Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Deretan rumah dalam tahap pembangunan di Tangerang, Banten. Foto: SP/Ruht Semiono

Deretan rumah dalam tahap pembangunan di Tangerang, Banten. Foto: SP/Ruht Semiono

Bankir dan Pengembang Minta Stimulus Tambahan

Senin, 22 Februari 2021 | 07:20 WIB
Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id) ,Nabil Alfaruq (nabil.alfaruq@beritasatumedia.com) ,Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id – Kalangan bankir dan pengembang meminta relaksasi aturan uang muka dan kredit properti diikuti stimulus lainnya agar kebijakan itu efektif mendongkrak kredit, meningkatkan penjualan properti, dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Stimulus tambahan yang dibutuhkan antara lain keringanan pajak dan penambahan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi.

Sejalan dengan itu, para analis memperkirakan kinerja keuangan emiten di sektor perbankan, otomotif, properti, dan kesehatan akan membaik jika relaksasi yang diterapkan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) direalisasikan. Dengan demikian, kinerja saham emiten sektor perbankan, otomotif, properti, dan kesehatan pun akan lebih menjanjikan.

BI pekan lalu kembali memangkas suku bunga acuan (BI 7-day Reverse Repo Rate/BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,5% yang merupakan level terendah sepanjang sejarah. BI juga melonggarkan ketentuan uang muka (down payment/DP) kredit/pembiayaan kendaraan bermotor dan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit atau pembiayaan properti.

Keputusan BI melonggarkan DP kendaraan bermotor merupakan jawaban atas langkah pemerintah memangkas pajak penjualan barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor berkapasitas mesin 1.500 cc ke bawah dengan kandungan lokal minimal 70%.

Bersamaan dengan itu, OJK merelaksasi ketentuan kredit dan pembiayaan, antara lain melalui penurunan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang dikaitkan dengan LTV ratio, profil risiko, dan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Beleid itu berlaku bagi kendaraan bermotor, rumah tinggal, dan sektor kesehatan. (Lihat pointer)

Stimulus BI.
Stimulus BI.

Profil Risiko

Kalangan bankir menyambut baik stimulus atau relaksasi ketentuan kredit yang diberikan pemerintah, BI, dan OJK di sektor otomotif, properti, dan kesehatan. Mereka optimistis relaksasi akan mendukung pertumbuhan penyaluran kredit. Meski demikian, mereka menegaskan, relaksasi bukan satu-satunya pendorong kredit.

Mortgage and Indirect Auto Business Head PT Bank CIMB Niaga Tbk, Heintje Mogi mengungkapkan, stimulus KPR tanpa uang muka dan pelonggaran ATMR bisa mendorong penjualan properti. Namun, itu bukan satu-satunya yang akan mendongkrak penjualan properti.

"Sebab, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, DP 0% kalau tidak hati-hati justru akan memperburuk kualitas kredit. Jadi, penerapan DP 0% akan dikembalikan kepada risk profile dan risk appetite masing-masing bank," kata Heintje kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Heintje Mogi, pemberian KPR tanpa uang muka perlu didukung analisa profil risiko calon debitur. Sebab, ada kemungkinan debitur kelak tidak memiliki kemampuan membayar angsuran, mengingat KPR memiliki tenor panjang. "Untuk memitigasi risiko LTV 100%, kami harus memilih secara benar segmen yang akan diberi kredit," ujar dia.

Selain itu, untuk memberikan pembiayaan pada primary market, apalagi rumah inden, bank harus bekerja sama dengan developer yang keuangannya stabil dan kuat. "Sebab, jika kami berikan DP 0% untuk rumah inden lalu terjadi masalah, bank hanya mengandalkan buyback guarantee dari developer," tutur dia.

Dengan demikian, kata Heintje, CIMB Niaga termasuk yang sangat berhati-hati menerapkan kebijakan DP 0%. Itu dilakukan untuk memitigasi risiko ke depan, terutama pada KPR inden.

"Kami juga menerapkan cara lain, seperti hold dana developer dalam jangka waktu tertentu sampai pembayaran debitur turun hingga amount tertentu. Ada juga cara-cara lainnya," ucap dia.

Heintje Mogi menjelaskan, masih ada sejumlah stimulus yang diperlukan untuk meningkatkan permintaan properti selain DP 0% atau bunga kredit murah, yakni pengurangan berbagai pajak properti, seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

"Dalam situasi pandemi, yang harus dirangsang agar berani membeli atau berinvestasi di properti adalah segmen yang saat ini memarkir uang mereka dalam tabungan tapi masih wait and see," papar dia.

Data Real Estat (REI) menyebutkan, pajak di sektor properti antara lain mencakup pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), BPHTB, PPN, PPh, PPh 22 (PPh super mewah), serta bea balik nama (BBN).

Perkembangan kredit perbankan.
Perkembangan kredit perbankan.

EVP Consumer Loans Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Ignatius Susatyo Wijoyo menyambut baik relaksasi ketentuan kredit. Hanya saja, meski regulator memberikan stimulus, bank tidak serta-merta mengimplementasikan kebijakan itu kepada debiturnya. "Perbankan tetap melakukan manajemen risiko agar kualitas kredit terjaga baik," tandas dia.

Secara umum, menurut Susatyo, Bank Mandiri tetap akan melakukan analisa mengenai profil risiko calon debitur KPR. "Prinsipnya LTV 100% kami support, sejauh kesepakatan bersama perbankan, terutama first home buyer," tutur dia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Nixon LP Napitupulu sebelumnya mengatakan, penyaluran KPR perseroan mengalami perbaikan pada akhir tahun lalu. Pertumbuhan kredit BTN pada 2020 mencapai 1,68% (yoy) menjadi Rp 260,11 triliun, didorong KPR subsidi yang disalurkan sebesar Rp 120,72 triliun, meningkat 8,63% (yoy).

Untuk itu, kata Nixon, BTN mengharapkan tahun ini ada tambahan kuota rumah subsidi, baik melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), maupun Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dari pemerintah.

"Sebab, perumahan subsidi memiliki dampak besar terhadap perekonomian, khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UKM) bidang perumahan. Selama pandemi, BTN telah melakukan akad KPR 123 ribu unit," papar dia.

Nixon telah menyampaikan permintaan tambahan kuota KPR subsidi langsung kepada Presiden Jokowi saat diundang ke Istana. Tambahan kuota diperlukan agar pembangunan rumah turut mengakselerasi pemulihan ekonomi.

"Bayangkan jika 300 ribu rumah dibangun. Kalau satu rumah mempekerjakan lima tukang, berarti ada 1,5 juta orang seketika dipekerjakan. Belum lagi industri turunannya," tegas dia.

Direktur Consumer and Commercial Lending BTN, Hirwandi Gafar menambahkan, pertumbuhan kredit 2021 bakal ditopang KPR subsidi. Tahun ini BTN mendapatkan alokasi FLPP 81 ribu unit dari 157.500 unit yang dialokasikan pemerintah. Untuk BP2BT, BTN akan menyalurkan 30-40 ribu unit, sedangkan untuk Tapera masih menunggu aturan turunan dari berbagai kementerian.

Stimulus OJK.
Stimulus OJK.

 

Pangkas Bunga Kredit

Ignatius Susatyo Wijoyo yang juga Ketua Indonesia Mortgage Bankers Association (IMBA), menjelaskan, bank pelat merah maupun swasta telah memangkas suku bunga kredit, terutama bunga KPR.

"Sejak 3-6 bulan terakhir bank sudah turunkan bunga kredit, khususnya KPR. Bukan hanya bank-bank Himbara, tapi swasta juga sudah berlomba menurunkan bunga. Ada yang fixed satu digit 10 tahun. Ini bukan subsidi, tapi KPR komersial," ujar dia.

Dia mengungkapkan, bank anggota IMBA terus melakukan efisiensi agar proses transmisi suku bunga KPR bisa cepat dirasakan nasabahnya. "Kami dari perbankan berusaha melakukan efisiensi. Bahkan beberapa bank fixed 1 tahun, fixed 2 tahun sudah di bawah 5%, fixed 10 tahun di bawah 10%, sudah dekat dengan bunga subsidi," tutur dia.

Susatyo menjelaskan, setiap bank tidak bisa disamakan, karena memiliki kekuatan yang berbeda terutama dalam melakukan efisiensi untuk menurunkan biaya dana (cost of fund) yang nantinya berdampak pada penurunan bunga kredit. "Tapi tren penurunan bunga KPR sudah tajam belakangan ini," ucap dia.

Dia menambahkan, di Bank Mandiri, penyaluran KPR tahun lalu mencapai Rp 43,5 triliun atau sekitar 50% dari total penyaluran kredit konsumer secara bank only yang sebesar Rp 86,4 triliun.

Menurut Susatyo, IMBA berharap program vaksinasi Covid-19 yang sedang berlangsung saat ini dapat berjalan lancar dan sesuai perencanaan pemerintah.

"Keberhasilan program vaksinasi ini menjadi kunci pemulihan ekonomi Indonesia karena akan mendorong optimisme dan memberikan kepastian pergerakan ekonomi kepada masyarakat dan industri, termasuk sektor properti," papar dia.

Secara terpisah, Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Aviliani menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional mayoritas bersumber dari konsumsi.

Karena itu, stimulus yang diberikan pemerintah terkait penurunan PPnBM kendaraan bermotor, serta kebijakan lanjutan BI dan OJK untuk KPR dan kredit kendaraan bermotor (KKB) diharapkan mampu memicu konsumsi masyarakat untuk membeli rumah dan mobil melalui kredit di perbankan. "Tapi itu tergantung bank masing-masing," tandas dia.

Regulator, menurut Aviliani, telah memberikan fasilitas kepada konsumen dengan DP 0%, sehingga perbankan perlu mencari solusi agar bisa memberikan kemudahan kepada nasabah.

"Jangan sampai pemerintah dan regulator sudah memberikan regulasi yang bagus, tapi bank hanya melihat dari sisi risikonya saja, kreditnya tidak disalurkan. Makanya bank harus cari jalan tengah," tegas Aviliani.

 

Stimulus pemerintah untuk sektor otomotif.
Stimulus pemerintah untuk sektor otomotif.

Skenario OJK

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana menjelaskan, pertumbuhan kredit perbankan tahun ini masih tergantung proses pengendalian pandemi Covid-19. Proses vaksinasi diharapkan cepat selesai agar masyarakat kembali beraktivitas.

Dalam skenario OJK yang konservatif, menurut Heru, kredit hanya akan tumbuh 4-4,5% tahun ini jika vaksinasi berjalan sangat lambat. Adapun untuk skenario optimistis, kredit berpontensi tumbuh hingga 9% jika vaksinasi berjalan cepat dan ekonomi mulai mengalami pertumbuhan positif pada kuartal I-2021. "BI juga memberi dukungan untuk melonggarkan likuiditas perbankan," tutur dia.

Pada skenario moderat, kata Heru, apabila vaksinasi berjalan efektif dan perekonomian mulai beranjak normal pada semester I-2021, kredit bisa tumbuh sekitar 7%.

Dia mengungkapkan, perbankan telah membuat rencana bisnis bank (RBB) dengan target kredit tahun ini tumbuh 7,13% (yoy). Tahun lalu, kredit terkontraksi 2,41% (yoy).

Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan yang dirilis BI baru-baru ini juga mencatat penyaluran kredit baru perbankan diprediksi tumbuh positif pada kuartal I-2021.

Berdasarkan kelompok bank, pertumbuhan secara kuartalan diperkirakan terjadi pada seluruh kategori bank. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan diproyeksikan terjadi pada seluruh jenis kredit.

Saham Kian Prospektif

Sementara itu, Equity Analyst PT Philip Sekuritas Indonesia, Anugerah Zamzami Nasr mengatakan, relaksasi yang dilakukan pemerintah, BI, dan OJK akan mampu mendorong permintaan kredit yang masih lesu di sektor properti dan otomotif. Kebijakan itu juga akan mendorong belanja masyarakat di segmen tersebut.

“Selain itu, kebijakan tersebut akan mendorong dari segi supply side, supaya kredit lebih cepat disalurkan. Tetapi jumlah demand akan bergantung pada kepercayaan para konsumen dan daya beli,” ujar dia kepada Investor Daily di Jakarta, Sabtu (20/2).

Zamzami memperkirakan kebijakan relaksasi tersebut akan mendongkrak marketing sales properti dan penjualan otomotif. "Bank dapat menumbuhkan kredit kedua segmen tersebut, apalagi di tengah pelonggaran loan to depsoit ratio (LDR). Itu bakal berdampak positif terhadap emiten," papar dia.

Industri properti dan otomotif, menurut Zamzami, tergolong sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga kebijakan itu akan berdampak langsung terhadap pemulihan ekonomi. "Di sektor kesehatan, stimulus yang diberikan OJK akan meningkatkan kapasitas penanganan pasien Covid-19," tutur dia.

Namun, Zamzami mengingatkan, transmisi kebijakan tersebut akan tetap bergantung pada implementasi perbankan dan profil calon debitur. Begitu pula dari sisi developer. Apalagi jika bank memilih untuk prudent dalam meminjamkan dananya demi menjaga kualitas aset. “Bila itu terjadi, bisa saja DP tetap dibutuhkan bank,” tandas dia.

Analis teknikal MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana mengatakan, kebijakan pemerintah, BI, dan OJK diharapkan berpengaruh positif terhadap sektor-sektor yang secara langsung berhubungan dengan stimulus tersebut.

Secara teknikal, kata Herditya, pergerakan saham sektor finance dan properti cenderung masih cukup baik, terlebih jika mencermati indikator-indikator yang ada. Sedangkan pergerakan saham di sektor otomotif secara teknikal rawan terkoreksi, apalagi jika menembus level support-nya.

“Beberapa emiten di sektor kesehatan kecenderungannya masih akan terkoreksi pendek dulu, sehingga para investor bisa memanfaatkan untuk buy on weakness (BoW),” ujar dia.

Dia menjelaskan, untuk investasi, investor direkomendasikan untuk mengoleksi saham perbankan. Soalnya, secara historikal, saham bank masih cukup baik dan menjadi penggerak utama indeks harga saham gabungan (IHSG).

Herditya menambahkan, untuk investasi, saham sektor perbankan yang bisa dicermati antara lain PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dengan target harga (TP) Rp 5.000, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dengan TP Rp 6.500-6.700, dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan TP Rp 35.000-37.000.

Analis Sucor Sekuritas, Hendriko Gani mengemukakan, relaksasi yang diberikan pemerintah, BI, dan OJK akan memberikan sentimen positif bagi sektor perbankan, properti, dan otomotif. Namun demikian, penurunan suku bunga perbankan diperkirakan tidak sebesar sebelumnya.

“Itu karena mulai terbatasnya potensi penurunan suku bunga deposit oleh bank yang tengah memiliki likuiditas baik dan berhati-hati menyalurkan kredit,” ujar dia.

Dia mengungkapkan, sektor otomotif dan properti diuntungkan oleh turunnya bunga kredit. Kedua sektor ini berpotensi mampu meningkatkan penjualan.

“Sektor perbankan, properti, dan otomotif untuk jangka panjang masih berpotensi menguat. Namun untuk jangka pendek hanya sektor properti yang pergerakannya masih direspons positif oleh pasar,” ucap dia.

 

Perkembangan saham sektoral.
Perkembangan saham sektoral.

Tergantung Bank

Di pihak lain, kalangan pengembang properti mengharapkan relaksasi atau stimulus lain agar kebijakan BI dan OJK betul-betul efektif. Selain itu, mereka meminta perbankan meneruskan relaksasi itu kepada para debiturnya.

“Kami mendukung relaksasi DP. Itu bisa mengairahkan sektor properti sepanjang perbankan mendukung dan proaktif mengimplementasikan kebijakan tersebut,” kata President Director PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto P Adhi kepada Investor Daily.

Hal senada dilontarkan Chief Executive Officer (CEO) Buana Kassiti Group, Joko Suranto. Ia meminta perbankan mengimplementasikan relaksasi di sektor properti agar industri properti bangkit. “Perbankan adalah kunci kebangkitan industri properti dan perekonomian nasional,” tandas dia, kepada Investor Daily.

Menurut Joko Suranto, relaksasi LTV/FTV harus direspons proaktif oleh perbankan. Pelonggaran aturan perbankan sangat penting bagi developer, termasuk bagi konsumen yang akan membeli rumah.

“Stimulus BI dan OJK tidak akan efektif bila tidak ada kemauan perbankan untuk merelaksasi aturan. Penurunan suku bunga KPR oleh perbankan hanya salah satu aspek, tapi kalau prosesnya masih ketat sama saja,” tegas dia.

Direktur PT Metropolitan Land Tbk, Wahyu Sulistio mengatakan, relaksasi uang muka cukup menarik. Namun, untuk menumbuhkan permintaan tidak cukup sampai di situ. “Karena problem kita ada di pelemahan daya beli masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dan daerah juga mendukung melalui kebijakan lain,” tutur di, kepada Investor Daily.

Kebijakan tambahan yang dibutuhkan para pengembang, menurut Wahyu, di antaranya pemangkasan BPHTB yang kini besarnya 5% dan penghapusan pajak-pajak lainnya, termasuk PPN, PPNBM, dan PPh. “Itu akan meringankan konsumen properti,” kata dia.

Wahyu menegaskan, jika sektor properti begerak, 175 sektor terkait akan ikut bergerak, sehingga perekonomian nasional akan cepat pulih.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie D Sugiarto menyambut relaksasi yang diterapkan pemerintah, BI, dan OJK. Kebijakan itu diharapkan mampu mendongkrak penjualan mobil. Hanya saja, efetivitas relaksasi akan sangat bergantung pada kebijakan perusahaan pembiayaan.

"Kami berharap perusahaan pembiayaan bisa memberikan DP 0%. Itu akan mendorong penjualan mobil. Apalagi suku bunga acuan sudah cukup rendah. Saat ini, 70% pembelian mobil menggunakan skema kredit. Jadi, yang berperan bukan hanya harga," tegas Jongkie. (th/sny/az)

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN