Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pajak dan Kemudahan Berusaha di Indonesia

Oleh Aditya Wibisono, Rabu, 12 September 2018 | 11:07 WIB

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, khususnya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, ternyata di tahun 2018, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia naik secara signifikan 12 peringkat dari peringkat 91 ke 72. Survei kemudahan berusaha ini dilakukan oleh World Bank dengan membandingkan tingkat kemudahan berusaha sebanyak 10 indikator di 190 negara.

Fakta itu menarik karena sejak tahun 2013, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia selalu mengalami kenaikan mulai dari peringkat 129 sampai dengan saat ini. Sekadar informasi, untuk menentukan peringkat kemudahan berusaha, terutama di Indonesia, ternyata prosesnya sudah dimulai sejak bulan Desember 2016 dengan menyusun rencana aksi kemudahan berusaha tahun 2018. Rilis laporan Ease of Doing Business (EODB) tahun 2018 sendiri dilakukan oleh World Bank di bulan Oktober 2017 dan tentunya laporan ini dijadikan acuan bagi para investor, khususnya asing untuk menentukan preferensi berinvestasi di suatu negara.

Dibanding dengan negara-negara Asean, Indonesia memang masih berada di bawah skor rata-rata negara-negara Asean-4 maupun Asean-6, yaitu Singapura yang menduduki peringkat 2, Malaysia di peringkat 24, Thailand yang ternyata naik signifikan sebanyak 20 peringkat dari peringkat 46, Brunei yang juga mengalami kenaikan 16 peringkat menjadi 56, dan bahkan Vietnam yang naik dari peringkat 82 ke 68.

Vietnam sebenarnya bertekad untuk mencapai skor rata-rata Asean-4 secara inklusif dengan indikator-indikator yang digunakan oleh World Bank dan World Economic Forum serta melakukan konsolidasi maupun mempertahankan pencapaian dalam kemudahan berusaha dan berusaha untuk mencapai nilai yang lebih baik di semua indikator. Vietnam juga bertekad untuk melanjutkan reformasi secara radikal khususnya untuk peraturan-peraturan di bidang usaha, manajemen khusus untuk komoditas serta jasa ekspor-impor sesuai dengan standar internasional.

Adapun skor yang menjadi target Vietnam antara lain memulai usaha (masuk 70 besar), perlindungan investor minoritas (masuk 80 besar), transparansi dan kemudahan mendapatkan pinjaman (masuk 30 besar), pengurangan waktu untuk hal-hal yang bersifat formalitas seperti prosedur pembayaran pajak dan premi asuransi sosial, izin lisensi konstruksi, penyediaan air bersih dan resapan, permohonan sambungan listrik, prosedur kepabeanan untuk perdagangan antarnegara, termasuk penyelesaian perselisihan kontraktual dan juga kebangkrutan.

Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia masih berada di atas Filipina yang menduduki peringkat 113 dan bahkan mengungguli Tiongkok yang menduduki peringkat 78, India di peringkat 100, dan Brasil di peringkat 125. Kemajuan yang diperoleh Indonesia ini tentu saja membanggakan karena kesepuluh indikator yang diukur tersebut memang sulit untuk dicapai, mulai dari memulai usaha, berurusan dengan izin pembangunan, mendapatkan sambungan listrik, pendaftaran properti, mendapatkan kredit, perlindungan terhadap penanam modal minoritas, perdagangan antarnegara, penyelesaian perkara, dan pembayaran pajak.

Terkait dengan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia di segmen pembayaran pajak, terdapat berbagai perbaikan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di antaranya pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dilakukan secara elektronik melalui e-billing oleh wajib pajak sehingga otomatis memangkas waktu proses. Adapun perbaikan yang telah dilakukan antara lain terkait dengan pembayaran PPh Badan dan Orang Pribadi, capital gain, materai, dan PPN.

Program reformasi perpajakan yang sedang berlangsung di DJP dan Kementerian Keuangan sampai dengan tahun 2020 juga memiliki fokus untuk semakin mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Salah satu inisiatif dalam reformasi perpajakan jilid III adalah memberikan akses pelayanan perpajakan di mana saja dengan berbagai terobosan, antara lain pemanfaatan smartcrad Kartin1 untuk layanan DJP dan publik lainnya, penyediaan M-Pajak yaitu layanan e-service versi mobile, dan kios pajak yaitu penyediaan layanan mandiri di tempat-tempat umum bagi wajib pajak.

Adanya berbagai layanan khususnya yang berbasis elektronik ini tentunya memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin meningkatnya pengguna e-service juga membuat DJP menyiapkan kenyamanan, keamanan, stabilitas dan tentunya kapasitas. Perkembangan teknologi informasi juga memungkinkan banyak kesempatan baru dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Kemudahan akses pelayanan perpajakan di mana saja ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak terhadap layanan e-service dan core DJP, menjaga keamanan layanan dan menyediakan layanan e-service DJP secara berkesinambungan yang diikuti dengan meningkatnya kepatuhan dan jumlah pengguna layanan.

Kemudahan lain yang dikembangkan DJP adalah penyederhanaan registrasi NPWP. Peningkatan layanan ini diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan wajib pajak yang terdaftar serta sumber daya internal dalam rangka mengamankan penerimaan pajak. Beberapa program terobosan yang dicanangkan melalui reformasi perpajakan ini antara lain adalah syarat pendaftaran NPWP Orang Pribadi dengan NIK tervalidasi sehingga tidak diperlukan lagi lampiran fisik, dan pendaftaran NPWP di tempat-tempat tertentu selain pada KPP domisili wajib pajak. Kemudian, pemberian NPWP dan penghapusan NPWP secara jabatan yang dapat dilakukan melalui penelitian atau pemeriksaan pajak serta penambahan saluran tertentu  pendaftaran NPWP misalnya melalui tax agent.

Terobosan ini juga akan berlaku untuk pengukuhan PKP. Sasaran reformasi perpajakan di pilar proses bisnis adalah proses bisnis yang sederhana dan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel, berbasis IT dan mencakup seluruh pekerjaan DJP. Hal itu pada akhirnya akan mendorong kemudahan berusaha di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sehingga target peringkat 40 kemudahan berusaha di Indonesia pada tahun 2019, khususnya di indikator kemudahan pembayaran pajak, akan dapat tercapai.

Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

BAGIKAN