Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Freeport, Papua, dan Indonesia

Oleh Said Kelana Asnawi, Selasa, 8 Desember 2015 | 05:37 WIB

Bertahun-tahun PT Freeport Indonesia hampir tak pernah luput dari perdebatan. Bahkan boleh dibilang pandangan pro dan kontra nyaris terjadi sepanjang kehadiran perusahaan Amerika Serikat yang sudah hampir lima puluh tahun berkiprah di Indonesia itu.

 

Sebagaimana keberadaan penanam modal asing (PMA) lainnya, seperti Astra Honda Motor (AHM), Samsung, atau apa pun juga, PT Freeport Indonesia adalah perusahaan yang diinginkan. Keberadaannya menjadi berkah bagi negeri ini. Kehadirannya pun bukan sebagai ‘tamu tak diundang’ melainkan sah, dan melalui berbagai prosedur serta ketentuan perundang- undangan yang kita miliki.

 

Ada Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang memang memiliki tugas mendatangkan investasi asing sebanyak-banyak ke Tanah Air. Karena itu, perusahaan-perusahaan asig mestinya dijaga, dihormat, dan layak mendapat ‘karpet merah’. Bukan sebaliknya, diihujat habis.

 

20 Ribu Tenaga Kerja

Freeport menjadi contoh bagus untuk banyak hal. Di Freeport diterapkan secara teratur standar operasional prosedur (SOP) yang wajib diikuti. Di tempat permukiman yang dibentuk Freeport, seperti Tembaga Pura, para pengendara dan penumpang, hanya diperkenankan mobil yang memakai safety belt dengan kecepatan laju 20 kilometer per jam. Jika terdapat bis sekolah yang berhenti di depannya, maka mobil di belakang tak diperkenankan mendahului.

 

Tak mengindahkan aturan ini akan dikenakan denda. Truk dengan ketinggian ban mencapai tiga meter peroperasi di sini dan jumlahnya mencapa ratusan. Di daerah dengan suhu berkisar 10° Celcius dan hujan, aspek potensi risiko kecelakaan sangat besar. Usaha tambang berisiko tinggi merupakan usaha pengelolaan risiko. Mengebor gunung Grasberg dengan ketinggian 4.280 meter hingga rata, pastilah penuh risiko.

 

Jika bisnis sering dipadankan dengan risiko ada baiknya untuk belajar dari Freeport berkenaan dengan manajemen risiko ini. Freeport memiliki tempat tinggal empat lantai, berupa kamar/rumah untuk pekerja atau tamunya. Karyawan Freeport mencapai 20 ribuan orang, di mana mereka hampir seluruhnya menempati housing ini. Perumahan ini mendapatkan listrik 24 jam dan mendapatkan pasokan air bersih yang dibendung dari air gunung yang disalurkan. Sebagian karyawan yang belum bekeluarga, mendapatkan jatah makan gratis tiga kali sehari, dengan menu makanan prasmanan ala Indonesia dan Barat.

 

Bagaimana Freeport membangun di atas gunung, inilah kekuatan perusahaan tersebut yang layak dicontoh. Air mineral berisi 1500 mililiter dijual hanya seharga Rp 7.500 melalui minimarket, padahal kita kita sering mendengar kabar di Puncak Jaya air tersebut bernilai Rp 50.000-an.

 

Untuk memasuki kawasan Freeport, kita mesti mendapatkan akses resmi. Jadi tak mungkin ada pihak luar yang dapat mencapai wilayah Freeport tanpa izin. Hal ini sering menjadi bahan olok-olokan bahwa Freeport menciptakan negara dalan negara. Tapi, dari sisi bisnis, ini sesungguhnya penerapan SOP. Karyawan Freeport mempunyai hari cuti lebih banyak dari aturan Kementerian Tenaga Kerja yakni karyawan biasa punya hak cuti 36 hari kerja, sedangkan untuk level staf adalah 6/2 di mana setiap 6 minggu kerja, diberikan hak cuti 2 minggu libur, dengan gaji yang tidak lazim bagi ukuran kebanyakan kita.

 

Pada hari libur atau cuti, diberi jatah tiket pesawat untuk pulang kampung. Freeport juga memiliki pesawat sendiri, dimana seluruh penumpangnya adalah karyawan atau tamu mereka, dengan fasilitas makanan setara maskapai terbaik Indonesia. Namun, pekerja Freeport juga. Bukan juga berleha-leha. Kantin pekerja di buka mulai jam 03.00 dinihari, lalu dengan bis pekerja di bawa ke tambang dan pekerjaan menambang dimulai jam 06.00 pagi pada suhu 8°C disertai hujan/kabut.

 

Sebanyak 20-ribuan karyawan yang bekerja di Freeport datang dari berbagai suku/etnis dan juga dari berbagai bangsa di dunia. Di sini berkumpul multi ras, multibudaya dan agama, namun mereka sangat teratur dan tunduk serta patuh pada ketentuan Freeport. Kiranya ini dapat juga menjadi pembelajaran.

 

Freeport adalah gambaran Bhinneka Tunggal Ika. Di Papua sendiri, terdapat istilah “mujair”, akronim dari merujuk pada muka Jawa asli Irian. Ini untuk menunjukkan betapa banyak orang yang seumur hidupnya telah ada di Papua. Selama ini, Freeport tidak pernah khawatir berkenaan dengan eksistensinya karena ada puluhan ribu pekerja bergantung hidup padanya. Freeport juga menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (coporate social responsibiliy/CSR) bagi penduduk Papua

 

Freeport-Papua-Indonesia

Walau terasa menyakitkan, secara ekonomi Freeport diyakini lebih besar/ mampu dari Kabupaten Timika atau mungkin Papua. Bandara Internasional Mozes Kilangin di Timika adalah milik Freeport, demikian juga pelabuhan Amamapare. Kota Kuala Kencana Freeport tatanannya sangat indah. Olok-olok dari pekerja Freeport bahwa jika Pemda akan membangun, maka mereka berkonsultasi pada Freeport. Ini juga dapat menjadi pembelajaran.

 

Jika kita mendengar, mengapa Papua belum maju, seharusnya itu tidak ditujukan ke Freeport. Freeport hanyalah perusahaan, bukan wakil untuk mengelola pemerintahan. Mengapa infrastruktur buruk, fasilitas minim, itu seharusnya ditanyakan kepada pemerintah. Sebagai entitas bisnis, tentunya Freeport harus mematuhi hokum Indonesia, termasuk peraturan pajak, royalti, dividen, lingkungan, dan lain-lainl.

 

Jika Freeport telah menjalankan semuanya, maka tanggung jawab membangun Papua ada pada pundak pemda dan Pemerintah RI. Hukumlah Freeport jika perusahaan ini tidak memenuhi atau mematuhi peraturan/prasyarat yang berlalu. Tapi jika ada hal yang perlu dirundingkan, lakukan itu secara terhormat. Berunding secara terhormat bermakna tidak ada agency problem yang dilakukan wakil pemerintah untuk mendapatkan manfaat personal. Perlu orang suci yang pandai sebagai juru runding pemerintah. Dalam hal ini perlu diingat pula pengetok palu adalah pemerintah.

 

Untuk kegiatan bisnisnya, Freeport banyak bekerja sama dengan pebisnis lain (subkontraktor). Freeport memerlukan bahan peledak, truk, tenaga kerja, makanan dll. Setiap hari sebuah PT melayani makanan puluhan ribu karyawan Freeport. Perlu diketahui; siapakah mitra-mitra bisnis Freeport ini. Di Indonesia, para tokoh politik (juga pemerintahan), banyak berlatar belakang berbisnis. Jika mitra bisnis adalah pengambil keputusan (tokoh politik), ini yang dikhawatirkan terjadi conflik of interest.

 

Pemerintah fungsinya sebagai pengelola, dilarang berbisnis dengan perusahaan. Menjadi contoh yang baik jika pejabat publik meninggalkan bisnisnya ketika memasuki area pengabdian pada rakyat. Jangan justru area pengabdian pada masyarakat dijadikan ajang pintu bisnis. Hal ini mudah diucapkan dan tetapi sulit untuk dijalani. Apa yang terjadi dengan kehebohan skanda “papa minta saham” harusnya menjadi pintu masuk legal, untuk mengetahui siapa saja yang mendapatkan keuntungan dari Freeport.

 

Kita harus berempati pada mereka yang memulai sarapan paginya jam 03.00 dini hari, demi keluarganya. Meminta lebih dari Freeport adalah layak, jika dan hanya jika untuk Papua dan Indonesia. Apakah kita nantinya mampu mengelola Freeport jika kemudian perusahaan ini dinasionalisasi? Seorang pekerja Freeport menjawab, “Kita mampu secara teknis, hanya saja perebutan kue kepentingan menjadikan kita tidak mampu.”

 

Sementara itu, seorang doktor manajemen stratejik menjawab: “Kita tidak bisa dan tidak mampu karena banyaknya lalat yang akan hinggap di kue yang sedap”.

 

Saya dan rakyat yang lain berharap pemerintah segera mematahkan argumen kedua jawaban ini. Harapan ini dicanangkan di ketinggian 4.280 meter Gunung Grasberg, Timika, bahwa pertambangan Freeport dan berbagai kekayaan sumber daya alam negeri ini haruslah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bukan jadi rebutan kaum elite dan para pemburu rente.

 

Said Kelana Asnawi, Ketua Program Studi Manajemen Kwik Kian Gie School of Business, Jakata

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN