Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo usai penandatanganan Letter of Intent (LOI). Foto: Investor Daily/iST

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo usai penandatanganan Letter of Intent (LOI). Foto: Investor Daily/iST

Perdagangan Pakai Uang Lokal

Sabtu, 6 April 2019 | 12:43 WIB

Perluasan kerja sama local currency settlement Bank Indonesia dengan bank sentral lain memang taktis. Transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing itu bisa mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Ketergantungan tinggi, selama ini, membuat rupiah dan ekonomi kita rawan tertekan gejolak dari Amerika Serikat, baik saat ekonomi mereka melaju kencang ataupun terancam resesi.

Bank Indonesia (BI), sejak 2 Januari 2018, sudah menjalin kerja sama local currency settlement (LCS) dengan bank sentral Malaysia dan Thailand. Kerja sama kini diperluas dengan Filipina yang bergabung kemarin, setelah meneken perjanjian di sela rangkaian Asean Finance Minister’s & Central Bank Governor’s Joint Meeting, di Thailand.

Selain bertujuan mengurangi kebutuhan dolar AS, kerja sama LCS itu bisa memangkas biaya transaksi pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi dalam settlement perdagangan. LCS juga memberikan lebih banyak opsi dalam memilih mata uang untuk transaksi perdagangan, sehingga bisa mengurangi risiko nilai tukar terutama saat kondisi pasar keuangan global bergejolak.

Kerangka kerja sama keempat Negara Asean itu juga akan mendorong penggunaan mata uang lokal lebih luas, serta pengembangan pasar valuta asing maupun pasar keuangan dalam kawasan. Hal ini dapat membantu mengurangi tekanan pada nilai tukar rupiah.

Kerja sama itu juga bisa menghindarkan bank operasional framework LCS dari potensi kerugian akibat selisih kurs, atau forex loss. Hal ini juga senafas dengan komitmen Asean untuk mendorong perdagangan regional dan investasi, sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kawasan.

Di luar Asean, November tahun lalu, BI dan People’s Bank of China juga memperbarui perjanjian bilateral currency swap arrangement (BCSA). BCSA merupakan kerja sama swap mata uang lokal kedua negara untuk mendukung perdagangan, investasi, dan tujuan lain yang disepakati kedua pihak. Selain ada perpanjangan yang berlaku selama tiga tahun, perjanjian baru juga menambah nilai dari 100 miliar yuan menjadi 200 miliar yuan (setara US$ 30 miliar atau Rp 423,87 triliun).

BI dan Bank of Korea juga sudah menandatangani perpanjangan kerja sama BCSA hingga 2020. Perjanjian ini akan menjamin penyelesaian transaksi perdagangan dalam mata uang lokal antara kedua negara sekalipun dalam kondisi krisis, guna mendukung stabilitas keuangan regional. BCSA ini memungkinkan swap mata uang lokal antara kedua bank sentral, senilai 10,7 triliun won atau Rp 115 triliun.

Tahun lalu, BI dan Bank of Japan juga meneken kerja sama Bilateral Swap Arrangement (BSA), yang mengamandemen perjanjian sebelumnya. Amandemen ini memungkinkan Indonesia melakukan swap mata uang rupiah dengan dolar AS atau yen Jepang, dari sebelumnya hanya dolar AS.

Sama seperti dalam perjanjian sebelumnya, fasilitas swap itu senilai US$ 22,76 miliar, yang diharapkan mendorong penggunaan mata uang lokal kedua negara di Asia ini dalam jangka menengah. Tujuan lain, membantu menjaga stabilitas di pasar keuangan, serta mendorong pertumbuhan perdagangan dan ekonomi Indonesia dan Jepang.

Lalu, bagaimana efektivitas kerangka kerja sama tersebut untuk stabilisasi rupiah? Jika merujuk pada kerja sama LCS sebelumnya yang telah dijalin sejak awal tahun lalu, penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilateral memang meningkat, namun porsinya masih kecil.

Pada kuartal I-2019, total transaksi perdagangan melalui LCS menggunakan baht Thailand sekitar US$ 13 juta atau setara Rp 185 miliar, meningkat dibandingkan periode sama tahun 2018 sebesar US$ 7 juta. Sedangkan untuk transaksi LCS menggunakan ringgit Malaysia mencapai US$ 70 juta atau setara Rp 1 triliun, melonjak dibanding periode sama 2018 sekitar US$ 6 juta. Namun, nilai ini masih kecil dibanding total impor nonmigas Indonesia dari Thailand yang pada 2018 mencapai US$ 10,85 miliar dan dari Malaysia US$ 6,14 miliar

Nilai transaksi lewat LCS masih kecil, karena pelaku usaha sangat berhati-hati dan butuh waktu dalam mengkaji manfaat dan risiko dari kebijakan tersebut. Apalagi, eksportir kita dan negara Asean lain masih membutuhkan banyak barang impor dari negara lainnya, baik berupa bahan baku/bahan penolong dan barang modal.

Ini artinya, pelaku usaha masih membutuhkan dolar AS, yang berlaku di mana-mana. Oleh karena itu, BI maupun pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kerja sama lain yang lebih luas dengan negara mitra LCS. Ini misalnya memberikan insentif yang menarik, seperti mata uang lokal hasil transaksi bilateral bebas pajak jika disimpan di perbankan atau diinvestasikan di pasar modal anggota LCS.

Upaya lain, perusahaan-perusahaan negara bisa ditugaskan untuk bertransaksi antar mitra LCS, ketimbang dengan negara lain yang harus menggunakan dolar AS. Misalnya, porsi impor migas dari Malaysia dinaikkan, ketimbang mengimpor dari Negara seperti Nigeria, Australia, Angola, Azerbaijan, dan Qatar. Sebagai imbalannya, Malaysia bisa menambah impor pupuk yang dibutuhkan dari Indonesia. Skema kerja sama yang saling menguntungkan ini bisa menarik pula negara lain bergabung dalam LCS. (*)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN