Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pasar Modal dan Privatisasi

Oleh Said Kelana Asnawi, Rabu, 20 Januari 2016 | 05:39 WIB

Pada akhir 2015, saya mengikuti seminar privatisasi yang disampaikan oleh Prof William Megginson, ahli keuangan dari University of Oklahoma, Amerika Serikat. Ia menekankan betapa pentingnya privatisasi bagi perekonomian.

 

Prof Megginson menunjukkan bukti-bukti perbaikan kinerja setelah privatisasi, seperti kenaikan rasio marjin laba dari rerata 8,6% menjadi 12,6%; efisiensi dari 97% menjadi 116%; output dari 94% menjadi 177%; rasio utang turun dari 0,48 menjadi 0,44, kenaikan dividen dari 2% menjadi 6,5%; kenaikan investasi barang modal dari 14% menjadi 19% dan hanya sedikit bukti berkenaan dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah privatisasi.

 

Megginson juga menyatakan pelarangan asing untuk berpartisipasi terhadap privatisasi adalah costly. Privatisasi juga mendorong asas-asas pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik, lebih transparan. Dari sudut pandang pasar modal, privatisasi perusahaan tentunya sangat menguntungkan banyak pihak. Privatisasi menjadi jembatan bagi pertemuan sisi supply-demand dana, sehingga ada optimalisasi pemanfaatan dana ini.

 

Makin banyak perusahaan yang privatisasi maka potensi pembangunan akan meningkat, karena kendala pendanaan perusahaan menjadi berkurang. Adanya pasar modal menjadikan varian lembaga keuangan bertambah dan tentunya pilihan ini menjadi hal positif bagi seluruh stakeholder. Kita juga mengetahui pasar modal merupakan leading indicator’ bagi suatu negara di mana ukuran-ukuran ekonomi dicerminkan juga oleh angka di pasar modal. Pada pasar modal juga terserap sangat banyak qualified human resources sehingga kemajuan sektor ini tentunya menjadi tempat serapan yang bagus.

 

Pasar modal juga sifatnya global sehingga persaingan ketat dapat menjadi inspirasi bagi peningkatan kemampuan/efisiensi. Segala hal yang baik itu, menyebabkan pasar modal di mana pun menjadi penting bagi suatu negara.

 

Peran Pasar Modal

Namun, saya menganggap tidak tepat ketika Megginson menyebut privatisasi itu tanpa cela, semacam brainwashing untuk mengajak, ayo privatisasi! Coba jawab pertanyaan ini, jika Anda memiliki perusahaan, bersediakah Anda berbagi kepemilikan dengan orang lain? Banyak yang menjawab tidak bersedia, melainkan mencari alternatif lain terlebih dahulu.

 

Jawaban sederhana ini mengisyaratkan bahwa privatisasi itu semacam sebuah keterpaksaan ketika kita sudah mentok. Dalam bahasa keuangan, ini ditunjukkan dengan biaya privatisasi (cost of equity) yang diminta investor lebih tinggi dibandingkan biaya utang (cost of debt). Jadi bukan Cuma dari sudut pandang pemilik (awal), tetapi investor juga merasa setor modal itu sesuatu yang berisiko.

 

Kedua pihak memahami sesuatu yang berisiko karenanya di sini terkandung suatu kelemahan. Pasar modal memang bagus di-global-kan sebagai bagian partisipasi masyarakat terhadap bisnis, tetapi tidak serta merta hal itu berarti bernilai positif. Penguatan hukum, kredibilitas sistem, transparansi dan pengetahuan merupakan faktor dominan yang harus ada sehingga stakeholder yang bertransaksi akan terlindungi dari kecurangan. Keberadaan pasar modal dapat mendorong agar factor yang disebutkan tadi terjadi atau faktor ini harus terjadi sebelum diberlakukan pasar modal.

 

Dalam hal ini, pasar modal jelas memberikan kontribusi. Megginson menunjukkan return di pasar modal perusahaan yang melakukan privatisasi signifikan; atau dengan kata lain pada saat initial public offering (IPO) mengalami underprice. Untuk hal ini sebenarnya semua emiten akan memiliki konsekuensi underprice atau overprice, dan situasi seperti ini kelaziman belaka, bukan keistimewaan.

 

Contoh perusahaan Garuda Indonesia, sejak IPO pada 11 Februari 2011, harganya tidak pernah lebih tinggi dari harga IPO itu. Jadi, pembeli pertama terkena nasib buntung, bukan untung. Padahal, dari sudut pandang bisnis, Garuda merupakan perusahaan terpuji pelayanan terbaiknya.

 

Lebih dari yang diisyaratkan oleh Megginson, hemat penulis sebenarnya privatisasi itu sangat penting untuk melindungi kepentingan bisnis. Jika bisnis bersinggungan dengan norma/kaidah/ adat/kesehatan’ maka perlu dilakukan privatisasi agar perusahaan menjadi milik masyarakat. Sekalipun di rokok tertulis peringatan keras, namun perusahaan tersebut adalah perusahaan terbuka walaupun kepemilikan publik hanya 2% saja.

 

Kepemilikan 2% ini dapat menjadi bumper terhadap serangan akan industry ini. Fakta ini berbeda dengan kenyataan perusahaan air mineral yang menarik diri dari pasar modal karena kepemilikan minoritas di pasar modal hanya menambah beban perusahaan. Produsen air mineral cukup aman di masyarakat sehingga tidak memerlukan perlindungan tambahan.

 

Privatisasi BUMN?

Wacana yang sering dilontarkan adalah privatisasi BUMN agar perusahaan negara bisa berkelas dunia. Menjadi perusahaan kelas dunia itu merupakan persoalan manajemen bukan persoalan pemilikan. Saat ini kepemilikan oleh rakyat – melalui pemerintah – dan jika diprivatisasi maka kepemilikannya juga oleh rakyat. Tidak ada perbedaan substansial kepemilikan di sini. Jika memerlukan tambahan dana dan juga via penjualan saham kepada publik sama juga yang membayar adalah rakyat; karena dana pemerintah dapat bersumber dari pajak rakyat.

 

Tugas pemerintah memang tidak berbisnis, tetapi pemerintah diperkenankan memiliki sumber daya termasuk BUMN. Tugas BUMN lah untuk berbisnis, bukan pemerintah. Maju tidaknya BUMN bukan karena di-privatisasi atau tidak, tetapi harus dilihat bagaimana pengelolaan bisnisnya. Bagaimana jika kepemilikannya berpindah dari rakyat menjadi asing?

 

Di sinilah sebenarnya terjadi transfer sumber daya. Karena pihak asing sudah berkorban dana, maka sewajarnya dia mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan itu, maka perusahaan harus dikelola dengan baik. Secara implisit, pola pikir ini menunjukkan kelemahan mendasar kita yakni rasa inferior dan ketidakmampuan mengelola dengan baik.

 

Tetapi jika memang akan lebih baik jika ada pihak luar ikut serta, maka secara hukum pasar, kita harus menerima konsekuensi ini, demi efisiensi dan kemajuan bisnis itu sendiri. Jika BUMN menjadi sapi perah bagi partai politik, hal itu tidak serta merta dihubungkan dengan keharusan privatisasi. Perilaku ini adalah abuse of power yang dapat tetap terjadi walaupun perusahaan sudah go public.

 

Toh dalam pengendalian manajemen, saham seri A dari BUMN masih dimiliki pemerintah, di mana keputusan pentingnya dipegang oleh pemerintah. Untuk hal ini, privatisasi bukanlah jawabannya, melainkan niat baik dari pemerintah untuk tidak menyalahgunakan wewenang.

 

Menarik untuk ditunggu, apakah Freeport dan berbagai perusahaan lain akan melakukan privatisasi pada tahun 2016 ini di Bursa Efek Indonesia? Tentunya masyarakat ada yang tertarik menjadi pemegang saham dengan mengorbankan sebagian dananya.

 

Tentunya tidak ada yang mendapatkan saham secara gratis. Harapannya, dengan begitu kita akan lebih mengetahui potensi dan risiko bisnis Freeport selama ini. Sebagai bagian investasi/ keputusan bisnis, privatisasi juga mengandung risiko. Jargon keuangan ini dapat untuk diingat: ada return ada risiko.

 

Said Kelana Asnawi, Ketua Program Studi Manajemen Kwik Kian Gie School of Business Jakarta

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN