Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

RUU Barang dan Jasa Masuk Prolegnas 2016

ah, Selasa, 2 Juni 2015 | 12:16 WIB

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengupayakan RUU Barang dan Jasa masuk dalam Prolegnas 2016, mengingat pengadaan barang dan jasa kerap bermasalah baik di pusat maupun daerah.

 

Wakil Ketua Komite II DPD RI Ahmad Nawardi menilai pentingnya UU Barang dan Jasa demi menyelamatkan uang Negara dari potensi kecurangan pengadaan barang dan jasa akibat mekanisme yang belum sepenuhnya transparan. "Inisiatif UU Barang dan Jasa sudah pernah diajukan pada 2012, sudah dirancang tapi ditarik lagi dengan satu alasan," kata dia di Jakarta, Kamis (28/5).

 

Ahmad melihat banyak aspek pengadaan barang dan jasa yang perlu diperbaiki. Misalnya terkait transparansi panitia pengadaan. "Apakah mereka bisa masuk ke sistem (e-tendering) sebelum masa penawaran seperti yang pernah dilakukan Sumsel dan Malang dan melakukan kecurangan?," tambahnya.

 

Selain itu, pengadaan barang dan jasa oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP) lewat e-katalog juga dikhawatirkan bertentangan dengan UU Persaingan Usaha No.5/1999 terkait larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

 

"Termasuk juga kami tengah kaji kemungkinan LKPP dinaikkan perannya terkait sengketa putusan lelang secara administratif, apakah bisa dilakukan di daerah seperti di Korea, juga perlu dipertegas mana ranah pidana (kejaksaan dan kepolisian) mana ranah administrasi (LKPP) agar tidak tumpang tindih," kata dia.

 

Setelah melakukan rapat dengar pendapat dengan LKPP pekan ini, rencananya pekan depan DPD akan mengundang asosiasi dan akademisi untuk meminta masukan terkait RUU Pengadan Barang dan Jasa.

 

5 Poin Perbaikan

Kepala LKPP Agus Rahardjo mengatakan setidaknya ada lima poin perbaikan yang perlu dimasukkan dalam RUU Pengadaan Barang dan Jasa. Pertama, terkait pelonggaran persyaratan penyedia. Sesuai Kerpres No.80/2003, penyedia pengadaan disyaratkan memiliki kartu tanda anggota (KTA) Kadin.

 

Sementara sesuai UU jasa konstruksi, penyedia diwajibkan memiliki sertifikasi ketrampilan (SKT). "Diupayakan KTA/SKT itu dihilangkan sebagai salah satu prasyarat bagi penyedia barang/jasa," ujarnya.

 

Kedua, terkait pengawasan mekanisme seleksi penyedia. LKPP telah menetapkan 3 NPT (nilai pengalaman tertinggi) sebagai kategorisasi pemilihan penyedia. "Jadi misalnya ada proyek senilai Rp 3 miliar, itu pesertanya hanya boleh penyedia yang pernah mendapatkan kontrak dengan nilai Rp 600 juta sampai Rp 9 miliar, jadi jangan Hutama atau Adi Karya ikut juga berkompetisi di situ, itu tidak wajar, pengawasan terhadapan ketaatan itu yang perlu diperkuat," kata Agus.

 

Kemudian, penyedia juga diharapkan lebih mendetailkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) nya yang saat ini baru terdiri dari nama paket, metode pengadaan, nilai pengadaan dan waktu pengadaan, menjadi ditambah informasi apa pengadaan yang akan dilakukan tahun depan, tempatnya dimana dan nilainya berapa. "RUP akan didetailkan lagi, agar bisa menyongsong pengadaan di waktu ke depan," katanya.

 

Keempat, terkait pembatasan investor asing dalam pengadaan barang dan jasa. Diakuinya, pada era orde baru masih banyak kontraktor asing untuk proyek yang didanai lembaga keuangan global seperti Bank Dunia dan ADB.

 

"Sekarang semakin berkurang, kecuali untuk pinjaman yang sifatnya tight (melekat) seperti proyek PLTU itu kontraktornya Komatsu, investor asing juga masih banyak di SKK Migas, ke depan perlu dibatasi, tidak melulu berdasarkan nilai keekonomian," kata dia.

 

Terakhir, mendorong pengadaan barang dan jasa lewat e-katalog sebagai pemberdayaan pengusaha lokal. Menurutnya, sistem e-katalog justru mendorong persaingan yang sehat, karena prospek ke depan bagus. "Bukan hanya searah untuk pengusaha besar seperti penyedia bus way seperti trans Jakarta, inkapital madiun, tapi juga pengusaha kecil di daerah seperti pengusaha aspal, paving block agar bisa memenuhi demand di daerah, bukan tidak mungkin mereka mengalahkan supermarket besar," paparnya.

 

E-katalog, menurutnya sama saja memindahkan pasar konvensional ke online. Hanya, masih terjadi kendala dalam hal pengiriman barang yang belum real time utama dalam pengadaan obat dan alat kesehatan. Itu lantaran saat menentukan rencana kebutuhan obat (RKO) kurang detail ataupun jumlah pesanan terlalu kecil. "Misalnya rumah sakit Ciptomangunkusumo memesan 100 penisilin seharga Rp 1 juta, ternyata ongkos kirimnya Rp 1,5 juta, penyedia pasti mikir-mikir terkait efisiensi, tapi sebetulnya dalam kontrak dengan LKPP sudah disebutkan penyedia yang tidak mengantar barangnya akan dikenai sanksi blacklist selama dua tahun," kata dia. (yos)

BAGIKAN