Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Merger Bank Syariah BUMN

Merger Bank Syariah BUMN

Bank Syariah Hasil Merger Harus Langsung Tancap Gas

Jumat, 27 November 2020 | 10:38 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id) ,Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

Jakarta, investor.id-Hasil merger bank syariah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diharapkan langsung tancap gas begitu efektif pada Februari 2021. Hal itu mengingat masih adanya tantangan peningkatan risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 membuat adanya peningkatan risiko yang dihadapi lembaga-lembaga keuangan syariah, di antaranya berupa terbukanya potensi kenaikan rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) bank syariah.

Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna mengatakan, masalah yang akan dihadapi bank syariah hasil merger adalah efek samping pandemi Covid-19 yang masih akan dirasakan industri perbankan tahun depan. "Manajemen bank syariah hasil merger langsung dihadapkan kepada masalah yang sangat serius dan bersifat extraordinary, uncertainty, complexity dan unprecedented yaitu pandemi Covid-19 yang multiplier effect-nya sangat besar. Karena itu, manajemen harus mulai melakukan review dan revisi target pertumbuhan sama seperti perbankan lain," kata Mukhaer, Jumat (27/11).

Untuk menghadapi risiko kenaikan NPF maka manajemen bank syariah hasil merger harus segera berbenah usai efektif pada Februari nanti. Harapannya, pembenahan bisa membuat bank hasil merger bertahan selama pandemi, dan segera bangkit setelah musibah ini usai. "Kenaikan risiko terhadap perbankan syariah tersebut dalam bentuk non performing financing akan menjadi salah satu yang menentukan kemampuan untuk bisa bertahan dan segera bangkit," ujar dia. Gerak cepat manajemen baru dibutuhkan agar harapan masyarakat atas terbentuknya bank hasil merger bisa segera terjawab. Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta itu juga menyebutkan ada harapan besar dari publik agar ke depannya Indonesia memiliki bank syariah besar dan bertaraf internasional dari merger yang tengah berlangsung.

Menurut dia, banyak pihak berharap, dengan merger ini, tentu Indonesia akan memiliki entitas bank syariah sebesar Dubai Islamic Bank di Uni Emirat Arab (UEA). Data menyebutkan, Dubai Islamic Bank mampu menarik sebanyak 55% konsumen perbankan di UEA pada 2019, angka ini naik dibandingkan pada 2015 yang hanya 47%. "Sekadar catatan, bank tersebut mampu bersaing dengan bank konvensional dengan lini bisnis multi dimensi. Malah, nasabah yang non-muslim sangat banyak, menunjukkan bahwa bank itu bersih, transparan dan sangat kompetitif dalam bersaing dengan bank konvensional," papar Mukher. Karena itu, yang utama dari merger bank syariah yakni, adanya penerapan prosedur baru yang menjamin perbaikan pelayanan pada nasabah, serta azas keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana.

Secara terpisah, Peneliti Ekonomi Syariah Indef Fauziah Rizki Yuniarti berharap, bank syariah hasil merger bisa memiliki produk bertarif murah untuk nasabah, dan memperbesar pagu pembiayaan untuk sektor UMKM serta pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM). Menurut Fauziah, bank syariah hasil merger berpeluang memiliki tarif pembiayaan murah karena besarnya modal yang entitas ini miliki. Modal yang besar memperluas kemungkinan bank ini berhasil menarik dana murah dari publik.

Saat ini, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI 2015 mensyaratkan pembiayaan perbankan syariah ke UMKM minimum 20% dari total pembiayaan. Namun sayangnya bank-bank syariah hanya berusaha sebatas memenuhi angka persyaratan tersebut. "Peningkatan porsi pembiayaan ke UMKM wajib masuk ke rencana bisnis bank (RBB) syariah BUMN sehingga tidak sekedar memenuhi persyaratan minimum Bank Indonesia di 20%, dan menjawab keraguan masyarakat bahwa bank syariah BUMN hanya fokus ke konglomerat," pungkas Fauziah.

 

Editor : Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN