Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mahathir Mohamad

Mahathir Mohamad

Malaysia Batal Gabung ke ICC

PYA, Sabtu, 6 April 2019 | 11:58 WIB

KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia telah membatalkan keputusannya untuk bergabung dengan traktat International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional, pada Jumat (5/4). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad setelah mendapat reaksi keras dari penguasa Islam dan kelompok politisi oposisi.

“Kami telah membuat keputusan bahwa kami tidak akan mengakui Statuta Roma. Politisi oposisi sudah menciptakan kebingungan di benak rakyat bahwa hukum ini meniadakan hak-hak warga Melayu dan hak-hak para penguasa,” ujar Mahathir dalam konferensi pers yang disiarkan televise secara nasional, merujuk pada perjanjian pendirian ICC.

Keputusan Malaysia untuk keluar dari keanggotaan ICC merupakan pukulan telak bagi pengadilan yang berada di Den Haag, Belanda. Padahal Malaysia telah menyatakan secara resmi bergabung, pada Maret dan menjadikannya sebagai salah satu dari sedikit negara di Asia yang menjadi anggota ICC.

Meskipun Malaysia sudah menandatangani Statuta Roma, tetapi Negara itu masih harus melakukan ratifikasi agar resmi menjadi anggota ICC.

Perubahan mendadak dari kebijakan terbar u pemerintah ini terjadi lima bulan setelah Malaysia keluar dari perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sepakat melawan diskriminasi rasial. Perjanjian itu disebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan etnis Melayu karena dapat mengikis posisi istimewa mereka.

Seperti diketahui sebelumnya, keputusan Malaysia untuk bergabung diambil setelah pemerintahan reformasi berkuasa pada tahun lalu. Namun langkah pemerintah tersebut telah menuai protes dari para politisi oposisi dan sultan berkuasa– dari negara bagian Johor Selatan – yang geram karena bangsawanbangsawan Islam yang dihormati di negara itu tidak akan dibebaskan dari kemungkinan penuntutan oleh pengadilan.

Pemerintah Malaysia baru juga kerap diserang karena dianggap tidak berbuat cukup untuk melindungi warga Melayu, yang sudah sejak lama menikmati hak-hak istimewa seperti kesempatan bekerja sebagai pegawai negeri dan mendapat potongan harga untuk membeli properti.

Etnis Muslim Melayu adalah kelompok mayoritas di negara itu, sementara para penguasa mengacu pada rumah tangga kerajaan Islam negara itu. Malaysia adalah monarki konstitusional, dengan pengaturan unik di mana takhta secara bergiliran berpindah tangan setiap lima tahun antara penguasa sembilan negara bagian Malaysia yang dipimpin oleh kerajaan Islam berusia berabad-abad.

Meskipun peran raja bersifat seremonial dan tidak memiliki kekuatan formal, namun keluarga kerajaan Islam Malaysia sangat dihormati, terutama dari Muslim Melayu. Bahkan dilarang keras untuk melontarkan kritik terhadap raja. (afp)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN