Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Masyarakat Diminta Hati-hati Gunakan Internet Banking

Rabu, 11 Maret 2015 | 19:25 WIB
ah

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar berhati-hati menggunakan fasilitas internet banking, seiring munculnya modus kejahatan phishing untuk mendapatkan informasi penting seperti kata sandi.

Pelaku kejahatan menyamar sebagai orang atau bisnis terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti surat elektronik (email) atau pesan singkat (SMS).

Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S Soetiono mengharapkan, masyarakat mematuhi informasi pengamanan yang telah diberikan oleh masing-masing bank, saat menggunakan fasilitas internet banking.

Masyarakat hendaknya tidak bertransaksi menggunakan komputer yang digunakan di tempat umum. Komputer yang digunakan untuk bertranskasi perlu di-upgrade dengan antivirus secara berkala, mengganti PIN atau password, serta tidak mudah memberikan data pribadi dan nama ibu kandung.

“OJK meminta setiap bank segera merespons identifikasi satu bank lainnya jika patut diduga adanya kejahatan internet banking. Ini penting agar bank masih bisa menyelamatkan dana nasabah dan bank tidak menjadi korban karena kejahatan ini,” kata dia pada seminar OJK bertema Pemberdayaan Konsumen dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Jakarta, Selasa (10/3).

Selain soal internet banking, ujar dia, OJK banyak menerima pertanyaan dari masyarakat mengenai masih banyaknya penawaran investasi atau penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan oleh perusahaan, yang izin usahanya tidak dikeluarkan OJK. Penawaran gencar menggirimkan SMS blast, email, dan website untuk suatu penawaran yang sebenarnya sudah dinyatakan sebagai kejahatan ponzi scheme.

“Kami juga mengkaji kembali sistem teknologi informasi (TI) untuk transaksi. Sebab, kami akan meluncurkan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Untuk itu, terkait perlindungan konsumen juga akan kami periksa lagi, apakah lembaga jasa keuangan yang akan ikut itu sudah memenuhi persyarakatan sistem atau belum,” jelas dia.

Berdasarkan data OJK, sampai akhir tahun 2014 jumlah pengaduan terkait bank umum mencapai 678.700 laporan, bank perkreditan rakyat (BPR) 1.622, asuransi 14.227, pembiyaan 14.744, dana pensiun dua laporan, dan ada 17.705 laporan terkait pasar modal. Secara total, laporan pengaduan masyarakat untuk industri keuangan nonbank (IKNB) dan bank ke OJK pada 2014 mencapai 727.000 laporan.

Pendanaan ke LAPS
Sementara itu, OJK tengah mengkaji pemberian biaya operasional pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Ide mengenai hal tersebut berasal dari usulan industri sektor jasa keuangan Tanah Air.

OJK menargetkan pembentukan LAPS di sektor perbankan, pembiayaan, penjaminan, dan pegadaian terealisasi tahun ini.

Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK Anto Prabowo mengatakan, penyelsaian sengketa di luar pengadilan terkait konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dapat dilakukan melalui LAPS. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang LAPS, PUJK di Indonesia harus membentuk LAPS, menjadi anggota, melaksanakan keputusan.

Jika melanggar, PUJK akan dikenai sanksi oleh OJK berupa surat peringatan tertulis hingga pencabutan izin kegiatan tertulis.

Selama ini biaya operasional LAPS berasal dari iuran setiap anggota, bukan berasal dari OJK atau pemerintah. “Tetapi, ada usulan dari industri, kalau ada pembiayaan dari pihak kami. OJK sedang meneliti, apakah memungkinkan memberikan bantuan dari pungutan yang diberikan kepada OJK atau tidak. Itu harus dikaji dulu, dari sisi mekansime, dan persetujuan dari pemerintah,” ujar Anto.

Saat ini, LAPS yang sudah berdiri adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), dan Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP). Sementara itu, sektor jasa keuangan lain belum memiliki LAPS. (dka)

Editor :

BAGIKAN