Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying. ( Foto; www.china-embassy.org )

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying. ( Foto; www.china-embassy.org )

Pemerintah Tiongkok Jatuhkan Sanksi kepada AS

Grace Eldora, Selasa, 3 Desember 2019 | 13:03 WIB

BEIJING, investor.id – Pemerintah Tiongkok menangguhkan kunjungan kapal perang Amerika Serikat (AS) dan memberi sanksi kepada lembaga swadaya (LSM) AS pada Senin (2/12). Langkah tersebut merupakan pembalasan atas pengesahan rancangan undang-undang (RUU) yang mendukung pemrotes pro-demokrasi di Hong Kong.

Pusat keuangan Hong Kong telah diguncang selama hampir enam bulan kerusuhan yang semakin keras, menuntut otonomi yang lebih besar. Pemerintah Tiongkok kerap menyalahkan hal itu pada pengaruh asing.

Pekan lalu Presiden AS Donald Trump menandatangani Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi Hong Kong. Isinya mensyaratkan presiden AS untuk meninjau status perdagangan khusus yang menguntungkan kota dan mengancam untuk mencabutnya jika kebebasan wilayah dibatalkan.

Langkah itu datang ketika dua negara ekonomi terbesar di dunia tengah berusaha menyelesaikan kesepakatan fase pertama, di negara tempat perang dagang berkepanjangan.

"Menanggapi perilaku yang tidak masuk akal dari pihak AS, pemerintah Tiongkok telah memutuskan untuk menunda peninjauan permohonan agar kapal perang AS dapat berhenti di Hong Kong untuk (istirahat dan) pemulihan pada hari ini," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying pada konferensi pers reguler, Senin (2/12).

Pemerintah Tiongkok telah menolak permintaan dua kapal Angkatan Laut AS untuk berlabuh di Hong Kong pada Agustus lalu, tanpa menyebutkan alasan.

"Secara operasional, dari sudut pandang militer, itu tidak benar-benar membuat perbedaan bagi AS karena mereka dapat menggunakan banyak pangkalan angkatan laut di kawasan itu," tutur peneliti keamanan di Universitas Teknologi Nanyang Singapura Michael Raska, kepada AFP.

Namun, hal itu mengirim sinyal ketegangan antara pemerintah AS dengan Tiongkok akan semakin dalam," kata Raska.

Kapal angkatan laut AS terakhir yang mengunjungi Hong Kong adalah USS Blue Ridge pada April 2019. J Michael Cole, pengamat berbasis di Taipei dari Global Taiwan Institute mengatakan langkah itu sebagian besar simbolis. Namun, tanda lain dari peningkatan langkah balasan meracuni hubungan bilateral.

Perilaku Buruk

Hua melanjutkan, pihaknya juga akan menerapkan sanksi kepada sejumlah LSM yang bermarkas di AS, meskipun gagal memberikan kekhususan bentuk tindakan yang akan diambil. Sanksi akan berlaku untuk LSM yang dinilai telah bertindak buruk atas kerusuhan baru-baru ini di Hong Kong, termasukNational Endowment for Democracy, Human Rights Watch, dan Freedom House.

"Sudah ada sejumlah besar fakta dan bukti yang menjelaskan organisasi non-pemerintah ini mendukung pasukan anti-Tiongkok. Dan menghasut kegiatan separatis untuk kemerdekaan Hong Kong," ujar Hua.

Dia menuduh pemerintah AS memiliki tanggung jawab besar atas situasi kacau di Hong Kong. Sementara itu, para pengunjuk rasa di Hong Kong melanjutan mendorong kebebasan demokrasi dan akuntabilitas polisi yang lebih besar, tetapi kepemimpinan Tiongkok atas kota tersebut telah menolak konsesi politik besar.

Demonstrasi yang semakin keras telah memukul sektor ritel dan pariwisata, dengan pengunjung Tiongkok daratan berbondong-bondong meninggalkan kota. Kepala keuangan kota memperingatkan, Hong Kong akan mencatat defisit anggaran pertama dalam 15 tahun. (afp)

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA