Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pajak dalam RAPBN 2019

Oleh Liberti Pandiangan, Kamis, 30 Agustus 2018 | 07:31 WIB

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NK-RAPBN) tahun anggaran 2019 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada 16 Agustus 2018. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari sistem keuangan negara kita, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Mekanisme sistem keuangan negara tersebut mengacu kepada UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, menunjukkan diikutinya asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas.

Dalam perkembangannya juga diakomodasinya asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Guna keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan nasional, RAPBN tahun 2019 mengambil tema “APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan (investasi) sumber daya manusia (SDM)”.

Dalam pelaksanannya, belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM, penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Adapun efisiensi serta inovasi pembiayaan juga akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Asumsi dasar ekonomi makro pada tahun 2019 yang digunakan sebagai acuan di dalam penyusunan RAPBN 2019 adalah dengan beberapa indikator berikut. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,3%, tingkat inflasi dapat terkendali dalam level 3,5%, tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan sebesar 5,3%, nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp 14.400/ US$.

Kemudian harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sebesar US$ 70/barel, lifting minyak diperkirakan sebesar 750 ribu barel per hari (bph), sedangkan lifting gas diperkirakan sebesar 1.250 ribu barel setara minyak per hari (bsmph).

Berdasarkan asumsi ekonomi makro dan juga berbagai prediksi kuantitatif ekonomi, dalam RAPBN 2019 direncanakan belanja negara sebesar Rp 2.439,7 triliun, atau naik sekitar 10% dari outlook 2018 yang besarnya Rp 2.217,3 triliun. Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.607,3 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 832,3 triliun.

Untuk membiayai jumlah kebutuhan belanja negara di atas, akan diperoleh dari pendapatan dalam negeri yang diperkirakan sebesar Rp 2.142,1 triliun, dan penerimaan hibah Rp 435,3 miliar. Sehingga total pendapatan negara mencapai Rp 2.142,5 triliun. Karena pendapatan negara belum cukup untuk membiayai belanja negara, sehingga Indonesia masih harus melakukan pembiayaan anggaran sebesar Rp 297,2 triliun.

Untuk merealisasikan pendapatan dan belanja negara tersebut, ada berbagai tantangan yang harus dimitigasi dengan baik. Tantangan tersebut secara bersama-sama baik bersifat internal (domestik) maupun eksternal (global).

Mengenai tantangan perekonomian global, diprediksi bahwa ke depan masih akan bersumber dari dampak beberapa hal berikut. Pertama, kebijakan proteksionisme dan perpajakan Amerika Serikat. Kedua, keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter di negara maju yang berpotensi menimbulkan dinamika likuiditas pada sektor keuangan global. Sedangkan ketiga, situasi geopolitik yang sewaktu-waktu dapat berisiko tinggi.

Rencana Penerimaan Pajak

Dari rencana pendapatan dalam negeri sebesar Rp 2.142,1 triliun, akan bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.781,0 triliun atau 83,1%, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 361,1 triliun atau 16,9%. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.781,0 triliun adalah berupa pajak yang dikelola Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai.

Adapun penerimaan perpajakan akan diperoleh dari pajak yang dikelola Ditjen Pajak yaitu dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 889,5 triliun atau kontribusi 49,9%. Jumlah ini tumbuh 16,8% dari outlook 2018 yang besarnya Rp 761,2 triliun. Kemudian dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 655,1 triliun atau kontribusi 36,8%. Jumlah ini tumbuh 16,0% dari outlook 2018 sebesar Rp 564,9 triliun.

Selanjutnya dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 19,1 triliun atau kontribusi 1,1%, yang tumbuh 9,6% dari outlook 2018 sebesar Rp 17,4 triliun. Sedangkan pajak lainnya sebesar Rp 8,6 triliun atau kontribusi 0,5%, yang tumbuh 13,2% dari outlook 2018. Selebihnya penerimaan perpajakan diperoleh dari cukai, bea masuk dan bea keluar yang dikelola Ditjen Bea dan Cukai.

Dengan jumlah rencana penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp 1.572 triliun, dan dibandingkan dengan outlook penerimaan pajak 2018, maka terjadi pertumbuhan penerimaan pajak sekitar 16,4%. Rasio pertumbuhan ini cukup realistis prospetif di tengah makin kontraksi dan konstruktifnya perekonomian nasional, dan ikutan dari perekonomian global.

Kebijakan Pajak

Untuk mendukung perolehan pajak pada tahun 2019 yang efektif dan optimal, telah ditetapkan mengenai kebijakan umum dan kebijakan teknis pajak yang akan dilaksanakan.

Pada dasarnya, kebijakan umum dan kebijakan teknis pajak ini sifatnya adalah berkelanjutan dan berkesinambungan (sustainable and continuous policy) dari kebijakan pajak tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan program reformasi perpajakan yang masih terus bergulir, secara komprehensif.

Beberapa bagian program reformasi perpajakan di antaranya adanya program pengampunan pajak (tax amnesty) selama sembilan bulan yaitu pada periode 1/7/2016 hingga 31/3/2017. Juga diterapkannya akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan melalui Automatic Exchange of Information (AEoI). Selain itu, secara konstruktif dalam membangun sistem perpajakan yang lebih ideal.

Adapun kebijakan umum pajak yang akan dilakukan pada tahun 2019 yaitu, pertama, optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang up to date dan terintegrasi. Kedua, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan ketaatan membayar pajak (sustainable compliance).

Ketiga, memberikan insentif perpajakan secara selektif dan tepat sasaran untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri. Keempat, transparansi informasi di bidang perpajakan dengan mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan AEoI. Dan kelima, melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya menurunkan inequality.

Kemudian menyangkut kebijakan teknis pajak yang akan dilakukan adalah, pertama, penguatan fungsi pelayanan pajak (tax service) dalam rangka mendorong terciptanya kepatuhan WP secara sukarela. Kedua, peningkatan efektivitas pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan WP antara lain melalui implementasi AE oI dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Ketiga, ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut pasca program tax amnesty. Keempat, peningkatan efektivitas fungsi ekstensifikasi melalui pendekatan end-to-end, antara lain penanganan sektor informal (usaha mikro, kecil dan menengah/ UMKM) melalui pendekatan Business Development Services (BDS).

Kelima, pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) secara berkeadilan. Dan keenam, melanjutkan reformasi perpajakan secara komprehensif baik menyangkut SDM, peraturan perpajakan (tax regulation), teknologi informasi, maupun penyempurnaan proses bisnis.

Bagaimana prognosa pelaksanaan dan realisasi penerimaan pajak 2019? Dengan mengacu kepada hasil penerimaan pajak dalam tiga tahun terakhir (2016, 2017, dan 2018), menunjukkan cenderung menaik secara produktif.

Selain itu, dengan dukungan basis data yang makin banyak dan ditambah data transaksi tahun berjalan, serta juga berbagai peluang bisnis yang makin komprehensif dengan dukungan teknologi informasi (secara elektronik dagang), maka rencana penerimaan pajak 2019 masih dalam koridor realistis untuk dicapai.

Namun demikian, pajak sebagai suatu kewajiban konstitusi warga negara (masyarakat dan dunia usaha) kepada negaranya harus disikapi oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk ambil peran dan berkontribusi sekecil apapun sesuai ukuran hitung-hitungan pajaknya (tax counting).

Selain itu, peran dari berbagai pihak ketiga baik itu sesama instansi pemerintah dan lembaga maupun asosiasi pihak swasta sangat diharapkan. Ini sebagai wujud pelaksanaan kewajiban Pasal 35A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Liberti Pandiangan, Kepala Bidang P2Humas, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Kementerian Keuangan

BAGIKAN