Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), penulis ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosialekonomi pertanian dan globalisasi.

Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), penulis ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosialekonomi pertanian dan globalisasi.

Jalan Terjal Mencapai Swasembada Bawang Putih

Khudori, Senin, 15 April 2019 | 18:19 WIB

Kementerian Pertanian optimistis bakal bisa mencapai swasembada bawang putih pada 2021. Optimisme itu dilandasi sejumlah hal. Pertama, pencanangan swasembada bawang putih sejak 2017 telah menunjukkan hasil menggembirakan. Pada 2018, luas tanam mencapai 10 ribu hektare, naik lima kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak pernah beranjak jauh dari 2.000-an hektare. Tahun 2019, luas tanam ditargetkan mencapai 30 ribu hektare. Kedua, produktivitas bawang putih naik dari 7 ton menjadi 9-15 ton per hektare. Peluang menggenjot produktivitas masih cukup terbuka luas.

Tidak ada yang salah dengan target swasembada bawang putih. Dari catatan masa lalu, persisnya rentang 1994-1995, negeri ini pernah mencapai swasembada bawang putih. Saat itu, produksi bawang putih mencapai 152 ribu ton dan luas tanam 21 ribu hektare. Namun, prestasi swasembada bawang putih tidak bertahan lama, hanya berlangsung 3-4 tahun. Babak baru kehancuran masif modal sosial petani bawang putih dimulai ketika Indonesia menjadi pasien Dana Moneter Internasional (IMF) tahun 1997-1998.

Sejak itu, Indonesia harus meliberalisasi pasar, termasuk pasar pangan. Pelbagai subsidi, termasuk perlindungan petani dari gempuran impor, dihapus. Ketiadaan jaminan harga membuat kehancuran modal sosial petani bawang putih mencapai titik sempurna. Petani bawang putih selalu merugi. Kalaupun untung, nilai keuntungan kalah dari komoditas lain. Sebagai makhluk ekonomi, petani pun meninggalkan bawang putih dan beralih ke komoditas lain. Ini membuat ketergantungan impor bawang putih makin akut, mencapai 95%. Selama puluhan tahun hingga saat ini ketergantungan itu tidak berubah.

Tidak ada cara mudah untuk membalikkan keadaan: dari ketergantungan impor akut menjadi (kembali) swasembada. Kebutuhan bawang putih nasional sekitar 500 ribu ton per tahun. Produksi tahunan bawang putih domestik selama bertahun-tahun tidak beranjak dari angka 20-an ribu ton, alias hanya mampu menopang 4-5% kebutuhan.

Untuk memenuhi kebutuhan domestik, 95-96% bawang putih dipasok dari impor. Sebagian besar didatangkan dari Tiongkok. Dan sebagian kecil dari Taiwan dan India. Sampai saat ini harga bawang putih di pasar dunia jauh lebih murah dibandingkan di pasar domestik. Disparitas harga yang amat besar ini kemudian membuat bawang putih menjadi ajang bisnis dan perburuan para pemburu rente yang gurih danmenggiurkan.

Sebagai gambaran, harga pokok produksi bawang putih di Tiongkok sekitar Rp 5.000/kg. Setelah tiba di Indonesia, di level konsumen komoditas ini bisa dibanderol antara Rp 20 ribu hingga Rp 60 ribu/kg. Keuntungan importer yang berlipat-lipat ini menjadi salah satu tembok penghalang pelbagai upaya untuk mencapai swasembada bawang putih.

Untuk memaksimalkan keuntungan, para importir bahkan mempraktikkan kartel. Praktik kartel oleh 19 importir bawang putih ini pernah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 2014. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sempat dibatalkan pada 2015. Namun, pada 2018 di level Mahkamah Agung putusan KPPU itu dikuatkan.

Ini menunjukkan, kartel pangan yang tumbuh subuh di negeri ini bukan hanya karena kue ekonomi dan peluang keuntungannya amat besar, tetapi juga didorong oleh kecenderungan perilaku pelaku ekonomi untuk menjadi pemburu rente, lemahnya penegakan aturan main dan pengawasan, serta buruknya aransemen kelembagaan dan kualitas kebijakan.

Akibatnya, hampir tiap jengkal aktivitas ekonomi pangan, selalu muncul peluang terjadinya kartel pangan. Sialnya, ini tak mudah untuk dibuktikan. Swasembada bawang putih, sudah barang tentu akan mengikis kue ekonomi yang selama ini dinikmati para importir dan konco-konconya.

Oleh Kementerian Pertanian, strategi swasembada dimulai dengan menyediakan bibit. Ini bisa dimaklumi, 70-80% keberhasilan budidaya ditentukan oleh bibit yang baik. Dari target tanam seluas 30 ribu hectare pada 2019, semua hasil bawang putih akan dijadikan bibit.

Kemudian, pada 2020 luas tanam ditargetkan mencapai 90 ribu hektare. Ini juga akan jadi bibit. Baru pada 2021, hasil bawang putih bisa untuk memenuhi konsumsi domestik dan kebutuhan bibit.

Membuat target adalah satu hal, implementasi adalah hal lain. Dengan mengotak-atik angka, kita optimistis swasembada bawang putih bisa dicapai. Padahal, sejumlah asumsi di balik angka-angka ajaib itu mensyaratkan prasyarat yang tidak mudah. Ketersediaan bibit sejauh ini menjadi salah satu masalah krusial yang belum terpecahkan.

Sejauh ini sudah ada sejumlah bibit lokal seperti Lumbu Putih, Geol, Lumbu Kuning, dan Lumbu Hijau. Namun, ketersediaannya terbatas dan mahal harganya. Karena itu, pemerintah sempat mendorong untuk menggunakan bibit impor. Belakangan terbukti bibit impor itu berbuah pada gagal panen. Karena secara ekologis tidak cocok dengan agroklimat kita. Persoalan krusial kedua adalah ketersediaan lahan.

Di atas kertas, Kementerian Pertanian menyebut ada lahan seluas 600 ribu hektare yang cocok untuk bawang putih. Lahan-lahan ini sebagian sudah diusahakan masyarakat untuk tanaman lain, terutama sejak liberalisasi pada 1997-1998 yang membuat petani bawang putih selalu merugi.

Pertanyaannya adalah insentif ekonomi apa yang tersedia yang membuat petani tertarik menanam bawang putih? Tanpa kejelasan insentif ekonomi yang memadai, sebagai makhluk rasional, petani akan sulit didorong untuk mengusahakan tanaman bawang putih.

Sebaliknya, mereka tetap menanam tanaman yang lebih pasti jaminan pasarnya. Oleh karena itu, di level usahatani harus dibuat kebijakan yang memungkinkan petani kembali mau menanam bawang putih. Selain subsidi dan kemudahan akses modal, penetapan jaminan harga dasar sebagai jaring pelindung kerugian akan kembali menarik petani agar mau menanam bawang putih.

Sepanjang keuntungan menanam bawang putih kalah dari komoditas lain, sulit menggiring petani kembali menanam komoditas ini. Persoalan jaminan keuntungan dengan pengaturan harga bukan domain Kementerian Pertanian. Ini urusan Kementerian Perdagangan. Karena itu, idealnya target swasembada bawang putih bukan target satu kementerian/ lembaga (K/L). Tapi jadi target pemerintah. Dengan begitu, semua K/L bersinergi untuk mencapainya. Bukan saling menjegal.

Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan (2010-sekarang), penulis buku ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN