Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Percepat Kedaulatan Pangan

(gor/ant), Rabu, 14 Desember 2016 | 07:12 WIB

Di tengah lesunya ekspor yang terpukul gejolak ekonomi global, ironisnya, impor pangan kian melejit dan defisit menganga. Sasaran kedaulatan pangan yang masuk agenda prioritas Presiden Joko Widodo, dalam Nawa Cita, justru makin menjauh. Masalah serius ini harus segera ditangani secara all out oleh pemerintah, agar tidak menjadi bom waktu yang membahayakan ekonomi maupun keamanan nasional.

 

Untuk menjadi bangsa yang besar dengan ekonomi yang kuat, kita juga wajib membangun kedaulatan pangan sebagaimana dilakukan Negara adidaya, Amerika Serikat. Populasi kita mencapai 259,1 juta orang atau terbesar keempat di dunia sangat riskan jika menggantungkan diri pada pasokan pangan impor, apalagi tingkat pertumbuhan penduduk melejit 1,3% per tahun pascaruntuhnya program KB yang digalakkan pemerintahan Orde Baru. Setiap tahun lahir 3,4 juta bayi Indonesia yang harus kita beri makan, setara 60% lebih penduduk Singapura.

 

Impor pangan yang kini meningkat merupakan lampu kuning bagi kedaulatan pangan kita. Defisit perdagangan enam komoditas pangan strategis --beras, gandum, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi-- mencapai US$ 6,68 miliar pada Januari-September 2016, melonjak 12,66% dibanding periode sama 2015. Bahkan, dari sisi volume, defisit melejit hingga 23,11% menjadi 18,78 juta ton, dibanding 15,26 juta ton pada periode sama tahun lalu. Ini belum termasuk impor susu yang mencapai 83% dari total kebutuhan nasional dan impor garam yang masih besar.

 

Kita memang bisa maklum jika impor tinggi itu adalah gandum, yang tidak cocok ditanam di negeri ini yang beriklim tropis, sekali pun di pegunungan yang sangat dingin. Namun, komoditas yang lain sejatinya bisa sepenuhnya diproduksi di Bumi Pertiwi yang subur dan beriklim tropis. Kita seharusnya tidak perlu mengimpor beras, gula, jagung, kedelai, daging sapi, hingga susu.

 

Sementara itu, dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 disebutkan, pada 2016, impor beras 342.429 ton, jagung 1.383.417 ton, kedelai 6.115.764 ton, daging sapi 69.365 ton, dan gula untuk konsumsi rumah tangga 116.325 ton. Impor gula konsumsi itu di luar impor raw sugar untuk gula rafinasi (khusus untuk kebutuhan industri), yang ditetapkan sebanyak 3,2 juta ton tahun ini.

 

Untuk itu, pemerintah harus mempercepat pengembangan pertanian berbasis agroindustri di semua daerah yang potensial. Hal ini harus digarap secara komprehensif dengan meningkatkan secara signifikan tujuh pilar utamanya, yakni petani, lahan, infrastruktur, teknologi, benih, industri pengolahan, hingga kelembagaannya. Untuk tahap awal, sebagai solusi terobosan, pemerintah harus menugaskan BUMN untuk membangun agroindustry terintegrasi skala besar dengan sasaran menyubstitusi impor pangan kita, minimal untuk menghentikan impor beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi, dan susu.

 

Lewat sinergi BUMN di berbagai sektor terkait, perusahaan negara inilah yang bertugas mewujudkan rencana pemerintah mencetak sawah baru seluas 1 juta hektare, yang langsung ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi. Perum Bulog yang mendapatkan tugas baru menstabilkan harga pangan pokok khususnya padi, jagung, dan kedelai (pajale) --sesuai Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional-- tidak boleh lagi mengimpor, namun harus bertindak sebagai pembeli panenan produksi sawah baru seluas 1 juta hektare itu. Ini tentunya tugas Bulog juga harus diperluas tidak sekadar stabilisasi pasokan dan harga pajale, namun juga gula, daging sapi, dan susu.

 

Dengan adanya jaminan pembelian oleh Bulog untuk tugas stabilisasi harga pangan dengan harga wajar, BUMN perbankan tentunya bisa mengucurkan kredit untuk membeli semua kebutuhan pertanian modern, mulai dari teknologi dan mesin-mesin pertanian, benih hibrida, pupuk, saprodi lain seperti pembasmi hama, hingga pengolahan pascapanen dan pengemasan siap jual ke pasar. Sawah beserta waduk dan saluran irigasi serta infrastruktur jalannya tentunya bisa dibangun di atas lahan negara, jika pemerintahan baru Jokowi memang memiliki tekad untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

 

Apalagi, menurut catatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sedikitnya ada seluas 25,54 juta hektare kawasan hutan negara di berbagai daerah. Sawah baru 1 juta hektare ini setidaknya bisa menyerap tenaga kerja baru sekitar 500 ribu petani, dengan asumsi usaha pertanian mencapai skala ekonomi minimal 2 hektare per petani. Para petani ini bahkan bisa digaji di atas upah minimal regional (UMR), mengingat margin komoditas pangan kita luar biasa. Harga beras di Indonesia misalnya, sekitar dua kali lipat dari harga internasional yang hanya US$ 365 per ton atau di bawah Rp 5.000 per kg.

 

Demikian pula harga gula hingga daging sapi di sini jauh lebih mahal dari harga di pasar global. Selain itu, Presiden Jokowi harus langsung mengkomandoi realisasi pembangunan infrastruktur pendukung pertanian yang dijanjikan, seperti pembangunan 25 waduk baru dan saluran irigasi baru untuk meningkatkan produktivitas 3 juta hectare lahan sawah yang ada. Selain itu, pemerintah harus membangun infrastruktur jalan hingga infrastruktur pertanian lain yang dibutuhkan, seperti fasilitas pengeringan dan pengolahan hasil pertanian.

 

Selanjutnya, sebagian petani yang telah berpengalaman dalam industri agribisnis 1 juta juta hektare milik pemerintah bisa dijadikan penyuluh pertanian yang profesional. Ini termasuk untuk mendorong petani berhimpun dalam kelembagaan petani yang kuat, yang mampu membangun usaha pertanian secara modern. Lewat kelompok tani yang modern seperti di Korea Selatan, petani kita bisa pula mendapatkan akses pendanaan perbankan yang murah serta memperoleh bibit unggul hingga pupuk bersubsidi yang dibutuhkan, guna meningkatkan produktivitas on farm.

 

Selain itu, kelompok yang solid ini bisa lebih kuat untuk membangun sendiri pengolahan pascapanen dengan mesinmesin yang modern, yang mengurangi susut panen kita yang tinggi. Mereka juga bisa langsung mengirim produknya yang siap jual dengan kemasan bagus ke pasar-pasar, tanpa harus lewat tengkulak ataupun pedagang perantara yang menekan harga. Panjangnya rantai distribusi selama ini menekan harga di tingkat petani, sedangkan di sisi lain mencekik konsumen dengan harga pangan luar biasa tinggi.

 

Dengan pemerintah segera menjalankan langkah-langkah tersebut, produktivitas dan produksi pertanian kita akan meningkat. Kita bisa berdaulat, mencukupi kebutuhan pangan utama kita dari produk lokal. Neraca perdagangan RI pun membaik dan ketahanan nasional meningkat. Tak kalah penting, petani meningkat pendapatannya, konsumen menikmati kestabilan harga pangan yang wajar, dan ekonomi daerah tumbuh pesat. (*)

BAGIKAN