Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Utama BNI Royke Tumilaar. (Foto: Nida Sahara)

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar. (Foto: Nida Sahara)

BNI bakal Terbitkan Subdebt US$ 500-800 Juta pada September

Rabu, 21 Juli 2021 | 17:53 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) akan mempertebal permodalannya untuk mendukung ekspansi bisnis ke depan. Pada September 2021, perseroan berencana menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) berdenominasi dolar sekitar US$ 500-800 juta, atau setara Rp 7-11 triliun (kurs Rp 14.500).

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, untuk melakukan transformasi dan ekspansi, perseroan perlu penguatan permodalan. Pada kuartal I-2021 rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BNI di posisi 18%, dan posisi saat ini sudah menurun karena ekspansi. Untuk itu, perseroan memiliki dua skenario untuk meningkatkan CAR.

"September kita issue bond sekelas equity, ini pertama di Indonesia, tapi sudah dilakukan bank-bank asing seperti DBS, buat bank di Indonesia ini pertama. Kita issue US$ 500-800 juta, ini akan mengangkat modal inti kurang lebih 1-1,5% dari sekarang 16% jadi bisa 17,5%," terang Royke saat Media Visit Virtual ke Berita Satu Media Holdings (BSMH), Rabu (21/7).

Selain itu, perseroan juga menyiapkan skenario kedua, yakni rights issue pada tahun 2022. Selain melakukan rights issue, BNI juga minta penyertaan modal negara (PMN) dari Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas agar kepemilikan sahamnya tidak terdilusi.

"Rights issue di 2022 akan menambah 1-1,5% lagi (CAR), izinnya itu rights issue dan minta PMN, supaya share pemerintah tetap 60%," kata Royke.

Meskipun rights issue dan PMN adalah hal yang berbeda, namun untuk melakukan rights issue pemegang saham eksisting harus mengambil jatah agar kepemilikannya tidak berkurang. Sehingga, rencana rights issue BNI dibarengi dengan PMN dari pemerintah sebesar Rp 7 triliun.

"Rights issue dan PMN itu berbeda, tapi kalau mau issue dan agar pemerintah share-nya tetap sama, maka harus ada penyertaan supaya kepemilikannya sama dengan posisi sekarang," kata Royke.

Sebenarnya, lanjut Royke, BNI bisa saja meningkatkan permodalan tanpa melakukan penerbitan saham baru atau menerbitkan obligasi, namun membutuhkan waktu yang lama. "Ini salah satu jalan untuk mempercepat, kalau mau normal modal inti kita bisa dicapai tahun 2025 bisa. Tapi kita butuh cepat supaya bank bisa dilihat sehat," pungkas Royke.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN