Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Mitigasi Risiko Uang Elektronik

Kamis, 19 Oktober 2017 | 11:23 WIB
Oleh Paul Sutaryono

Akhirnya pada 20 September 2017, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/10/PADG/2017 yang mengatur antara lain biaya isi ulang uang elektronik (uang-el). Hal itu terkait dengan rencana pemberlakuan pembayaran non tunai untuk seluruh gerbang tol efektif awal Oktober 2017. Sebelumnya, rencana pengenaan biaya isi ulang itu sempat menimbulkan silang pendapat. Bagaimana mitigasi risiko uang-el dan gerbang tol?


Aturan yang berlaku efektif 20 Oktober 2017 itu menetapkan dua hal. Pertama, isi ulang melalui jalur penerbit kartu (on us) hingga Rp 200.000 tidak dikenakan biaya. Nilai di atas jumlah itu dikenakan biaya maksimal Rp 750. Kedua, isi ulang melalui kanal penerbit kartu yang berbeda (off us) dikenakan biaya maksimal Rp 1.500.


Tetapi sejatinya terdapat beberapa faktor yang patut dipertimbangkan sebagai upaya mitigasi risiko uang-el dan gerbang tol.


Pertama, sesungguhnya, tiga tahun sebelumnya BI telah menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money). Dengan rinci, BI sudah mengatur biaya layanan (butir J. 1.a dan 2).


Sebut saja, biaya penggantian media uang-el untuk pertama kali atau penggantian yang rusak atau hilang. Demikian pula biaya isi ulang melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit atau melalui delivery channel pihak lain seperti ATM dan/atau EDC (electronic data capture) yang bersifat not on us (tidak dalam jaringan penerbit sendiri).


Tetapi dalam Surat Edaran tersebut, memang BI belum menetapkan besaran biaya isi ulang uang-el. Oleh karena itu, Peraturan Anggota Dewan Gubernur itu merupakan tindak lanjut surat edaran tersebut.


Kedua, dilihat dari sudut perlindungan konsumen, apakah langkah BI itu telah cukup melindungi kepentingan konsumen? Ya. Karena kalau tidak ada aturan besaran biaya isi ulang yang terang benderang, penerbit atau pihak lain selain penerbit bisa jadi akan menentukan besaran biaya isi ulang lebih tinggi lagi. Nah, hal tersebut malah akan memberatkan konsumen.


Ketiga, apakah uang-el dapat diganti jika rusak atau hilang? Surat Edaran BI itu menitahkan bahwa ada penggantian untuk uang-el registered yang hilang tetapi tidak berlaku untuk uang-el unregistered.


Yang dimaksud dengan uang-el registered adalah uang-el yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit. Fasilitas apa yang terdapat di dalamnya? Katakanlah, registrasi pemegang, pengisian ulang, pembayaran transaksi, pembayaran tagihan (yang bersifat rutin atau berkala seperti tagihan listrik, air, telepon dan/atau lainnya), transfer dana, tarik tunai, penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat dan fasilitas lain berdasarkan persetujuan dengan BI.


Sebaliknya, uang-el unregistered adalah uang-el yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tercatat pada penerbit. Uang-el itu memiliki fasilitas seperti pengisian ulang, pembayaran transaksi, pembayaran tagihan (yang bersifat rutin atau berkala seperti tagihan listrik, air, telepon dan/atau lainnya) dan fasilitas lain berdasarkan persetujuan dengan BI.


Padahal boleh dikatakan tidak semua (calon) pemegang uang-el sudah mengetahui dua jenis uang-el itu beserta fasilitasnya. Dengan demikian, pemegang uang-el dapat melakukan langkah penting ketika kehilangan uang-el. Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kembali saldo uang-el ketika pemegang mengakhiri penggunaan uang-el.


Untuk itu, inilah tantangan bagi BI dan penerbit baik bank maupun selain bank untuk melakukan edukasi dan sosialisasi jenis dan fasilitas apa saja yang melekat dalam masing-masing jenis uang-el. Sudah semestinya BI tidak terjebak untuk berdebat mengenai biaya isi ulang. Silang pendapat yang sempat mencuat di permukaan itu justru karena minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai seluk beluk uang-el.


Keempat, pada hakikatnya kartu ATM (kartu debit) dapat diperluas fungsinya menjadi uang-el. Jangan lupa bahwa kini hampir semua orang sudah memiliki kartu ATM.


Perluasan itu tidak begitu membebani konsumen karena tidak perlu lagi melakukan pembelian uang-el. Selain itu, semua data konsumen sudah tersimpan rapi di basis data bank. Ketika kartu ATM hilang, konsumen tinggal menghubungi call centre bank. Bagi konsumen, satu kartu untuk aneka transaksi akan sangat efektif dan efisien.


Upaya Mitigasi Risiko

Kelima, BI dan bank hendaknya terus menerus meningkatkan penerapan manajemen risiko terutama risiko teknologi yang termasuk risiko operasional. Ingat bahwa dalam operasi gerbang tol non tunai juga tersimpan potensi risiko teknologi. Apa bentuknya? Ketika sistem itu tidak berjalan, maka mesin tidak akan mampu membaca uang-el yang akhirnya justru membuat antrean panjang.


Belum hilang dari ingatan kita bahwa pada 25 Agustus 2017 telah terjadi risiko teknologi ketika Satelit Telkom 1 tidak berfungsi. Akibatnya, ribuan ATM tidak berjalan normal. Dengan bahasa lebih lugas, terdapat 4.700 ATM BCA, 2.000 ATM Bank Mandiri, 1.500 ATM BNI, dan 300 ATM BRI yang mengalami gangguan. Tentu saja, hal itu sangat merugikan ribuan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan dan bisnis lainnya.


Sudah barang tentu, biaya isi ulang itu akan menjadi pendapatan dari komisi atau fee-based income yang gemerincing. Memang sejak krisis ekonomi pada 1997-1998, bank semakin melirik pendapatan dari komisi atau pendapatan non operasional (non interest income) selain pendapatan dari bunga (interest income). Oleh karena itu, BI, bank dan penyelenggara jalan tol harus mempertimbangkan risiko teknologi, bukan hanya memikirkan biaya isi ulang sebagai pendapatan yang gurih.


Dengan bahasa lebih bening, bank wajib memiliki rencana ketika sistem jatuh atau tidak berfungsi (business continuity plan/BCP). Hal itu bertujuan final untuk menjamin uang-el tetap berfungsi sebagaimana mestinya. BCP tersebut antara lain terdiri atas sarana sebagai pendukung (back up) tatkala jaringan, aplikasi atau sistem terganggu.


Keenam, oleh karena itu, sebaiknya tidak semua gerbang tol berbasis pembayaran uang-el tetapi tersedia pula gerbang tol berbasis pembayaran uang tunai. Hal itu bertujuan untuk mengurangi potensi risiko ketika terjadi gangguan jaringan, aplikasi atau sistem.


Tak hanya itu. Hal itu juga bertujuan untuk menghindari benturan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 21 ayat 1 UU tersebut menitahkan bahwa rupiah wajib digunakan dalam (a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan atau (c) transaksi keuangan lainnya.


Lebih tegas lagi Pasal 21 ayat 1 menitahkan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah.


Sehubungan dengan itu, baik BI maupun pengelola jalan tol sudah sepatutnya memperhatikan, mempertimbangkan dan mematuhi UU tersebut. Hal itu sebagai langkah kepatuhan (compliance) terhadap semua aturan yang berlaku.


Berbekal aneka pertimbangan demikian, Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT) akan disambut lebih hangat oleh masyarakat. Sungguh.



Paul Sutaryono, Pengamat Perbankan & Mantan Assistant Vice President BNI

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN