Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Obat Jangan Membebani

(gor/ant), Kamis, 4 Februari 2016 | 03:47 WIB

Meski sudah dilarang, praktik pemberian komisi dari perusahaan obat kepada dokter dilaporkan masih sering terjadi. Kalangan farmasi lokal maupun asing ditengarai tak segan memberikan komisi sampai 35% jika dokter menuliskan merek obat mereka dalam resep yang diberikan kepada pasien. Komisi dalam bentuk tunai maupun pembiayaan perjalanan dalam dan luar negeri ini tak hanya merupakan korupsi dan kolusi bagi dokter PNS, namun juga untuk dokter swasta.

 

Praktik korupsi dan kolusi ini tak cuma merugikan pasien, tapi juga rumah sakit, pemerintah, dan negara. Ongkos berobat menjadi sangat mahal, bisa jutaan rupiah per hari, lebih besar dari biaya jasa dokter dan rumah sakit. Pasien yang sudah menderita sakit menjadi lebih tertekan dan tak jarang terjerat utang. Hal ini karena mereka harus menyediakan dana besar secara mendadak untuk membeli obat mahal yang diresepkan dokter. Bagi pasien yang awam soal obat, resep yang ditulis dokter merupakan perintah sakti yang tak terbantahkan.

 

Tak hanya beban bertambah dari sisi biaya. Pasien juga dirugikan karena tidak mendapatkan kesempatan memperoleh pengobatan yang lebih baik. Ini karena dokter sudah lagi tidak objektif dan mengabaikan etika medis maupun moral. Selain tidak mau meresepkan obat merek lain yang lebih pas atau benar, oknum-oknum dokter ini tak segan menuliskan resep dengan dosis yang berlebihan.

 

Rumah sakit pun dirugikan karena tidak ada filter dan tidak ada kompetisi yang sehat antarperusahaan farmasi. Citra rumah sakit di mata publik menjadi buruk, karena biaya berobat menjadi mahal. Praktik ilegal ini juga menggerogoti citra pemerintah karena layanan kesehatan masyarakat buruk, bergelimang korupsi dan kolusi.

 

Selain itu, negara juga dirugikan dari sisi pajak penghasilan yang tidak dibayarkan, baik oleh perusahaan maupun si dokter. Oleh karena itu, pemerintah harus segera bertindak tegas melarang semua bentuk pemberian apa pun dari perusahaan farmasi kepada dokter, baik dalam bentuk tunai, uang perjalanan, maupun sponsorship seminar. Pemerintah harus belajar dari negara-negara maju yang melarang praktik tersebut. Bahkan, RRT sudah melakukan gugatan terhadap perusahaan-perusahaan farmasi yang melanggar hukum itu.

 

Di Indonesia, hingga kini, dokter masih leluasa bermain mata dengan perusahaan obat. Meski sebenarnya ada sanksi bagi pelanggar aturan hingga ke pencabutan izin praktik dokter, masih ada lubang yang bisa dimanfaatkan untuk menghindar. Dalam etika kedokteran yang diberlakukan di Tanah Air, dokter masih dibolehkan mendapat sponsorship dalam bentuk biaya transportasi, penginapan, dan makan untuk pendidikan berkelanjutan seperti seminar atau simposium.

 

Setiap dokter di Indonesia memang perlu mengikuti seminar ilmiah untuk memenuhi kredit mereka sampai 250 poin dalam lima tahun, agar gelarnya tidak dicabut. Setiap dokter setidaknya butuh dana sekitar Rp 30 juta per tahun, karena harus mengikuti minimal 10 seminar per tahun dengan biaya Rp 3 juta untuk satu seminar.

 

Untuk itu, pertama-tama, pemerintah harus membiayai seminar para dokter demi peningkatan layanan kesehatan dan keamanan bagi masyarakat. Jika jumlah dokter di Indonesia sekitar 126.000, pemerintah hanya perlu menganggarkan dana Rp 3,78 triliun yang bisa diambil dari dana pendidikan sejumlah sekitar Rp 419,14 triliun setahun. Dana pendidikan yang dianggarkan 20% dari APBN 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun, itu hingga kini masih banyak yang belum digunakan secara benar.

 

Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi dokter untuk berlindung di balik selubung sponsorship. Pemerintah pun nantinya memperoleh kembali dana tersebut lewat tambahan pajak yang dibayarkan perusahaan, yang semula ‘dibukukan’ sebagai ongkos pemasaran atau promosi obat.

 

Dokter tidak hanya harus dilarang sama sekali untuk menerima komisi dari perusahaan farmasi, tapi juga harus diberi sanksi tegas dan jelas. Selain izin praktik harus dicabut, oknum dokter itu harus dipecat dari PNS maupun rumah sakit. Karena ia telah mencuri uang masyarakat dan membahayakan jiwa pasien.

 

Dokter-dokter yang tak beretika dan tak bermoral tersebut harus dikenai sanksi pidana juga. Pemerintah harus memastikan semua dokter mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan jiwa manusia. Di sisi lain, pemerintah juga harus memperhatikan gaji dan kesejahteraan para dokter yang menjadi ujung tombak peningkatan kesehatan masyarakat. Pemerintah juga harus meningkatkan jumlah dan kualitas dokter di Tanah Air, dengan memberi bantuan kepada universitas-universitas untuk meningkatkan daya tampung dan fasilitas fakultas kedokterannya.

 

Selain itu, beasiswa perlu diberikan secara penuh bagi siswa-siswa berbakat, untuk belajar di dalam maupun di luar negeri. Tak kalau penting, pemerintah wajib meningkatkan penelitian obat-obatan dan memberi insentif menarik bagi produsen penghasil bahan baku, mengingat mayoritas masih harus diimpor.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN