Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Asuransi Siap Dukung Regulasi Ekspor Impor

Rabu, 1 Agustus 2018 | 20:33 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

JAKARTA – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai penundaan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 48 Tahun 2018 terkait Kewajiban Penggunaan Asuransi Nasional untuk Ekspor Minyak Kelapa Sawit Mentah (crude palm oil/CPO) dan Batubara serta Impor Beras, akan memberikan kesempatan bagi industri asuransi untuk siap mendukung implementasi aturan tersebut.


Direktur Eksekutif AAUI Dody S Dalimunthe mengatakan, aturan tersebut mengingat asuransi pengangkutan barang, termasuk komoditas batubara dan CPO merupakan produk yang sudah common practice di industri asuransi Indonesia.


Menurut dia, dengan adanya penundaan permberlakukan Permendag Nomor 48 Tahun 2018, tersebut diharapkan pelaku industri asuransi umum akan mempersiapkan diri dengan baik.


“Kami memandang koordinasi dengan para stakeholders sangat diperlukan. Oleh karena itu, AAUI akan melakukan koordinasi dan sosialisasi (jika diperlukan) kepada pihak-pihak terkait mengenai business practice asuransi marine cargo dalam kegiatan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan batu bara serta impor beras,” jelas Dody ketika dihubungi Investor Daily, Minggu (29/7).


Dody menambahkan, penundaan ini dimaksudkan agar para stakeholder kegiatan ekspor CPO dan batu bara dapat mempersiapkan diri lebih baik. Industri asuransi juga siap untuk melakukan koordinasi dengan APBI dan Gapki terkait sosialisasi pemberlakuan asuransi nasional untuk pengangkutan ekspor batu bara dan CPO.


“Dengan demikian, pada 1 Februari 2019 diharapkan sudah diimplementasikan dengan baik,” ujar dia.


Masalah teknis yang terjadi sebelumnya adalah karena selama ini buyer yang menentukan asuransi. Sedangkan melalui Permendag 48 Tahun 2018 kepada eksportir diminta menunjukkan polis asuransi pengangkutan. Untuk itu, eksportir harus meminta buyer mengubah penerbit polis ke asuransi nasional.


“Inilah yang selama ini belum terlaksana dengan lancar. Untuk itu, pada masa transisi enam bulan ini industri asuransi siap untuk melakukan koordinasi dengan eksportir CPO dan batubara, termasuk sosialisasi,” tambah Dody.


Pemerintah menunda pemberlakuan aturan terkait dengan kewajiban penggunaan kapal nasional untuk ekspor minyak kelapa sawit mentah dan batubara serta impor beras hingga tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam Permendag Nomor 48 Tahun 2018. Begitu pula aturan penundaan slama enam bulan mengenai pemberlakuan kewajiban penggunaan asuransi nasional untuk kegiatan ekspor batubara dan kelapa sawit serta impor beras.


Hal tersebut disampaikan oleh Kemendag dalam pertemuan dengan para stakeholders pada 26 Juli 2018. Penundaan pemberlakuan Permendag Nomor 48 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi para stakeholders beradaptasi terhadap praktik bisnis yang selama ini telah berjalan.


“Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan informasi terkait dengan daftar perusahaan asuransi yang memiliki produk asuransi marine cargo sebagai referensi bagi para eksportir atau importir,” lanjut Dody.


Terdapat 73 perusahaan asuransi umum yang menerbitkan polis asuransi pengangkutan (marine cargo). Jika dirinci, asuransi umum swasta sebanyak 51 perusahaan, kemudian terdapat 20 perusahaan asuransi umum joint venture (JV), serta dua asuransi umum badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo. (nid)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN