Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri luar Negeri (Menlu) Tiongkok, Wang Yi. ( Foto: Sergei Gapon / AFP / Getty Images )

Menteri luar Negeri (Menlu) Tiongkok, Wang Yi. ( Foto: Sergei Gapon / AFP / Getty Images )

Tiongkok Minta AS Cabut Tarif dan Sanksi

Selasa, 23 Februari 2021 | 06:43 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

BEIJING, investor.id – Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok Wang Yi meminta Pemerintah baru Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan 'penindasan' terhadap perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok. Wang meminta AS untuk mencabut tarif dan sanksi-sanksi sebagai persyaratan bagi kerja sama AS-Tiongkok ke depan.

Ia mengatakan itu dalam sebuah forum di Beijing dengan tema “Membawa Kembali Hubungan Tiongkok-AS ke Jalur yang Benar.”

“Tiongkok ingin AS menghapus tarif dan sanksi terhadap perusahaan, dan mengabaikan penindasan irasional terhadap kemajuan teknologi Tiongkok sehingga dapat menciptakan kondisi yang diperlukan untuk kerja sama Tiongkok-AS,” ujar Wang, dalam pernyataan resmi berbahasa Inggris yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri, yang dikutip CNBC, Minggu (21/2).

Pemerintahan mantan presiden AS Donald Trump telah menjatuhkan sanksi-sanksi kepada puluhan perusahaan Negeri Tirai Bambu dalam tiga tahun terakhir. Karena masalah keamanan nasional.

Salah satu yang dikenakan sanksi adalah raksasa telekomunikasi Tiongkok, Huawei. Huawei, sebagai salah satu perusahaan terkemuka diklaim menderita akibat kebijakan tarif Trump. Hal ini menyebabkan kejatuhan vendor smartphone nomor satu secara global ke posisi keenam pad tahun lalu, sebagai akibat dari sanksi tersebut.

Selain itu, Wang juga meminta AS membantu para pelajar internasional Tiongkok, serta menghapus batasan pada kelompok-kelompok budaya dan kantor-kantor media di Amerika.

AS, di bawah pemerintahan Trump, mengalami hubungan yang tegang dengan Tiongkok. Ketegangan ini semakin cepat karena Trump berusaha mengenakan tarif dan daftar hitam untuk mengatasi keluhan bisnis yang sudah berlangsung lama tentang minimnya perlindungan kekayaan intelektual Tiongkok, persyaratan untuk transfer teknologi paksa, dan dominasi negara di pasar.

Meskipun masih belum diketahui secara pasti tentang apa saja tindakan yang mungkin diambil oleh Presiden Joe Biden, ia telah mengungkapkan bakal mempertahankan sikap tegasnya sejak menjabat sekitar sebulan yang lalu.

Biden menyampaikan kepada para sekutunya di Eropa dalam pidato Jumat (19/2) bahwa kedua pihak harus mempersiapkan persaingan strategis jangka panjang dengan Tiongkok.

Bahkan pekan lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) AS Janet Yellen menyebut bahwa kebijakan tarif era Trump akan tetap berlaku. Dan setiap perubahan akan bergantung pada kepatuhan Tiongkol terhadap komitmen kesepakatan perdagangan.

Bidang Kerja Sama

Di sisi lain, Biden diharapkan lebih menekankan pada isu-isu terkait hak asasi manusia seperti Hong Kong, Xinjiang dan Tibet. Wang pun kembali menegaskan pada Senin (22/2), bahwa kawasan itu adalah bagian dari urusan dalam negeri Tiongkok, dan hubungan dengan AS hanya dapat meningkat jika posisi Tiongkok dihormati.

Duta Besar (Dubes) Tiongkok untuk AS Cui Tiankai, juga mengatakan pada Senin bahwa Tiongkok dan AS harus menentukan batas-batas kebijakan luar negerinya, dan mencatat batas-batas aman terkait masalah Tiongkok, termasuk Taiwan, Xinjiang dan Tibet. Demikian menurut Reuters.

Para pemimpin dari kedua negara pun mengklaim masih terbuka untuk kerja sama di beberapa bidang, seperti mengurangi emisi karbon.

Wang menambahkan, dua negara dapat bekerja sama untuk mengatasi pandemi virus corona Covid-19, membantu pemulihan global, dan menegaskan bahwa Tiongkok masih mendukung para pebisnis Amerika di Tiongkok.

Berdasarkan hasil analisis yang dikeluarkan pekan lalu oleh Kamar Dagang AS, bersama perusahaan konsulting Rhodium Gropu, telah ditemukan bahwa jika AS menjual setengah dari penanaman modalnya di Tiongkok maka para investor Amerika akan kehilangan modal US$ 25 milar setahun.

Laporan itu menyerukan langkah-langkah kebijakan yang ditargetkan, daripada menjangkau luas, Tiongkok. 


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN