Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pertamina. Foto: IST

Pertamina. Foto: IST

Perkuat Energi Berkeadilan

Jumat, 12 April 2019 | 09:48 WIB

BBM Satu Harga yang dicanangkan sejak 2016 merupakan kebijakan revolusioner yang patut dicatat dengan tinta emas dalam sejarah RI. Ini pertama kalinya sejak 68 tahun Indonesia merdeka, kebijakan energi berkeadilan benar-benar dirasakan saudara-saudara sebangsa di ujung Nusantara.

Rakyat di Papua yang berdaya beli rendah, kini bisa membeli Premium dengan harga sama seperti di Jawa seharga Rp 6.450/liter dan Solar Rp 5.150/liter, dari sebelumnya hingga Rp 40.000-100.000/liter. \

BBM Satu Harga ini merupakan salah satu program Pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) untuk menyediakan energi berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Dengan program inovatif tersebut, penduduk di Kabupaten Asmat di Papua, Kabupaten Kepulauan Sula di Maluku Utara, hingga Kabupaten Nias di Sumatera Utara dapat menikmati BBM murah, seperti yang sudah lama dinikmati penduduk Jawa yang sebenarnya memiliki daya beli jauh lebih tinggi.

Syukurlah, BBM di Papua yang pernah mencapai Rp 100.000/liter itu kini tinggal kenangan, yang tak perlu diulang. Keberadaan BBM Satu Harga ini tak hanya membuat biaya hidup lebih murah dan inflasi turun di daerah pelosok, namun juga menstimulus kemajuan perekonomian masyarakat setempat.

Di pihak lain, Pertamina yang mendapat penugasan program BBM Satu Harga juga masih bisa membukukan untung besar. BUMN migas itu, sepanjang tahun lalu, mampu menorehkan laba di atas US$ 2 miliar atau Rp 28,3 triliun, tak jauh berbeda dari realisasi laba 2017 senilai US$ 2,41 miliar. Ini karena perusahaan negara tersebut sebenarnya hanya menombok sekitar Rp 800 miliar setahun untuk menerapkan BBM Satu Harga.

Pemerintah pun terus memperluas layanan yang sangat dibutuhkan masyarakat di luar Jawa dan Bali ini, dengan menargetkan program BBM Satu Harga dapat menjangkau 159 titik hingga 2019. Lembaga penyalurnya juga kini tak hanya dijalankan oleh perusahaan pelat merah Pertamina, namun juga oleh PT AKR Corporindo.

Berbagai program lain juga digelar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk kebijakan energi berkeadilan. Tujuannya, memberikan akses energi secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), serta pengoptimalan potensi sumber energi setempat dengan harga terjangkau dan berkelanjutan.

Hal ini juga untuk menjalankan amanat Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 33, yakni energy harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara.

Program tersebut antara lain diskon 50% biaya penyambungan atau pemasangan instalasi listrik, serta sambungan listrik gratis bagi 1,2 juta orang miskin dan kurang mampu yang huniannya belum tersambung listrik di tahun 2019.

Agar target sambungan listrik gratis bagi 1,2 juta orang miskin tersebut dicapai, pemerintah akan memberikan modal Rp 6 triliun kepada PT PLN (Persero), lewat tambahan penyertaan modal negara.

Selain itu, program sambungan listrik gratis akan mendapatkan bantuan dari dana APBN yang dikelola Kementerian ESDM yang bisa menjangkau 100.000- 150.000 sambungan, serta dana corporate social responsibility (CSR) dari sejumlah BUMN. BUMN tersebut, antara lain, PT PLN (Persero), Perum Bulog, Perum Jamkrindo, PT Pegadaian (Persero), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Perum Perhutani, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pindad (Persero), dan PT Telkom (Persero) Tbk. Bantuan ini bisa meningkatkan rasio elektrifikasi nasional yang ditargetkan mencapai 99,9% tahun ini.

Ada pula program pemberian paket converter kit BBM ke BBG untuk nelayan, layanan Pertashop, dan pemberian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di daerah yang terisolir dan sulit dijangkau.

Selain itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PGN (Persero) Tbk memperluas Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga. Ini agar semakin banyak masyarakat bisa mendapatkan manfaat besar dalam penggunaan gas bumi, yang jauh lebih murah biayanya, praktis, dan mengalir 24 jam penuh tanpa takut kehabisan.

Tak hanya untuk rumah tangga, industry kini juga bisa mendapat energi murah. Pemerintah lewat PLN memberikan insentif bagi pelanggan industri di atas 200 kVA, yakni diskon 30% tarif listrik untuk pemakaian pukul 23.00-08.00 WIB selama dua tahun, 2019-2020. Industri ini juga mendapat tambahan potongan tariff 5% bila sudah terdaftar sebagai pelanggan premium PLN.

Dengan  potongan tarif listrik untuk pemakaian di luar waktu beban puncak (LWBP), industri dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan produksi dengan biaya lebih murah, di sisi lain PLN sebagai perusahaan negara juga bisa mengoptimalkan pemanfaatan pembangkit listriknya.

Jadi, BUMN dan pelaku industri sama-sama diuntungkan, sama-sama bisa meningkatkan produksi. Program lain adalah pencampuran minyak nabati 20% untuk BBM (B20). Selain bisa menurunkan impor minyak dan produk minyak agar neraca perdagangan RI bisa kembali surplus dan ikut menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, mandatori penggunaan B20 yang lebih luas akan menambah permintaan minyak sawit di dalam negeri.

Hal ini membantu menyerap stok minyak sawit yang menumpuk, karena dampak sejumlah sentimen negatif dan dinaikkannya bea masuk sangat tinggi oleh India.

Untuk membantu memulihkan harga ekspor minyak sawit ke depan, maka pemerintah RI perlu segera meningkatkan mandatori B20 menjadi B30. Bahkan, untuk diesel power plants PLN bisa menggunakan B100 karena sudah ada teknologinya, ketimbang menggunakan BBM yang masih harus diimpor.

Peningkatan penyerapan dalam negeri ini diperlukan agar kita tidak terlalu tergantung pasar luar negeri. Dari total produksi minyak sawit yang mencapai 48 juta ton pada 2018, penggunaan domestik baru sekitar 17 juta ton atau 35%.

Dengan langkah-langkah tersebut, program energi berkeadilan ini tak hanya membantu menjaga daya beli masyarakat, menekan inflasi, dan mendorong konsumsi rumah tangga; namun juga memperkuat industri dan pertumbuhan ekonomi. Program-program semacam inilah yang harus terus dilanjutkan ke depan. (*)

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN