Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Makmun Syadullah, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu

Makmun Syadullah, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu

Sektor Pertanian, Keuangan, dan Ketimpangan di Asean

Makmun Syadullah, Sabtu, 27 April 2019 | 08:31 WIB

Menurut United Nation Development Program (2013), dalam dua dekade terakhir, ketimpangan pendapatan di hampir semua negara di dunia melebar. Kesenjangan yang memisahkan orang kaya dan orang miskin melebar. Anehnya, ada Negara berkembang berhasil memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tingkat ketimpangannya juga melebar.

Ketimpangan pendapatan di negara- negara Asean juga sangat tinggi. Negara-negara di Asia Tenggara belum berhasil mengurangi kesenjangan pendapatan. Asia Tenggara adalah satu-satunya wilayah di Asia Pasifik dengan kesenjangan yang semakin lebar. Di Thailand, 1% orang terkaya menguasai 58% kekayaan negara, dan 10% orang terkaya berpenghasilan 35 kali lebih tinggi dari 10% terendah. Di Indonesia, sekitar 50% dari kekayaan negara berada di tangan 1% orang terkaya.

Di Vietnam, 210 warga negara super kaya mendapat lebih dari cukup dalam setahun untuk membangkitkan 3,2 juta orang keluar dari kemiskinan. Orangorang kaya di negeri ini menghasilkan lebih banyak dalam sehari daripada mereka yang menjadi miskin dalam 10 tahun.

Sementara itu di Malaysia, hanya 0,6% dari 31 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sedangkan di Filipina, pendapatan keluarga 10% terkaya, ratarata diperkirakan mencapai US$ 14.708 pada 2015. Pendapatan ini sembilan kali lebih tinggi dari 10% penduduk termiskin yang hanya mencapai US$ 1.609.

Ketimpangan pendapatan biasanya terkait erat dengan bentuk-bentuk ketidaksetaraan lainnya, termasuk ketimpangan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan publik yang umumnya bermanifestasi sebagai ketidaksetaraan peluang. Dimensi ketidaksetaraan lainnya dianggap memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan upaya pengurangan kemiskinan, bahkan pada stabilitas sosial-politik. Beberapa penelitian dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang tinggi memiliki dampak negatif pada pertumbuhan jangka panjang dan peningkatan kesejahteraan berkelanjutan.

Andil Sektor Pertanian dan Keuangan

Tidak dapat dimungkiri bahwa sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan perekonomian. Namun faktanya, pertanian masih kurang mendapat perhatian. Untuk itu pembangunan sektor pertanian sangat diperlukan dalam membantu proses pengembangan perekonomian khususnya dalam peningkatan pendapatan nasional.

Sektor pertanian berperan besar dalam penciptaan kesempatan kerja yang memberi sumbangan terhadap pendapatan nasional. Sektor pertanian mulai ditinggalkan oleh masyarakat di negara-negara Asean. Ini terbukti dari penurunan persentase populasi usia produktif yang bekerja di sektor pertanian.

Menurut International Labour Organization (ILO), di Indonesia persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian turun dari 35,93% (2012) menjadi 31,82% (2016). Pada periode yang sama di Malaysia turun dari 12,70% menjadi 11,37%, di Filipina turun dari 32,16% menjadi 26,99%, Thailand turun dari 42,14% menjadi 33,29%, dan di Vietnam turun dari 47,86% menjadi 41,87%.

Sementara itu, dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi, sebaliknya, justru mengalami peningkatan. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh kontribusi dari sub-sektor modern, yaitu perkebunan swasta dan perkebunan milik negara yang relatif padat modal dibandingkan dengan sub-sektor pertanian tradisional. Sub-sektor tradisional tampaknya tidak menarik bagi masyarakat karena nilai tambahnya telah menurun.

Sementara itu, peran sektor perbankan dalam mengurangi disparitas pendapatan juga belum efektif. Mayoritas orang miskin di dunia belum menggunakan sistem keuangan formal. Tidak adanya layanan keuangan bagi masyarakat miskin membuat mereka sulit untuk membuat keputusan di masa depan dan mengarah pada penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Lembaga keuangan mikro dan koperasi tabungan di beberapa negara telah membuat kemajuan besar di Indonesia, Malaysia dan India. Begitu halnya di Turki, di mana sistem keuangan inklusi juga memainkan peranan yang penting. Sejauh ini, peraturan di Turki sebagian besar sudah fokus pada keuangan mikro sebagai tujuan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan.

Di antara negara-negara anggota Asean, terjadi perbedaan yang sangat mencolok dalam hal rasio domestic credit to private sector dan financial system deposits. Terdapat tiga negara yang persentase financial system deposits terhadap produk domestic bruto (PDB) sangat rendah dan yang lainnya sangat tinggi. Tiga negara yang memiliki financial system deposits sangat rendah adalah Kamboja, Indonesia, dan Vietnam. Ketiga negara ini financial system deposits dalam periode 2010-2015 hanya mengalami kenaikan sangat kecil. Kamboja naik dari 31,37% menjadi 58,89%, Indonesia naik dari 29,34% menjadi 33,1%, dan Vietnam naik dari 12,94% menjadi 15,02%. Sedangkan tiga negara lainnya, yakni Malaysia, Singapura dan Thailand, financial system deposits telah mencapai lebih dari 100% pada 2015.

Sementara itu, dari sisi kredit perbankan, di negara-negara Asean sebagian besar kredit disalurkan pada usaha-usaha beromzet besar, sedangkan usaha kecil yang memanfaatkan masih kecil. Berdasarkan data pada World Bank, usaha kecil yang memanfaatkan kredit bank masih sangat kecil, yakni di Kamboja baru 41,1% (2013), Vietnam 28,8%, Malaysia 27%, dan Indonesia 25% tahun 2015.

Makmun Syadullah, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN