Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pusat Ekonomi Digital Dunia

(gor/ant), Selasa, 26 Februari 2019 | 08:27 WIB

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia melesat luar biasa, jauh melampaui proyeksi. Indonesia tak hanya akan menjadi jawara di Asean, ke depan juga berpeluang menembus 4 besar dunia, setelah RRT, India, dan Jepang. Indonesia tahun depan diperkirakan sudah merajai ekonomi digital di Asia Tenggara.

Pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla menargetkan transaksi ekonomi digital dari berbagai sektor, fisik maupun nonfisik seperti musik, bisa mencapai US$ 130 miliar pada 2020 atau sekitar 12% dari produk domestic bruto (PDB) nasional. Bahkan, Indonesia diyakini mampu menembus empat besar ekonomi digital dunia lebih cepat pada 2022, dibanding proyeksi sebelumnya tahun 2030.

Optimisme Indonesia nantinya menjadi pusat ekonomi digital itu ditopang sejumlah faktor. Misalnya, makin pesatnya pertumbuhan start-up digital, yang kini jumlahnya sudah menembus 1.000, maju dari target semula tercapai pada 2020. Jumlah bisnis rintisan berbasis teknologi ini terbanyak di Asia Tenggara, yang terutama menggarap bidang usaha teknologi keuangan (financial technology/fintech), perdagangan secara elektronik (e-commerce), dan penyediaan lapak untuk berjualan (market place).

Indonesia juga sudah memiliki empat start-up unicorn atau terbanyak di Asean yang totalnya ada tujuh. Startup RI yang sudah naik kelas dengan memiliki valuasi minimal US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14 triliun itu adalah Bukalapak, Tokopedia, Go-Jek, dan Traveloka.

Sedangkan tiga unicorn yang lain di kawasan ini adalah Grab, Lazada, dan Sea Group. Melajunya pertumbuhan ekonomi digital RI juga didukung besarnya pasar dengan populasi 265 juta, atau sekitar 40% penduduk Asean. Jumlah kelas menengah Indonesia juga terus bertambah, plus penetrasi internet dan media sosial yang tinggi. Berdasarkan analisis Ernst & Young, pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di Nusantara bisa mencapai 40% setahun, berkat dukungan sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna telepon pintar di Tanah Air.

PDB Indonesia juga masih tumbuh cukup baik sekitar 5%, di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Didukung pembangunan infrastruktur besar-besaran dan perbaikan iklim investasi, pada 2030, RI diproyeksikan masuk 4 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Standard Chartered memprediksi, tahun itu PDB RI akan menembus US$ 10,1 triliun, hanya kalah dari Tiongkok sebesar US$ 64,2 triliun, India US$ 46,3 triliun, dan Amerika Serikat US$ 31 triliun.

Berikutnya di bawah Indonesia adalah Turki, Brasil, Mesir, Rusia, Jepang, dan Jerman. Tak heran, pasar digital Indonesia menjadi incaran dunia. Investor asing semakin banyak masuk ke empat unicorn RI, dengan membawa dana segar untuk membesarkan usaha.

Berdasarkan Laporan Cento Ventures, start-up yang beroperasi di Indonesia mendapatkan kucuran dana investasi untuk pengembangan usaha sekitar US$ 7,7 miliar pada 2018, atau 70% dari total investasi di negara-negara Asia Tenggara. Sementara itu, dari total sekitar US$ 11 miliar investasi yang mengucur ke Asia Tenggara, sebagian besar sekitar 70% dana mengalir ke Tokopedia, Grab, Lazada, Go-Jek, dan Sea Group.

Di luar RRT dan India, kawasan ini menjadi incaran investasi yang menggiurkan. Untuk itu, agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital yang luar biasa besar di kawasan maupun dunia, maka pemerintah Indonesia harus punya strategic planning terkait infrastrukturnya, regulasi pajak, hingga pengawasan transaksi.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi seperti Palapa Ring tentu saja harus terus digalakkan. Bahkan, tidak cukup Palapa Ring karena hanya menghubungkan kabupaten dan kota, namun juga dibangun infrastruktur yang menghubungkan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Hal ini bisa dengan memanfaatkan, antara lain, dari anggaran dana desa.

Dengan demikian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah yang potensinya besar bisa go online. Mereka bisa mendapatkan akses permodalan, informasi terkini, hingga pasar yang luas di sektor-sektor unggulan. Ini mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, hingga industri makanan-minuman (mamin) olahan, pertambangan, produk kerajinan tangan, produk fesyen, dan pariwisata.

Persoalan regulasi terkait transportasi online (ride hailing) yang sangat dibutuhkan juga harus segera diselesaikan. Ini baik dari sisi keselamatan, kesejahteraan mitra pengemudi, hingga keterjangkauan tarif bagi konsumen. Regulasi pajaknya juga harus diperbaiki. Pedagang di media sosial yang belum tersentuh pajak perlu juga diatur agar bisa menyetor pajak ke negara dengan baik, sebagaimana pelaku e-commerce besar yang kini sudah dikenai pajak. Pengawasan transaksi hingga ke media sosial juga diperlukan, untuk mencegah tindak pidana seperti transaksi narkoba dan human trafficking.

Berikutnya, pemerintah harus betulbetul menyinergikan dan mengoordinasikan lembaga-lembaga yang terkait dari pusat hingga daerah, untuk pengembangan ekonomi digital. Misalnya terkait fintech yang aman, yang melibatkan lembaga-lembaga berwenang seper ti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kemenkominfo.

Selain itu, pemerintah wajib memberikan informasi, sosialisasi, dan edukasi yang masif dan berkelanjutan mengenai seluk-beluk ekonomi digital sejak dini, termasuk risiko dan peluang yang ada.

Agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang lain untuk menanamkan budaya ekonomi digital yang produktif. Ini termasuk dengan memberikan pembinaan, pelatihan, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), kemudahan permodalan, promosi, hingga akses pasar ke mancanegara.  (*)

BAGIKAN