Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Reformasi Sistem Perpajakan Nasional

Senin, 3 April 2017 | 13:58 WIB
Oleh Nasori dan Abdul Aziz

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui akun Facebok-nya yang diunggah Sabtu dinihari atau beberapa saat setelah program amnesti pajak berakhir, menyatakan, amnesti pajak merupakan bagian dari keseluruhan langkah pemerintah dalam mereformasi sistem perpajakan nasional.


Reformasi perpajakan, menurut Menkeu, meliputi perbaikan aturan dan perundang-undangan, perbaikan organisasi dan proses bisnis, perbaikan SDM, serta perbaikan sistem informasi dan basis data.


"Melalui reformasi perpajakan, kita berikhtiar untuk membangun institusi pajak yang kuat, akuntabel, kredibel, penuh integritas, dan akuntabel," ujar dia.


Program amnesti pajak dimulai 1 Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017. Selama sembilan bulan, tebusan berdasarkan surat setoran pajak (SSP) dan surat pernyataan harta (SPH) masing-masing mencapai Rp 135 triliun dan Rp 114,27 triliun. Sedangkan dana repatriasi mencapai Rp 147,13 triliun.


Pemerintah menargetkan dana repatriasi dan deklarasi sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 masing-masing Rp 1.000 triliun dan Rp 4.000 triliun. Adapun dana tebusan sejak awal Juli 2016 hingga akhir Desember 2016 ditargetkan sebesar Rp 165 triliun. (yos)


Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/reformasi-perpajakan-jadi-kesepakatan-pemerintah-dpr/158443

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN