Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
OJK

OJK

Bayangkan Seandainya OJK Tidak Merelaksasi Kredit

Minggu, 22 November 2020 | 22:33 WIB
Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Pandemi Covid-19 telah mengubur mimpi indah jutaan rakyat. Di Indonesia, setidaknya 3,5 juta pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan, sehingga total pengangguran menjadi 10,3 juta. Sementara, stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 695,2 triliun belum mampu mencegah negeri ini dari jerat resesi.

Dana PEN tersebut antara lain bertujuan untuk mencegah kebangkrutan dunia usaha, terutama UMKM, serta menyelamatkan konsumsi masyarakat khususnya level 40% terbawah lewat berbagai perlindungan sosial. Namun, pembatasan sosial membuat banyak pelaku usaha terpukul. Sedangkan konsumsi rumah tangga yang berkontribusi terhadap 56% Produk Domestik Bruto (PDB) terkontraksi, terutama akibat karena kelas menengah atas masih pelit spending.

Pukulan terhadap dunia usaha jelas menyeret sektor perbankan. Sebab, mayoritas dunia usaha masih dibiayai perbankan. Menghadapi kondisi kritis dan darurat tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan beleid Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi kredit. POJK 11 diharapkan menjadi countercyclical atas dampak Covid sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Restrukturisasi kredit dilakukan lewat kebijakan penurunan suku bunga, perpanjangan tenor, diskon tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, serta konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Lewat relaksasi ini, kredit restrukturisasi tidak dimasukkan dalam kategori kredit bermasalah sehingga bank tidak diwajibkan menaikkan cadangan.

Hingga 26 Oktober 2020, sebanyak 100 bank telah mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi kredit kepada debitur terdampak Covid-19, dengan outstanding mencapai Rp 932,6 triliun, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Tercatat ada 7,53 juta debitur yang menikmati relaksasi. Dari jumlah itu, 5,84 juta merupakan debitur UMKM dengan nilai restrukturisasi senilai Rp 369,8 triliun. Sedangkan untuk multifinance, pembiayaan yang telah direstrukturisasi mencapai Rp 177,66 triliun per 27 Oktober 2020.

Kebijakan restrukturisasi kredit OJK mampu memperpanjang napas para debitur perbankan dan multifinance. Angka kredit bermasalah (non performing loan/NPL) pun membaik. Per September, NPL gross industri perbankan berada di level 3,15%, membaik dari bulan Agustus yang sebesar 3,22%. Kemudian NPL net pada September tercatat 1,07%, lebih rendah dibanding Agustus 2020 sebesar 1,14%.

Memang, bagi bank, restrukturisasi ini membuat profitabilitas mereka mengkerut. Sebab, pendapatan dari bunga kredit jauh berkurang. Publikasi laporan keuangan perbankan kuartal III menunjukkan laba yang terkontraksi, ada yang mencapai double digit.

Namun itu hanyalah ‘kesakitan’ sementara, karena program relaksasi ini terbukti manjur dan bakal membuat daya tahan perbankan dan sektor keuangan makin solid dalam jangka menengah-panjang. Coba bayangkan jika OJK tidak mengambil inisiatif lewat beleid relaksasi kredit. Pasti NPL jebol. Menurut perkiraan OJK, tanpa restrukturisasi, NPL perbankan tahun ini bisa tembus 16%.

Karena berdampak positif itulah, OJK memperpanjang program restrukturisasi kredit. POJK 11/2020 yang semula berakhir pada Maret 2021, diperpanjang setahun, sehingga berlaku hingga Maret 2022. Perpanjangan ini juga mengakomodasi aspirasi perbankan dan debitur.

Pengawasan

Karyawan berkativitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta
Karyawan berkativitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta

Namun demikian, ada beberapa catatan yang mesti diperhatikan dalam program relaksasi kredit. Pertama, harus dicegah moral hazard. Bank mesti mampu mendeteksi mana debitur yang memang terdampak covid, dan mana yang sebelum Covid memang sudah bermasalah. Jangan sampai ada debitur-debitur nakal ‘mendompleng’ menjadi penumpang gelap.

Kedua, implementasi restrukturisasi kredit di lapangan masih banyak yang bermasalah. Ada sebagian bank yang memanfaatkan kebijakan ini untuk tujuan yang tidak benar. Misalnya, meminta biaya restrukturisasi kepada debitur dan menetapkan bunga yang tinggi, meski tenor diperpanjang.

Ketiga, meski OJK tidak mewajibkan pembentukan cadangan dalam program restrukturisasi, bank jangan sampai terlena. Bank tetap harus memupuk cadangan penghapusan kerugian nilai (CPKN) untuk mengantisipasi potensi pemburukan kualitas kredit ke depan. Cadangan juga amat diperlukan sebagai bantalan apabila program restrukturisasi berakhir, sementara banyak kredit yang direlaksasi tidak membaik jadi lancar.

Keempat, dalam perpanjangan restrukturisasi nanti, bank harus membuat kajian yang cermat. Idealnya, perpanjangan relaksasi hanya diberikan kepada debitur yang dianggap mampu bangkit kembali. Sedangkan debitur yang diperkirakan usahanya bakal bangkrut, bank sebaiknya tidak memperpanjang restrukturisasi.

Dalam konteks itu, OJK harus mengawasi ketat pelaksanaan restrukturisasi. Meski ada laporan mingguan perbankan tentang progres restrukturisasi, OJK harus mampu mengaudit dan mendeteksi potensi-potensi manipulasi dan penyimpangan data.

Masih terkait soal pengawasan, OJK harus melakukan pembenahan khususnya untuk industri keuangan nonbank (IKNB), baik di pasar modal maupun asuransi. Sejumlah kasus fraud yang menghebohkan di asuransi dan pasar modal dalam beberapa bulan terakhir, terkait ketidakhati-hatian dalam menanamkan investasi, telah menuai kritik publik. Banyak yang menilai pengawasan OJK relatif lemah, sehingga perlu perbaikan.

OJK Tidak Sendiri

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Di lain sisi, program restrukturisasi ini juga memberi keleluasaan bagi bank untuk menjalankan fungsi intermediasi. Pada puncak pandemi April-Mei, intermediasi memang kurang berjalan, kredit justru kontraktif. Namun saat ini, per September, kredit sudah mulai tumbuh positif, baik secara tahunan maupun year to date. Ini merupakan sinyal yang bagus, di saat banyak negara lain masih dihantui kontraksi kredit.

Kebijakan OJK merelaksasi kredit bukan sekadar mengurangi beban debitur maupun bank, tapi sekaligus mendorong ekspansi kredit. Apalagi, peran kredit perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat besar.

Namun, OJK tidak bisa sendiri dalam upaya mendorong ekspansi kredit. Masalahnya, permintaan kredit masih lemah, sejalan dengan kondisi dunia usaha yang belum bangkit. Penempatan dana pemerintah sebesar Rp 64,5 triliun ke bank Himbara, BPD, dan bank syariah memang mampu me-leverage kredit senilai Rp 185,48 triliun. Namun, jangan sampai ekspansi itu terkesan dipaksakan, sehingga kelak sebagian kredit hanya akan menjelma jadi NPL.

Artinya, sebesar apapun upaya OJK lewat beleid restrukturisasi dan stimulus, selama permintaan kredit lemah, hal itu tidak akan berjalan optimal.

Dalam konteks itu, dukungan dari institusi lain dan para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Pertama, penanganan Covid dan implementasi protokol kesehatan harus all out, agar penyebaran virus bisa dikendalikan. Hal itu akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, termasuk menengah atas, untuk melakukan spending. Meredanya Covid akan mendorong konsumsi, menggerakkan permintaan, dan menghidupkan industri.

Kedua, belanja pemerintah harus dipercepat. Saat ini realisasi belanja APBN masih tersendat, khususnya belanja modal dan infrastruktur. Padahal, belanja pemerintah bukan hanya mendongkrak konsumsi, tapi juga mendorong permintaan kredit.

Alhasil, sinergi kebijakan OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan instansi terkait lain menjadi kunci agar secara bersama-sama Indonesia keluar dari krisis dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Terjadi saling ketergantungan kebijakan satu instansi dengan instansi lain. Karena itu, koordinasi menjadi sebuah keniscayaan.

OJK sebagai salah satu pilar penyangga stabilitas sektor keuangan telah melakukan banyak hal dalam usianya yang ke-9. Namun, pekerjaan rumah masih menumpuk, agar memberi manfaat lebih untuk pelaku sektor keuangan dan masyarakat. Integritas dan kredibilitas harus dijaga. Dirgahayu OJK. (Hari Gunarto)

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN