Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak saat meninggalkan pengadilan di Kuala Lumpur pada 3 April 2019, setelah persidangan atas dugaan keterlibatannya dalam penjarahan dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Pemerintah Malaysia mengajukan tuntutan pidana terhadap 17 direktur  saat ini dan tiga mantan direktur anak usaha  Goldman Sachs pada 9 Agustus 2019. AFP / Mohd RASFAN

Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak saat meninggalkan pengadilan di Kuala Lumpur pada 3 April 2019, setelah persidangan atas dugaan keterlibatannya dalam penjarahan dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Pemerintah Malaysia mengajukan tuntutan pidana terhadap 17 direktur saat ini dan tiga mantan direktur anak usaha Goldman Sachs pada 9 Agustus 2019. AFP / Mohd RASFAN

Malaysia Tuntut Eksekutif Goldman atas Skandal 1MDB

Grace Eldora, Sabtu, 10 Agustus 2019 | 09:07 WIB

KUALA LUMPUR, investor.id – Pemerintah Malaysia pada Jumat (9/8) mengajukan tuntutan pidana terhadap 17 eksekutif dan mantan eksekutif tiga anak perusahaan Goldman Sachs. Tuntutan ini terkait skandal multi-miliar dolar yang membelit lembaga investasi negara Malaysia, 1MDB.

Tuntutan antara lain dilayangkan kepada CEO Goldman Sachs International Richard Gnodde dan mantan kepala operasional Goldman di Asia Michael Evans, yang sekarang menjadi presiden raksasa e-commerce Tiongkok Alibaba.

Sejumlah besar uang dirampas dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dalam penipuan berskala dunia. Skandal tersebut diduga melibatkan mantan perdana menteri Najib Razak dan lingkaran dalamnya.

Peran Goldman diselidiki karena membantu mengatur masalah obligasi senilai US$ 6,5 miliar untuk 1MDB. Pemerintah Malaysia mengklaim sejumlah besar dana disalahgunakan dalam proses penerbitan obligasi dan mencari kompensasi yang besar dari bank.

Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad membuka kembali penyelidikan dalam urusan 1MDB tahun lalu, setelah mengalahkan Najib lewat pemilu. Penyelidikan tersebut sebagian besar karena kemarahan publik atas skandal tersebut, sekaligus tekanan yang terus meningkat atas Goldman sejak itu.

Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas baru-baru ini mengumumkan dakwaan terbaru. "Hukuman penjara dan denda pidana akan dijatuhkan atas terdakwa ... mengingat beratnya skema penipuan dan penipuan miliaran dalam hasil obligasi," jelas Thomas.

Goldman mengatakan dalam sebuah pernyataan, pihaknya percaya tuduhan itu salah arah dan akan mempertahankan diri dengan kuat.

"Beberapa anggota mantan pemerintah Malaysia dan 1MDB berbohong kepada Goldman Sachs, penasihat luar, dan lainnya tentang penggunaan hasil transaksi ini," kata Goldman.

Thomas mengatakan, sebanyak 17 terdakwa adalah direktur dari tiga anak perusahaan Goldman pada 2012 dan 2013, ketika penggalangan dana dilakukan.

Pada Desember 2018, pemerintah Malaysia mengajukan tuntutan terhadap unit Goldman Sachs International, Goldman Sachs Asia, dan Goldman Sachs Singapura, dan dua mantan karyawan. Mereka dituduh memberikan pernyataan palsu yang menyebabkan US$ 2,7 miliar dana disalahgunakan, terkait penerbitan obligasi tersebut. Goldman berjanji melawan tuduhan itu.

Menurut pernyataan tersebut, tuduhan yang dilontarkan pada Jumat berada di bawah undang-undang yang mengamanatkan direksi, kepala eksekutif, dan perwakilan lainnya perusahaan yang menjabat saat pelanggaran juga dianggap terlibat.

Ini tidak berlaku dalam kasus ketika seseorang dapat membuktikan kejahatan dilakukan tanpa persetujuan mereka atau mereka berusaha mencegahnya. Goldman mendapatkan sekitar US$ 600 juta atas biaya membantu 1MDB mengatur tiga masalah obligasi.

Pemerintah Malaysia mengatakan pembayaran tersebut jauh di atas harga pasar reguler dan tengah mencari kompensasi sebesar US$ 7,5 miliar dari bank sehubungan dengan skandal tersebut. (afp/eld)

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA