Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu (Foto: djpb.kemenkeu.go,id)

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu (Foto: djpb.kemenkeu.go,id)

11 BPD Ajukan Penempatan Dana Pemerintah

Rabu, 25 November 2020 | 17:31 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, sebanyak 11 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam proses pengajuan penempatan dana pemerintah senilai Rp 5,1 triliun dan saat ini masih dalam tahap pengkajian.

“Penempatan dana sudah masuk di gelombang III dan saat ini sedang di-review pengajuan dari beberapa BPD. Ada 11 yang nanti kami proses di minggu-minggu depan," ujar Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI, Rabu (25/11).

Ia merinci, total penempatan dana pemerintah di perbankan mencapai Rp 64,5 triliun telah disalurkan ke bank milik negara (Himbara) sebesar  Rp 47,5, Rp 11,2 triliun ke 7 BPD tahap I , Rp 3 triliun ke bank syariah, dan Rp 2,8 triliun untuk 4 BPD tahap II.

Menurut dia, alokasi pada program PEN adalah senilai Rp 66,9 triliun, dengan outstanding penempatan dana baru mencapai Rp 64,5 triliun. Ada sisa alokasi penempatan dana untuk klaster UMKM senilai Rp 2,49 triliun yang saat ini sedang di-review atas pengajuan dari 11 BPD tersebut.

Andin menjelaskan, realisasi penyaluran kredit dari penempatan dana pemerintah di perbankan mencapai Rp 254,37 triliun dari total penempatan dana pemerintah sebesar Rp 64,5 triliun yang menjangkau 3,74 juta debitur.

Pada kesempatan yang sama,  Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Supriyatno mengatakan, penempatan dana di BPD dengan leverage kredit dua kali, menimbulkan keirian bagi BPD lainnya yang belum menerima dana tersebut.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan  BPD lain untuk dapat ikut mengelola dana dari pemerintah.

Lebih lanjut, ia menyebut ada  11 BPD yang mengajukan penempatan dana tersebut, nilai pengajuan dananya mencapai Rp 5,1 triliun.

Adapun rinciannya Bank Aceh Syariah sebesar Rp 500 miliar, Bank Nagari Rp 250 miliar, Bank Bengkulu Rp 500 miliar, Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) Rp 750 miliar, dan Bank NTB Syariah Rp 500 miliar. 

Selanjutnya terdapat Bank Kalimantan Selatan Rp 500 miliar, Bank Sulawesi Tengah Rp 500 miliar, Bank Kalimantan Tengah Rp 250 miliar, Bank Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 100 miliar, Bank Maluku Malut Rp1 triliun, dan Bank Sulawesi Tenggara Rp 250 miliar.

 

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN