Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Panenan sawit siap diproses di pabrik. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana

Panenan sawit siap diproses di pabrik. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana

Indonesia Melawan

ID, Kamis, 21 Maret 2019 | 10:30 WIB

Ada rasa lega sekaligus bangga saat pemerintah, secara lantang, menyatakan bakal melawan Uni Eropa (UE) dalam kasus sawit, di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Apalagi pemerintah, dengan nada jemawa, mengancam akan menghentikan impor barang dari UE.

Pemerintah, para pengusaha sawit, petani sawit, bahkan segenap rakyat Indonesia patut merasa gusar dan memaklumatkan ‘perang’ kepada UE. Selama puluhan tahun, minyak sawit Indonesia mendapat perlakuan diskriminasi dari negara-negara maju.

Ada saja dalih negara-negara maju untuk menghambat masuknya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), dari mulai tuduhan bahwa CPO berasal dari perkebunan yang berdiri di atas lahan hasil deforestasi, CPO berdampak buruk terhadap kesehatan, hingga klaim bahwa CPO tidak memenuhi kualifikasi bahan bakar nabati (biofuel).

Klimaksnya, pekan lalu, Komisi Eropa melarang penggunaan bahan bakar kendaraan yang berasal dari minyak sawit. Itu merupakan bagian upaya Komisi Eropa membuat undang-undang (UU) baru untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan menjadi 32% pada 2030.

UU baru yang dirancang Komisi Eropa –disebut Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2019 of the Europe Union (EU) Renewable Energy Directive (RED) II-- bertujuan membatasi dan melarang sama sekali penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit. Parlemen dan pemerintah UE diberi tenggat hingga Mei untuk memutuskan menerima atau memveto keputusan Komisi Eropa. Komisi Eropa menyimpulkan sekitar 45% ekspansi perkebunan sawit sejak 2008 telah menyebabkan kerusakan hutan, lahan basah (gambut), dan pelepasan gas rumah kaca (GRK). Dengan alasan itu, penggunaan bahan baku biofuel yang membahayakan akan ditutup bertahap pada 2019 hingga 2023 dan menjadi nol pada 2030.

UE menerapkan standar ganda. Di satu sisi, CPO diklasifikasikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan. Tapi di sisi lain, minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak nabati lainnya asal Eropa dan Amerika Serikat (AS) dikategorikan berisiko rendah.

Tuduhan bahwa sawit menjadi penyebab utama pemanasan global sama sekali tidak beralasan. Hasil penelitian International Energy Agency (IEA), Food and Agriculture Organization (FAO), dan International Plant Protection Convention (IPPC) menyebutkan, penyebab utama pemanasan global adalah konsumsi bahan bakar fosil (terutama minyak bumi dan batu bara). Konsumen terbesar bahan bakar fosil adalah negara-negara maju.

Anggapan bahwa CPO merusak lingkungan juga mengada-ada. IEA, FAO, dan IPPC menyatakan, sawit justru penyelamat lingkungan karena tanaman ini memiliki daya serap tinggi terhadap gas rumah kaca karbondioksida. Terlebih biodiesel berbasis minyak sawit digunakan untuk mengganti solar (bahan bakar fosil).

Klaim bahwa perkebunan sawit memberikan andil paling besar terhadap kasus kerusakan hutan pun sulit dibuktikan. Luas total areal perkebunan sawit di Indonesia hanya 14,30 juta hektare (ha) atau cuma 11% dari total kawasan hutan Indonesia seluas 130 juta ha. Indonesia juga masih punya hutan lindung dan konservasi yang luasnya sekitar 40 juta ha.

Faktanya, minyak sawit jauh lebih kompetitif dibanding minyak nabati lainnya. Produktivitas CPO mencapai 4-5 juta ton per ha dibandingkan minyak kedelai yang cuma 0,38 ton per ha, minyak bunga matahari 0,48 ton per ha, dan minyak rapeseed 0,67 ton per haw.

Jelas sudah bahwa tuduhan miring yang dilontarkan negara-negara maju lebih dilatarbelakangi persaingan bisnis semata. Selaku produsen minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak rapeseed, negara-negara maju tak rela minyak sawit yang lebih murah dan efisien mendominasi pasar minyak nabati dunia, baik untuk kebutuhan pangan maupun bahan bakar.

Tindakan UE mengingatkan kita pada perlakuan pemerintah AS terhadap CPO, beberapa tahun lalu. Pada 2012, AS melarang masuk CPO Indonesia dengan alasan emisinya di bawah standar bahan baku biofuel. Meski dalihnya standardisasi, motif tindakan AS sejatinya adalah persaingan bisnis.

Atas dasar itu, kita mendukung keputusan pemerintah untuk melawan UE di WTO dan melakukan aksi balasan (retaliasi) terhadap barangbarang impor asal UE, jika Komisi Eropa akhirnya melarang biofuel berbahan minyak sawit.

Tak cuma retaliasi, kita juga mendukung boikot Jika melarang CPO, UE berarti melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas, terutama dari aspek keadilan dan kesetaraan.

Lebih dari itu, UE telah menafikan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang merupakan dokumen kesepakatan global.

Sawit terbukti efektif mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Perkebunan sawit menyerap 7,5 juta pekerja langsung dan 12,5 juta pekerja tidak langsung. Hingga kini, CPO juga masih menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar.

Tentu saja kita jangan asal melawan. Perlawanan yang diberikan pemerintah harus tetap cerdas, taktis, dan elegan, tidak serampangan, apalagi sekadar aksi gagah-gagahan. Sebab bila tidak taktis, alih-alih menang, Indonesia malah babak-belur dihajar UE.

Perlu digarisbawahi, negosiasi CPO dengan UE tidak boleh menggunakan prinsip ‘mengorbankan satu untuk yang lain’. Artinya, pemerintah harus fokus menyelamatkan sawit. Jangan sampai sawit dijadikan posisi tawar untuk ‘ditukar’ dengan komoditas atau kepentingan lain.

UE hingga tahun lalu memang masih menjadi tujuan ekspor utama CPO Indonesia, dengan volume 4,78 juta ton, selain India (6,71 juta ton), Tiongkok (4,41 juta ton), dan AS (1,21 juta ton). Indonesia juga mencatatkan surplus perdagangan dengan UE, senilai US$ 2,97 miliar.

Namun, Indonesia tak boleh silau oleh angka-angka tersebut. Ingat, sebagai ‘raja’ CPO dunia yang tahun lalu memproduksi 47,61 juta ton CPO (32,02 juta ton diekspor dengan nilai US$ 17,89 miliar), Indonesia tak perlu risau kehilangan pasar CPO.

Selain bisa mengembangkan pasar ke negara-negara lain, Indonesia masih bisa menggarap pasar domestik, terutama untuk biofuel. Apalagi pemerintah sedang gencar mencanangkan program pencampuran CPO untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi, kenapa mesti takut? (*)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN