Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pacu Pertumbuhan di Atas 6%

(gor/ant), Senin, 11 Februari 2019 | 09:30 WIB

Andaikan Indonesia hanya Bali dan Sulawesi Selatan, laju pertumbuhan ekonomi di atas 6% bukan sesuatu yang sulit untuk dijangkau. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dua provinsi ini masing-masing 6,35% dan 7,07% pada tahun 2018. Sedang pertumbuhan ekonomi nasional hanya 5,17%. Ekonomi Bali dihela oleh pariwisata, sedang Sulsel didongkrak oleh berbagai subsektor di sektor jasa.

Yang juga tumbuh di atas 6% adalah DKI (6,17%), Daerah Istimewa Yogyakarta (6,20%), Kalimantan Utara (6,04%), Sulawesi Utara (6,01%), Sulawesi Tenggara (6,4%), Gorontalo (6,51%), Sulawesi Barat (6,23%), Sulawesi Tengah (6,30%), Maluku Utara (7,92%), Papua Barat (6,24%), dan Papua (6,9th %). Keempatbelas provinsi menunjukkan, ekonomi Indonesia sesungguhnya mampu bertumbuh di atas 6%.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan, pertumbuhan ekonomi yang stagnan disebabkan oleh harga komoditas yang belum pulih dan dahsyatnya dampak bencana alam. Laju pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2018 minus 4,56% akibat bencana alam. Gempa dan tsunami yang menghantam kawasan itu menimbulkan kerusukan yang hebat. Provinsi yang sangat tergantung pada komoditas masih sulit bangkit selama harga komoditas di pasar internasional masih rendah.

Kita bisa melihat terpuruknya ekonomi sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan, dua pulau yang selama ini menjadi eksportir CPO, karet, dan batu bara. Laju pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2018 hanya 2,34%, Kepulauan Riau 4,56%, Jambi 4,71%, Bangka Belitung 4,45%, Aceh (4,61%), dan Kalimantan Timur 2,62%.

Kondisi inilah yang mesti dicermati pemerintah, pusat terutama daerah. Pada era otonomi daerah, peran pemerintah daerah sangat penting. Pemerintah provinsi, terlebih-lebih pemerintah kabupaten dan kota harus memiliki visi, cetak biru pembangunan, dan rencana aksi yang jelas untuk mendongkrak kemajuan ekonomi di wilayahnya.

Setiap pemimpin daerah harus memiliki kebijakan yang jelas, khususnya sector usaha yang dijadikan lokomotif atau penghela pembangunan. Menarik untuk mencermati pertumbuhan ekonomi Sulsel. Dalam lima tahun terakhir, 2014-2018, laju pertumbuhan ekonomi provinsi ini selalu di atas 7%.

Pada saat booming harga komoditas, 2010-2012, pertumbuhan ekonomi Sulsel di atas 8%. Sebagai penghasil komoditas jambu mete, Sulsel mengembangkan industri pengolahan dan berbagai jenis bisnis jasa.

Pertumbuhan ekonomi Bali umumnya di atas 6%. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan terendah terjadi tahun 2017 saat provinsi itu bertumbuh 5,59%. Pada tahun yang sama, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,07%. Ekonomi Bali mampu bertumbuh jauh di atas rata-rata nasional karena keseriusan dalam mengembangkan sektor pariwisata. Bali membuktikan bahwa pariwisata mampu menggerakkan semua sektor.

Pada tahun 2018, sektor konstruksi bertumbuh paling tinggi sebagai dampak dari kenaikan jumlah wisatawan, dalam dan luar negeri. Bali menunjukkan kepada bangsa ini betapa pariwisata layak dijadikan sektor prioritas oleh provinsi lain yang memiliki kekayaan wisata alam dan budaya, terutama 10 provinsi yang sudah ditetapkan sebagai destinasi prioritas. Bagi negeri dengan PDB per kapita hanya US$ 3.927 seperti Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi 5% sama sekali tidak memadai. Bila pertumbuhan 5% terus berlangsung dalam jangka waktu lama, Indonesia akan terperosok ke lembah middle income trap atau perangkap kelas menengah.

Dalam situasi seperti ini, Indonesia bisa jadi turun kelas dan masuk negara berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, penting sekali semua pemimpin eksekutif, pusat hingga daerah, untuk serius mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi hingga minimal 7% setahun.

Pertama, setiap kepala daerah provinsi dan kabupaten harus benar-benar mendorong sektor ekonomi yang dijadikan prime mover. Selain program yang bagus, eksekusi program juga perlu diikuti, dinilai, dan diperbaiki dari detik ke detik.

Kedua, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan yang kuat terhadap program daerah dan sektor unggulan yang hendak dikembangkan. Pusat perlu mengarahkan daerah untuk memilih satu atau beberapa jenis industri dari industri yang hendak dikembangkan pemerintah.

Tahun lalu, pemerintah menetaplan lima sektor industri unggulan untuk dikembangkan, yakni industri makanan dan minuman, industri elektronik, tekstil dan produk tekstil, industri kimia, dan industri otomotif. Kelima jenis industry ini membuka banyak lapangan pekerjaan dan mendongkrak ekspor.

Ketiga, pemerintah pusat harus memberikan sanksi kepada pemda yang tidak mampu mengeksekusi program dan mengelola anggaran. Dana transfer ke daerah untuk pemda yang berkinerja buruk diturunkan pada tahun berikut.

Keempat, memperketat pencegahan tindak pidana korupsi dengan memperkuat posisi inspektorat di setiap pemda. Inspektorat tidak boleh sekadar ornamen, melainkan instrumen Negara yang sangat penting untuk mengawal setiap proyek, dari perencanaan hingga eksekusi. Inspektorat juga wajib memeriksa semua kebijakan, apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak. Karena kasus korupsi juga dipicu oleh abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan lewat kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan negara.

Kelima, pemerintah pusat harus melakukan sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan pemda. Sejak pilkada langsung, daerah seakan raja-raja kecil. Pilkada langsung yang mahal menyebabkan banyak kepala daerah yang bekerja sekadar untuk mengembalikan biaya pemilu. Program kerja hanya sekadar penarik perhatian pemilih saat kampanye.

Saat mulai bekerja, yang diperhatikan adalah upaya mencari keuntungan dari setiap proyek. Bukan sesuatu yang sulit bagi setiap kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi hingga di atas 6%, bahkan 7%. Sejumlah provinsi sudah membuktikannya. Jika ada kehendak baik dan kesungguhan, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa digapai. n

BAGIKAN