Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Dilakukan Secara Bertahap

Kamis, 22 Februari 2018 | 11:59 WIB
Oleh Imam Suhartadi dan Thomas Harefa

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perbendaharaan Negara Marwanto Harjowiryono mengatakan, pemakaian metode ini sebagai bentuk modernisasi sistem pembayaran pelaksanaan APBN. Pemakaian kartu kredit bertujuan meminimalisasi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud serta mengurangi cost of fund atau dana mengendap dalam pemakaian uang persediaan.

 

“Kami sebagai pengelola tidak harus menyediakan uang cash dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan pengelolaan kasnya semakin membaik,” ujar Marwanto.

 

Marwanto mengatakan, dari 26.000 satuan kerja (satker) yang ada saat ini baru 500 satker yang sudah aktif memanfaatkan penggunaan kartu kredit untuk pembayaran, sejak proyek tersebut diujicobakan di Kantor Presiden, KPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial pada 2017.

 

“Pemakaian kartu kredit ini nanti tergantung pada satuan kerja di kementerian/ lembaga. Ini pelan-pelan, tidak bisa langsung sekaligus. Semua tergantung kesiapan di masing-masing kementerian/ lembaga,” ujar Marwanto.

 

Marwanto mengatakan, saat ini, biaya uang persediaan satker setiap bulan mencapai Rp 10 triliun. Dari jumlah ini, dalam tahap awal, diperkirakan sekitar Rp 5 triliun per bulan yang berpotensi untuk dipakai belanja dengan kartu kredit.

 

Ia mengatakan, dalam pemakaiannya, kartu kredit tersebut bisa dibawa oleh pemegang kartu, tanpa harus ditinggal di kantor. Tetapi, ada pembatasan pemakaian kartu, misalnya hanya dapat dipakai untuk pembayaran tiket pesawat dan hotel.

 

“Kartu kredit dapat diaktifkan atau dinonaktifkan berdasarkan kebutuhan penggunaan pada suatu kegiatan. Kartu kredit hanya bisa digunakan untuk pembayaran belanja operasional yang merupakan bagian dari uang persediaan Satker, dan nilai transaksi di bawah Rp 50 juta per transaksi. Sementara itu, untuk belanja proyek tetap memakai pembayaran langsung (LS), melalui transfer dari rekening kas negara ke rekening penerima,” ujar Marwanto.

 

Marwanto menambahkan, batas saldo kartu kredit pemerintah ini berkisar Rp 50 juta sampai Rp 200 juta. Hal ini disesuaikan dengan plafon satker yang berbeda-beda, ada yang kecil dan ada yang besar. “Plafonnya itu kan disesuaikan satker yang ada yang kecil dan ada yang besar. Plafon berkisar Rp 50 juta-200 juta, kalau satker yang besar ya besar. Nanti kalau sudah habis berarti kan ditagihkan di Kemenkeu, kemudian diisi lagi,” kata Marwanto. (bersambung)

 

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/anggaran-lebih-transparan-dan-tracebility-nya-bagus/172318

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN