Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pengunjung memotret layar perdagangan saham di gedung BEI. Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Pengunjung memotret layar perdagangan saham di gedung BEI. Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Pasar Menunggu Hasil Resmi Pemilu

Selasa, 23 April 2019 | 08:13 WIB

Gerak laju indeks harga saham gabungan (IHSG) dan rupiah mulai tertahan pada awal pekan ini. Setelah naik tipis 0,06% pada sesi pembukaan, IHSG diterpa tekanan besar-besaran dan akhirnya ditutup anjlok 92,48 poin (-1,42%) ke level 6.414,74 pada perdagangan kemarin. Namun secara year to date (ytd), IHSG masih mencatatkan penguatan 3,56%. Setali tiga uang, kurs rupiah di pasar spot juga melemah 33 poin (-0,24%) menjadi Rp 14.078 per dolar AS dari sebelumnya Rp 14.045 per dolar AS.

Pelemahan IHSG dan rupiah kemarin memunculkan pertanyaan, apakah pengaruh Jokowi Effect di pasar finansial dalam negeri sudah memudar? Kondisi pasar kemarin memang berbeda dengan perdagangan satu hari setelah pelaksanaan pemilu.

Pada Kamis (18/4) lalu, IHSG ditutup melanjutkan penguatannya di hari ketiga berturut-turut ke level 6.507,22. Sedangkan nilai tukar rupiah ditutup menguat paling tajam di antara mata uang lainnya di Asia ke level Rp 14.045 per dolar AS.

Sementara itu, kejatuhan IHSG kemarin juga kontras dengan mayoritas bursa saham utama kawasan Asia, yang masih diselimuti sentimen positif kinclongnya data ekonomi Tiongkok. Pekan lalu, negeri tirai bambu itu mengumumkan pertumbuhan ekonomi 6,4% year on year (yoy) pada kuartal-I-2019. Angka tersebut di atas konsensus pasar yang sebesar 6,3% yoy.

Data ekonomi tersebut sekaligus meredakan kekhawatiran bahwa perekonomian Tiongkok akan mengalami hard landing pada tahun ini.

Hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei yang menempatkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin unggul sementara atas pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno direspons positif oleh pelaku pasar pada perdagangan Kamis lalu. Pasangan Jokowi-Amin unggul sementara dengan selisih suara 8-10% atas pasangan Prabowo-Sandi.

Hasil hitung cepat berbagai lembaga survei tersebut tidak berbeda jauh dengan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hingga Senin (22/4) pukul 15.46 WIB, Situng KPU baru mencapai 16,06% dan hasilnya menempatkan pasangan Jokowi-Amin unggul sementara dengan perolehan 54,94% suara dibandingkan pasangan Prabowo-Sandi sebanyak 46,06% suara. Selisih suara mereka sekitar 8,88%.

Pada Pilpres 2014, Jokowi yang ketika itu berpasangan dengan Jusuf Kalla meraih 53,15% atau unggul 6,3% suara atas Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Radjasa.

Meski pemilu sudah dilaksanakan pada 17 April lalu, suhu politik dalam negeri tetap panas. Kubu Prabowo tidak mempercayai hasil hitung cepat lembaga survei. Kubu Prabowo mengklaim kemenangan dalam pilpres berdasarkan penghitungan tim internal mereka.

Prabowo mengaku unggul dengan perolehan suara mencapai 62%. Tidak hanya sekali, kubu Prabowo sudah empat kali mendeklarasikan klaim kemenangan tersebut sejak 17 April lalu. Suhu politik dalam negeri memanas.

Klaim kemenangan sepihak membuat investor dan pelaku usaha khawatir akan berujung keributan dan mengganggu keamanan dalam negeri. Sementara itu, hasil penghitungan resmi KPU paling lambat diumumkan pada 22 Mei mendatang. Artinya, masih ada waktu sekitar 30 hari lagi sebelum masyarakat mendapatkan kepastian hasil resmi Pemilu 2019. Kita berharap selama rentang waktu tersebut masing-masing pihak mau menahan diri untuk tidak membuat kegaduhan. Jika ada yang tidak puas dengan pelaksanaan dan hasil pemilu, sebaiknya diselesaikan secara konstitusional lewat saluran resmi.

Sengketa pemilu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan kepastian hukum. Jangan ada pihak yang menggalang kekuatan massa untuk memaksakan keinginannya. Ciptakan iklim politik yang kondusif agar masyarakat tenang dan investor tidak kabur.

Tidak saja dari dalam negeri, pelemahan IHSG dan rupiah juga dipengaruhi faktor eksternal. Pelaku pasar kini lebih melihat kondisi fundamental ekonomi baik makro maupun mikro. Salah satu hal yang memberatkan laju indeks kemarin adalah lonjakan harga minyak jenis Brent dan light sweet (West Texas Intermediate/WTI) masing-masing 2,49% dan 2,25%. Pemicunya adalah dugaan berakhirnya keringanan sanksi embargo AS atas Iran, gangguan pasokan di Venezuela, dan pengurangan pasokan di Arab Saudi.

Kenaikan harga minyak akan memberatkan rupiah. Biaya impor tasi komoditas ini akan semakin mahal, mengingat status Indonesia sebagai net importir minyak mentah. Akibatnya, defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan akan semakin dalam, sehingga rupiah kekurangan tenaga untuk menguat. Defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) makin melebar karena dipengaruhi nilai impor yang lebih tinggi dibanding nilai ekspor.

Faktor eksternal lainnya adalah membaiknya data ekonomi Amerika Serikat yang menciptakan kekhawatiran bahwa bank sentral AS atau The Fed akan mengeksekusi kenaikan suku bunga acuan pada tahun ini. Akibatnya, dolar AS diburu dan nilainya perkasa terhadap sejumlah mata uang utama dunia termasuk rupiah. Padahal sebelumnya, pelaku pasar sudah percaya diri bahwa tidak akan ada kenaikan suku bunga acuan The Fed tahun ini.

Kita berharap kejatuhan indeks kemarin hanya merupakan aksi ambil (profit taking) sesaat pelaku pasar setelah IHSG rebound pekan lalu. Kita juga berharap setelah hasil resmi pemilu diumumkan KPU, ketegangan antarkubu peserta pemilu akan mereda dan iklim politik dalam negeriakan kembali adem. Investor yang saat ini mengambil posisi wait and see nantinya akan masuk pasar dan indeks akan kembali terdongkrak.

Optimisme tersebut tidaklah berlebihan. Data historis menunjukkan, tahun politik dan IHSG selalu memiliki korelasi positif. Pada saat pemilu digelar tahun 2004, IHSG melejit hingga 44,6%. Kemudian, pada tahun 2009 IHSG meroket hingga 87%. Sementara pada tahun 2014 saat Jokowi terpilih untuk periode pertamanya sebagai presiden, IHSG naik 22,3%.

Di luar hasil pemilu, kita berharap masih ada katalis yang menjadi pemicu pembelian saham. Katalis baru tersebut diharapkan datang dari laporan pembagian dividen emiten yang masih berlangsung dan kinerja keuangan kuartal I-2019.

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN