadi energy biodiesel, Indonesia tak perlu lagi mengimpor. Tapi, masalah ada pada harga jual yang mahal karena tingginya biaya produksi.

Hasil kajian Kementerian ESDM menunjukkan, harga produksi B-100 atau biodiesel 100%, tanpa campuran, mencapai sedikitnya Rp 14.000 per liter. Jika daya beli masyarakat tidak masalah, B-100 sudah bisa segera ditetapkan. Indonesia perlu memiliki sebuah kebijakan energi nasional yang mengakomodasi berbagai variable yang memengaruhi terwujudnya kedaulatan energi.

Pertama, hambatan pemasaran CPO di luar negeri perlu dijadikan momentum untuk mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) tenaga biodiesel yang berasal dari CPO. Selama harga jual di dalam negeri tidak terlalu jauh di bawah harga ekspor, produsen sawit tidak dirugikan.

Mencari solusi yang menguntungkan produsen sekaligus merangsang produksi FAME di dalam negeri bisa diselesaikan dengan dialog dan saling pengertian. Kedua, mahalnya biaya produksi biodiesel harus bisa ditekan dengan teknologi baru. Perguruan tinggi dan berbagai lembaga riset perlu diberikan insentif untuk memproduksi biodiesel dengan harga lebih murah. Dalam konteks ini, otoritas fiskal perlu dilibatkan dalam kebijakan energi.

Ketiga, perlu target dan keseriusan menggunakan mobil dan sepeda motor listrik. Untuk menunjang program mobil dan sepeda motor listrik, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan bahan batu bara dan pembangkit listrik tenaga gas gas (PLTG) perlu dioptimalkan.

Keempat, perlu percepatan pengembangan energi terbarukan seperti PLTA dan panas bumi (PLTB). Indonesia masih memiliki sumber daya alam yang cocok untuk kedua pembangkit listrik ini.

Kelima, pengembangan bauran energi perlu dilakukan dengan sistematis dan terkoordinasi guna menekan biaya produksi energi nasional secara keseluruhan. Semua kementerian terkait harus saling mendukung. Jika ini semua dilaksanakan, CPO yang ditolak di luar negeri tidak akan menjadi masalah. Kondisi ini malah bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan negeri. (*)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN