Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Antisipasi Fraud, Empat Bank Gandeng Kemendagri

Jumat, 16 Oktober 2015 | 16:12 WIB
ah

JAKARTA – Empat bank nasional menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pemanfaatan data kependudukan. Melalui kerja sama ini, keempat bank tersebut berupaya mengantisipasi fraud terkait pendanaan maupun penyaluran kredit.


Direkrorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya menargetkan paling lambat semua bank yang beroperasional di Indonesia dapat bekerja sama untuk data kependudukan. Pasalnya, melalui fasilitas pemanfaatan berupa nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu tanda pengenal (KTP) elektronik ini dapat melindungi nasabah maupun bank dari pemalsuan data.



Untuk itu, kali ini Kemendagri mendatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP), PT Bank BRISyariah (BRISyariah), PT Bank Bukopin Tbk (Bank Bukopin), dan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh (Bank Aceh).

“Adapun, teknis operasional dari PKS ini akan ditindaklanjuti oleh tim teknis dari kedua pihak terkait penyusunan standari operasional prosedur (SOP) maupun time table teknis konektivitas pemanfaatan data,” tutur dia Jakarta, Jumat (16/10).


Sementara itu, Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi menuturkan, kerja sama ini bermanfaat bagi bank dalam hal meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Di sisi lain, jelas dia, bank juga lebih mudaj mengidentifikasi calon nasabah, menganalisis kredit, dan memperkuat sistem informasi debitor (SID).


“Selama ini, di perbankan itu banyak terjadi pemalsuan KTP dalam konteks pencairan deposito ataupun penerimaan kredit. Dengan menggadeng Kemendagri, kami (Bank Bukopin, Bank Aceh, BRISyariah, dan Bank OCBC NISP) tentu terbantu, karena ada single identity,” jelas dia.



Selain itu, Glen mengatakan, kerja sama pemanfaatan kependudukan ini kelak dapat berguna untuk mengembangkan layanan perbankan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai). “Kelak melalui kerja sama pemenfaatan data kependudukan, bank pun mungkin bisa melihat daftar masyarakat yang unbankable (belum tersentuh layanan bank) dan yang sudah berbank,” ujar dia.

Adapun, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), presentase masyarakat yang terjangkau layanan bank (bankable) baru mencapai 36% sampai akhir tahun lalu. Padahal, pada 2019 BI menargetkan porsi masyarakat golongan bankable mencapai 50% terhadap total masyarakat Indonesia. (dka)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN