Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pertamina Berminat Ambil Alih Aset Panas Bumi Chevron

Selasa, 19 April 2016 | 19:19 WIB

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menyatakan minatnya untuk mengambil alih pengelolaan aset panas bumi yang digarap Chevron Geothermal. Perusahaan asal Amerika Serikat itu dikabarkan akan melepas aset panas buminya di Asia.


Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, pihaknya berminat untuk mengambil aset panas bumi yang akan dilepas oleh Chevron. Namun, pihaknya belum menentukan aset mana saja yang akan diambil oleh perseroan, apakah aset di Indonesia saja atau termasuk yang di Filipina. “Kami berminat. Nanti kami akan bicarakan (soal aset yang diambil alih),” kata dia kepada Investor Daily, Senin (18/4).


Di Indonesia, Chevron mengoperasikan dua wilayah kerja panas bumi (WKP) yakni, Darajat dan Gunung Salak. WKP Darajat kini memasok uap panas bumi yang menghasilkan listrik sebesar 270 megawatt (MW). Di WKP ini, Chevron memegang kepemilikan saham 95%. Sementara WKP Gunung Salah mampu memproduksi listrik hingga 377 MW. Selain memasok uap panas bumi, Chevron juga mengoperasikan tiga unit pembangkit listrik panas bumi (PLTP).


Selanjutnya, di Filipina, Chevron memegang saham 40% di Philippine Geothermal Production Company Inc. Chevron memasok uap panas bumi yang bisa menghasilkan listrik sebesar 692 MW.


Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana membenarkan bahwa Chevron ada rencana melepas aset panas buminya di Indonesia. Namun, perusahaan energi asal Amerika Serikat itu sejauh ini baru meminta izin untuk melakukan pembukaan (disclosure) data. “Jadi belum sampaikan siapa yang akan menggantikan mereka. Mereka baru minta izin, itu masih awal prosesnya,” ujar dia.


Pengelolaan Chevron di WKP Darajat dan Gunung Salak sebenarnya berupa kontrak kerja sama operasi (joint operation contract/JOC) dengan Pertamina. Sehingga, lanjut dia, Chevron harus sampaikan kepada Pertamina terlebih dahulu jika ingin melepas kepemilikan saham di dua aset tersebut. Pasalnya, kepemilikan WKP Darajat dan Gunung Salak berada di tangan Pertamina. “Itu mekanisme yang ada. Jadi Chevron harus bilang ke Pertamina, setelah itu lapor ke Menteri ESDM,” jelas Rida.


Terkait apakah Pertamina memiliki prioritas utama mengambil alih saham Chevron, Rida menyebut tidak ada aturan semacam itu. Namun, siapa yang akhirnya memiliki saham tersebut, Pertamina berhak ikut menentukan sebagai pemegang WKP. “Pertamina bisa meminta Chevron untuk tidak menawarkan ke yang lain karena mereka berminat untuk kelola. Tetapi ujungnya kan keekonomian,” tambahnya.


Rida melanjutkan, siapapun yang menggantikan Chevron, mnimal harus bisa mempertahankan kinerja yang selama ini ada. Untuk itu, pasca Chevron melaporkan penggantinya, pemerintah akan lakukan uji tuntas (due diligent) memastikan kemampuan perusahaan penggantinya dalam mengelola WKP Darajat dan Gunung Salak. Kemampuan ini meliputi dari sisi teknis pengelolaan hingga pendanaan.

BAGIKAN