Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pergeseran Paradigma Bisnis

Oleh Said Kelana Asnawi, Rabu, 25 November 2015 | 05:55 WIB

Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan tol laut sebagai salah satu program andalannya. Itu berarti laut dapat dimanfaatkan sebagai sarana penghubung ekonomi melalui kapal dengan keistimewaan antimacet.

 

Tulisan ini mengulas hal yang berkenaan dengan bisnis jasa transportasi laut dan bisnis jasa layanan barang. Secara khusus pemerintah memiliki badan usaha milik negara (BUMN) pelayaran yakni PT Pelni. Fungsinya adalah melayani Nusantara, menjangkau hingga wilayah terpencil, dengan tagline: “Kami bangga menyatukan Nusantara.”

 

Fungsi menyatukan wilayah Nusantara ini bukanlah tugas mudah, karena mencakup begitu banyak rute yang dilayani, termasuk ruterute ‘kering’. Untuk hal ini, pemerintah menyalurkan dana public service obligation (PSO) untuk kapal-kapal tertentu, di mana jumlahnya berkisar hampir Rp 1.000 milliar per tahun. Dana ini dihitung sebagai subsidi/selisih harga tiket yang lebih murah dibanding biaya penyelenggaraan untuk satu penumpang; dikalikan berkisar 70% dari kapasitas kapal.

 

Secara umum niat baik pemerintah ini patut diapresiasi. Namun, perubahan situasi ekonomi dapat menjadi pertimbangan lainnya. Pertama, kapal laut sebagai transportasi penumpang telah memasuki fase industri yang sedang menurun (decline).

 

Saat ini tengah terjadi pergeseran tren yang cukup signifikan yakni dari perjalanan menggunakan angkutan laut ke penggunaan pesawat terbang. Beberapa wilayah di Tanah Air memang masih menggunakan transportasi laut menjadi pilihan utama masyarakat.

 

Perjalanan Ekonomi-Wisata

Dengan pergeseran penggunaan moda transportasi yang terjadi saat ini, mengucurkan dana PSO untuk ‘subsidi penumpang’ pada industri yang mature/decline bukanlah langkah tepat. Apakah tidak lebih baik dana PSO ini ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas, yakni penyelenggaraan perjalanan ekonomi sebagai ganti perjalanan membawa penumpang?

 

Jika yang dimaksudkan seperti ini, maka perjalanan ekonomi inilah yang dapat dimaknai sebagai tol laut. Selama ini, penumpang kapal BUMN ini berkisar 5 juta orang per tahun, dan diperkirakan akan terus turun. Jumlah penumpang ini jauh lebih rendah dibandingkan penduduk Indonesia, atau perjalanan udara yang mencapai 73 juta penumpang dan diprediksi akan terus naik.

 

Berkenaan dengan dana PSO, ada slogan satui penumpang pun diantar sampai tujuan. Pada satu sisi, langkah ini patut dipuji sebagai totalitas layanan untuk menyatukan nusantara, tapi di sisi lain, hal tersebut sebenarnya merupakan pemborosan dan kerugian bagi masyarakat secara umum, karena sangat tingginya biaya mengantar satu penumpang tersebut.

 

Biaya bahan bakar minyak (BBM) saja bagi kapal berkisar 50% dari biaya langsung, sehingga pencanangan slogan pemerintah berkenaan hemat BBM juga tidak berlaku pada kasus ini. Para pengambil kebijakan diharapkan dapat merundingkan kembali formula terbaik. Salah satu juga yang harus dipertimbangkan adalah apakah fokus bisnis dari BUMN ini perlu diubah, dari konsep mengantarkan manusia menjadi mengantarkan ekonomi.

 

Perubahan fokus ini perlu dijabarkan dengan seksama, karena secara teknis ini akan memiliki konsekuensi operasional yang tinggi. Penulis bukanlah ahli perkapalan, tetapi tampaknya ada perubahan teknis berkenaan dengan kapal. Selain itu juga, perlu perhitungan secara matang besarnya potensi yang dapat diangkut, jangan sampai juga menjadi bisnis yang ‘kering’.

 

Saat ini, hal ini mungkin adalah menjadi ‘kapal wisata’ di mana penyelenggaraan pelayaran bukanlah sekadar untuk mengantar penumpang, tapi lebih sebagai bagian dari pelayanan wisata. Pangsa pasar wisata dapat dicoba, terutama untuk untuk rute-rute pendek-menengah, keperluan bulan madu, dan lain-lain. Namun, hal ini harus dikaji secara baik apakah kapal yang ada layak atau pas untuk menjalankan misi ini.

 

BUMN pelayaran ini dapat diselaraskan dengan misi pemerintah menyelenggarakan tol laut, menyatukan kepentingan ekonomi, sehingga aspek percepatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dapat terlaksana. Apakah itu berarti PSO penumpang harus ditiadakan atau diubah menjadi PSO kapal/barang?

 

Bisnis Jasa Pos Antar

Adanya bisnis penyelenggara transportasi lainnya, seperti PO bus, travel bus, dan bahkan ojek online juga menambahkan jasa ini sebagai side income yang memuaskan dengan biaya penyelenggaraan sangat rendah. Fakta ini menunjukkan betapa situasi bisnis pada waktunya nanti akan diramaikan oleh persaingan dan pemikiran kreatif untuk memanfaatkan peluang.

 

Kemampuan untuk meramal perubahan masa depan dan kemampuan untuk adaptif terhadap situasi yang akan dihadapi merupakan kemampuan yang perlu dimiliki. Sebagai ilustrasi pembanding, United Parcel Services (UPS) penyelenggara bisnis ‘paket’ memiliki berkisar 539 pesawat; karyawan 435 ribu terdiri atas 354 ribu asal AS serta 81 ribu (internasional); ‘kendaraan paket’ sebanyak 99892 kendaraan; dan berkontribusi pada GDP berkisar 5%an.

 

Berkisar separo dari kepemilikan saham adalah karyawan dan pensiunan UPS dan pemimpin UPS berasal dari jenjang karir [karyawan]. UPS memasuki pasar saham pada 1999 dengan harga saham IPO berkisar US $50 dan saat ini berkisar US$104 atau tumbuh secara geometri berkisar 5%-6% per tahun.

 

Besarnya penerimaan UPS adalah US$ 54,1 miliar; US$ 55,4 dan US$ 58,2 masing-masng untuk akhir tahun 2012, 2013, dan 2014. Pada periode yang sama, besarnya laba bersih perusahaan adalah US$ 0,8 miliar; US$4,3; dan U$ 3 miliar. Namun, besarnya aktiva perusahaan berkurang dari US$ 38,8 miliar (2012); US$ 36,2 miliar (2013) menjadi US$ 35,5 miliar (2014).

 

Adanya penurunan aktiva diikuti dengan kenaikan penjualan serta kenaikan laba bersih menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan mengendalikan bisnis ini, meningkatkan penjualan serta meningkatkan perputaran aktiva. UPS juga menunjukkan potensi ‘penyerapan tenaga kerja’ dimana potensi ini merupakan hal yang penting sebagai bagian dari katup pengaman permasalahan pengangguran.

 

Kini, seiring kemajuan ekonomi, maka aliran manusia serta aliran barang dipastikan akan meningkat. Prospek kedua bisnis ini juga diperkirakan akan meningkat. Para pemain baru akan muncul, demikian juga pasar baru, jasa layanan baru, teknologi pendukung baru, dan tentunya kesiapan mental baru. Hal ini menuntut perlunya perubahan paradigma, penajaman bisnis dan efisiensi untuk memenangkan persaingan bisnis. Akan ada pertempuran bisnis yang tajam.

 

Di antara keketatan bisnis tersebut, diharapkan pencanangan Presiden Joko Widodo akan menyatukan wilayah ekonomi (melalui tol laut) justru dapat dilaksanakan, meskipun terkesan bermimpi. Kita boleh menaruh harapan, kelak akan ada pebisnis jasa layanan yang dapat setara dengan UPS. Sikap optimistis harus dicanangkan dan selanjutnya diimplementasikan dalam wujud nyatga. Semoga semua bisa tercapai!

 

Said Kelana Asnawi, Ketua Program Studi Manajemen Kwik Kian Gie School of Business Jakarta

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN