Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Iuran JKN Tak Sesuai Aktuaria

Sabtu, 24 Juni 2017 | 07:55 WIB

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Indris mengakui, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini unfunded karena jumlah iuran tidak sesuai aktuaria. Iuran penerima bantuan iuaran (PBI) pun tidak sesuai aktuaria, yaitu masih minus Rp 13.000. PBI hanya mengiur Rp 23.000 dari total kebutuhan Rp 36.000.

 

Sementara peserta mandiri kelas tiga defisit Rp 7.500 dimana peserta hanya mengiur Rp 45.500 dari total kebutuhan Rp 53.000, kelas diua juga defisit Rp 12.000 dimana peserta hanya mengiur Rp 51.000 dari kebutuhan Rp 63.000.

 

“Hanya peserta mandiri kelas satu yang iuram sesuai kebutuhan sebesar Rp 80.000. Jadi itu persoalan struktur yang mendasar. Sebenarnya ada opsi lain selain menaikan iuran ataupun menyuntikan modal, yaitu mengurangi manfaat, kelompok diagnosa semua penyakit kecuali jantung. Kalau yang jantung dikeluarkan, kita bisa menghemat Rp 7,4 triliun. Jadi, selesai urusan defisit,” kata dia.

 

Fahmi menambahkan, dari hasil pembahasan pemerintah, awalnya opsi yang digunakan adalah penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) daerah, yang pada tahun 2015 lalu berjumlah Rp 101 triliun. Namun ini tidak feasable lantaran SiLPA tiap daerah tidak seragam.

 

“Kedua, pajak atau cukai rokok, itu ’kan ada 10% dari total penerimaan cukai, ada potensi sekitar Rp 14 triliun kalau kita pakai 50%-nya saja bisa menutup defisit, tapi ini terhambat regulasi. Opsi lain bauran kebijakan. Jadi, misal pemda kontribusi tertentu dan masyarakat cost sharing pada kasus tertentu, iuran sesuaikan lagi dengan aktuaria. Jadi, pemda berperan menambah iuran PBI yang masih minus Rp 13.000 tadi,” papar dia.

 

Menurut Fahmi, posisi cashflow BPJS Kesehatan tahun lalu tidak defisit lantaran tertutupi penyertaan modal negara (PMN). Adapun tahun ini diperkirakan defisit Rp 3,6 triliun. (bersambung)

 

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/proteksi-hampir-70-penduduk/161966

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA