Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ledakan bom di gereja pada Minggu Paskah (21/4/2019) di Srilanka. Foto: dok. Indian Express

Ledakan bom di gereja pada Minggu Paskah (21/4/2019) di Srilanka. Foto: dok. Indian Express

Parlemen Sri Lanka Lanjutkan Penyelidikan Bom Paskah

PYA, Rabu, 12 Juni 2019 | 12:27 WIB

KOLOMBO – Parlemen Sri Lanka menolak permintaan Presiden Maithripala Sirisena dan tetap melanjutkan penyelidikan atas penyimpangan-penyimpangan dalam menangani keamanan seputar peristiwa bom bunuh diri Paskah, yang menewaskan 258 orang. Pernyataan yang disampaikan para pejabat pada Selasa (11/6) itu, menyusul semakin dalamnya krisis politik di negara tersebut.

Salah seorang pejabat parlemen mengatakan, Komite Pemilihan Parlemen (PSC) mulai mendengarkan kesaksian dari para pemimpin Muslim yang mengklaim bahwa mereka telah berulang kali memperingatkan pihak berwenang tentang radikalisasi yang berbahaya.

Namun tampaknya Sirisena menanggapi dengan tidak mengadakan rapat kabinet mingguan untuk membahas pelaksanaan pemerintah sehari-hari.

Pihak oposisi Sri Lanka Partai Fron Rakyat mengatakan perselisihan antara presiden dan kabinet – yang dikuasai oleh partai Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe – bisa diartikan pemerintahan sedang mandek.

“Kebuntuan yang terjadi saat ini secara efektif diartikan bahwa mulai hari ini tidak ada pemerintahan di Sri Lanka,” ujar ketua Partai Kebebasan Sri Lanka (SLPF) Gamini Lakshman Peiris kepada wartawan di Kolombo.

Bahkan tidak pernyataan langsung yang disampaikan baik dari presiden atau perdana menteri tentang alasan mengapa rapat kabinet yang dijadwalkan tidak diselenggarakan.

Sirisena sendiri secara militan menentang dilakukannya pemeriksaan publik terhadap para pejabat militer, polisi dan intelijen, dengan alasan dapat membahayakan keamanan nasional. Namun, PSC menyatakan bahwa para saksi bebas untuk memberikan bukti di dalam kamera.

Pekan lalu, Presiden Sirisena pun telah meminta kabinet koalisinya untuk menghentikan rapat dengar pendapat, yang mengungkapkan para pejabat senior langsung di bawahnya telah berulang kali mengabaikan peringatan dari intelijen.

Sirisena juga telah memecat kepala intelijennya pada akhir pekan, setelah dia mengatakan di depan persidangan bahwa serangan yang terjadi pada 21 April bisa dihindari jika polisi diizinkan untuk menangkap pemimpin kelompok itu di awal tahun lalu.

Menurut laporan, kelompok jihadis lokal yang terinspirasi oleh Islamic State (IS) dituding sebagai pelaku serangan bunuh diri terhadap tiga gereja dan tiga hotel mewah. Di antara korban-korban meninggal dunia, sebanyak 45 orang adalah warga negara asing, sedangkan hampir 500 orang lain luka-luka.

 

Gereja dan Hotel Dibuka

Salah satu gereja yang mengalami kerusakan parah, St Anthony's, dijadwalkan dibuka kembali pada Rabu (12/6) untuk memberikan layanan rutin. Demikian disampaikan pejabat gereja di tengah situasi yang tegang.

Dua hotel mewah yang diserang juga telah dibuka kembali, sedangkan hotel Shangri-La akan dibuka kembali pada Rabu.

Sejak serangan bom bunuh diri, Sri Langka berada dalam situasi keadaan darurat yang memberikan kekuatan besar kepada polisi dan pasukan keamanan untuk menangkap dan menahan tersangka dalam jangka waktu yang lama.

Di sisi lain, Sirisena bersikeras bahwa sebagai menteri pertahanan, hukum dan ketertiban, dirinya tidak mengetahui adanya peringatan intelijen yang tepat dari India atas serangan itu.

Dia juga telah memecat Sekretaris Kementerian Pertahanan Hemasiri Fernando, dan menskors Kepala Polisi Pujith Jayasundara sebagai penyebab kegagalan penanganan bencana keamanan.

Namun keduanya membantah bertanggung jawab. Bahkan kepala polisi telah mengajukan gugatan hukum terhadap penangguhannya. Jayasundara pun sudah memberikan kesaksian di hadapan PSC.

Meskipun Sirisena mengatakan tidak akan mengizinkan para pegawai negeri saat ini untuk memberikan kesaksian sebelum sidang, tetapi pihak parlemen memberikan peringatan pada Minggu (9/6) bahwa setiap pejabat yang menolak dipanggil bisa menghadapi 10 tahun penjara. (afp)

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN