Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Resolusi Sawit Eropa

Kamis, 13 April 2017 | 10:08 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) berikut turunannya kembali mendapat masalah di pasar luar negeri. Kali ini, Uni Eropa berupaya menjegal produk sawit kita. Parlemen Eropa baru saja mengesahkan Resolusi Sawit yang tertuang dalam Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests.

 

Resolusi tersebut berisi tentang catatan negatif atas sawit, di antaranya menyebutkan bahwa sawit adalah persoalan besar yang dikaitkan dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penghilangan hak masyarakat adat, serta sebagai pemicu deforestasi dan kerusakan habitat. Resolusi tersebut juga merekomendasikan perlunya investasi dari komoditas sawit ke sunflower oil dan rapeseed oil.

 

Upaya untuk mengganjal produk sawit kita juga dilakukan lewat keharusan skim sertifikasi tunggal bagi minyak sawit yang masuk ke Uni Eropa. Kemudian, secara bertahap Uni Eropa bakal menghapuskan penggunaan minyak nabati pemicu deforestasi mulai tahun 2020. Resolusi yang dihasilkan Parlemen Eropa ini memang belum final karena masih harus diratifikasi oleh negara-negara anggota dan Komisi Eropa.

 

Resolusi Sawit memang tidak secara eksplisit menyebut Indonesia, tapi Asia Tenggara. Namun, dunia tahu bahwa produsen terbesar sawit global adalah Indonesia dan Malaysia. Sejauh ini, Eropa menyerap sekitar 17% ekspor sawit Indonesia yang tahun ini nilainya diperkirakan mencapai US$ 19 miliar.

 

Ini bukan merupakan aksi pertama yang dilakukan oleh pihak asing terhadap produksi CPO. Dalam pertemuan para pemimpin negara anggota forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) beberapa waktu lalu, Indonesia memperjuangkan CPO sebagai satu dari 54 produk ramah lingkungan yang masuk kategori environmental goods. Jika berhasil masuk daftar itu, CPO bakal mendapatkan keringanan bea masuk hingga 5%.

 

Sayangnya, Amerika Serikat dan sejumlah negara maju menolak usulan Indonesia tersebut. Sikap Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit telah menyinggung kedaulatan Indonesia. Catatan-catatan negatif atas sawit dalam resolusi tersebut merupakan bentuk penghinaan kepada Indonesia dan tidak dapat diterima.

 

Uni Eropa tidak berhak mencampuri urusan CPO di Indonesia. Apalagi Indonesia telah memiliki sistem standardisasi sendiri atas praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan lestari lewat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Indonesia juga merupakan penghasil terbesar certified sustainable palm oil (CSPO) yang dikeluarkan oleh Roundtable Sustainabe on Palm Oil (RSPO).

 

Selama ini, penolakan Negara maju terhadap CPO sesungguhnya merupakan perang dagang. Negara maju yang memproduksi minyak nabati berbasis kedelai, jagung, atau biji matahari takut tersaingi minyak sawit yang murah dan memiliki banyak keunggulan. Itu sebabnya, mereka mencari-cari alasan untuk mendiskreditkan produk CPO.

 

Karena itu, seluruh pemangku kepentingan sawit harus bergerak bersama melawan aksi yang dilakukan oleh Parlemen Uni Eropa. Pihak Kedutaan Besar di Eropa, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, juga DPR harus bersatu mengajukan protes terhadap Uni Eropa.

 

Indonesia harus mampu meyakinkan dengan berbagai argumen dan fakta yang ada bahwa produk CPO benar-benar dikelola secara lestari dan ramah lingkungan. Selain itu, CPO di Indonesia merupakan industry strategis karena peranannya dalam pembangunan ekonomi bertumpu pada prinsip pro-growth, propoor, pro-job, dan pro-environment. Industri ini melibatkan 30 juta petani kecil. Artinya, kontribusi CPO sangat signifikan bagi penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, dan penerimaan ekspor Indonesia.

 

Selain itu, perkebunan kelapa sawit umumnya ditanam pada lahan bekas hak pengusahaan hutan (HPH) yang ditinggalkan. Dengan memanfaatkan lahan-lahan tersebut berarti CPO merupakan produk ramah lingkungan yang membantu rehabilitasi dan reboisasi lahan.

 

Indonesia harus melawan Negara-negara, LSM asing yang diperalat, atau pihak-pihak di luar negeri yang anti-CPO namun tidak dilandasi alasan rasional dan fair. Seluruh komponen harus kompak dan menunjukkan semangat Indonesia Incorporated. Lebih dari itu, Indonesia harus menggandeng Malaysia sebagai Negara penghasil CPO terbesar kedua dunia untuk melawan sikap-sikap Negara maju yang tidak adil dan diskriminatif dalam menerapkan kebijakan perdagangan tersebut. (*)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN