Mensos Serahkan Bansos Rp 255,8 Miliar untuk Bojonegoro

BOJONEGORO- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial bernilai total Rp255,8 miliar untuk Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu.

Angka tersebut dibagi dalam sejumlah program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) tunai senilai Rp59 miliar yang disalurkan kepada 31.269 keluarga , PKH nontunai Rp30 miliar kepada 15.884 keluarga, beras sejahtera (Rastra) Rp166 miliar untuk 121.462 keluarga.

Berikutnya bantuan bahan bangunan rumah (BBR) Rp50 juta untuk empat keluarga, bansos disabilitas Rp30 juta untuk 10 jiwa, dan bantuan hibah dalam negeri Rp76 juta untuk 370 keluarga.

Pada kesempatan itu Mensos mengapresiasi perubahan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) pada pemerintah daerah yang menempatkan urusan sosial menjadi dinas tersendiri. Menurutnya, perubahan tersebut adalah langkah maju daerah dalam menangani masalah sosial kemasyarakatan di wilayahnya.

"Masalah sosial tidak bisa dianggap sepele. Karena itu, sudah seharusnya ada dinas yang fokus mengatasinya, tidak dicampur-campur karena tidak akan nutut (cukup, red) tenaganya," ujarnya.

Khofifah menerangkan, dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, sebanyak 60% telah menempatkan dinas sosial tersendiri, sementara sisanya masih menggabungkan urusan sosial dengan urusan lainnya.

Direktur Jaminan Keluarga Kemensos Nur Pujiyanto menambahkan PKH merupakan salah satu program paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

"PKH saat ini menjangkau enam juta keluarga dan menurut kajian Bank Dunia berkontribusi 0,3% dalam penurunan angka kemiskinan," katanya.

Nur menjelaskan saat ini sebanyak tiga juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di 98 kota dan 200 kabupaten akan menikmati aksesibilitas perbankan akhir tahun ini.

Selain itu, sebanyak 1,2 juta KPM di 44 kota juga telah menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Suyoto mengatakan bantuan sosial yang digulirkan Kemensos turut berkontribusi terhadap penurunan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di Bojonegoro.

Bahkan, lanjut dia, indeks rasio gini atau tingkat ketimpangan di Kabupaten Bojonegoro kini hanya 0,24 atau terendah se-Jawa Timur.

"Bansos saat ini jauh lebih tepat sasaran sehingga kemungkinan masyarakat miskin untuk jatuh lebih miskin semakin kecil," ujarnya. (gor/ant)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Berita Terkait

Pemerintah Nonaktifkan 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos

Bank Jatim Salurkan Kredit Dagulir dan PEN di Ponorogo

BKKBN Usulkan Konsep Baru Percepat Atasi Stunting

Gubernur Jatim Luncurkan Pembayaran Uji KIR Non Tunai dengan QRIS Bank Jatim