Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Seorang pengunjung sedang melakukan pembukaan rekening dengan bank digital. Foto ilustrasi: IST

Seorang pengunjung sedang melakukan pembukaan rekening dengan bank digital. Foto ilustrasi: IST

Euforia Bank Digital

Jumat, 11 Juni 2021 | 21:41 WIB
Investor Daily

Demam digital sedang melanda industri perbankan di Tanah Air. Saat ini terdapat lima yang telah 'menobatkan diri' sebagai bank digital penuh (fully digital), yaitu Jenius (PT Bank BTPN Tbk), Wokee (PT Bank KB Bukopin Tbk), Digibank (Bank DBS), TMRW (Bank UOB), dan Jago (PT Bank Jago Tbk).

Di luar itu setidaknya ada tujuh bank lagi yang sedang dalam proses go digital atau menjadi bank digital. Mereka adalah Bank BCA Digital, PT BRI Agroniaga Tbk, PT Bank Neo Commerce Tbk, PT Bank Capital Tbk, PT Bank Harda Internasional, PT Bank QNB Indonesia Tbk, dan PT Bank KEB Hana.

Ke depan, jumlah bank yang go digital dipastikan terus bertambah. Fenomena bank digital tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara lain, euforia bank digital sudah lama berlangsung. Kelahiran bank digital dibidani oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkembang pesat di sektor jasa keuangan dalam beberapa tahun terakhir.

Sejujurnya, mengklaim sebagai bank digital atau tidak, semua bank sesungguhnya sedang melakukan transformasi digital. Digitalisasi, bagi industri perbankan, adalah tuntutan dan keniscayaan.

Digitalisasi tak hanya menawarkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan fleksibilitas, tapi juga biaya murah, baik bagi pelanggan maupun bagi perbankan.

Digitalisasi bahkan sudah menjadi gaya hidup (life style) sebagian masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial (lahir 1981-1996) dan generasi Z (lahir 1997- 2012). Generasi inilah yang tengah disasar industri perbankan, khususnya bank-bank yang tengah bersiap atau telah men deklarasikan diri sebagai bank digital. Bank yang tidak melakukan digitalisasi, baik secara penuh maupun semi digital, bakal siap-siap ditinggalkan para nasabahnya.

Masyarakat yang telanjur dimanjakan sistem digital, tak akan sudi mendapat pelayanan perbankan yang kuno, kaku, lamban, dan mahal. Perbankan, mau tidak mau, harus beradaptasi dengan keinginan nasabah. Tetapi di balik berbagai kelebihan yang ditawarkannya, bank digital juga menyimpan sejumlah risiko, termasuk risiko keamanan. Karena alasan itu pula, OJK sedang menyiapkan aturan lengkap mengenai perbankan digital. Beleid tersebut bakal diterbitkan OJK pada pertengahan tahun ini.

Sejatinya OJK sudah punya aturan per bankan digital, yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Per bankan Digital oleh Bank Umum. Na mun, POJK ini lebih fokus mengatur layanan digital perbankan.

Berbeda dengan POJK 12/2018, regulasi baru nanti akan mengatur segala aspek bank digital secara detail, dari mulai izin pendirian, permodalan, teknologi, hingga layanannya. Dari sisi permodalan, OJK akan mewajibkan bank digital baru memiliki modal disetor tunai minimal Rp 10 triliun.

Dalam aturan barunya kelak, OJK mengelompokkan bank digital dalam dua jenis. Pertama, bank baru yang menerapkan sistem digital secara penuh (fully digital).

Kedua, bank lama (existing) yang bertransformasi menjadi bank digital. Pada bank fully digital, na sabah bisa menikmati fasilitas layanan secara mandiri, dari membuka rekening, menyimpan dana, mendapatkan pinjaman, hingga menikmati layanan ke uangan lainnya. OJK, dalam regulasi barunya nanti, mewajibkan bank digital melindungi data nasabah dan harus punya sistem mitigasi risiko yang memadai untuk me ngantisipasi risiko digital, seperti kejahatan siber (cybercrime).

Sebagaimana perbankan pada umumnya, bank digital harus mengelola bisnis secara hati-hati (prudent) dan berkesinambungan. Dalam ketentuan baru yang bakal diterbitkan OJK, bank digital pun harus memiliki model bisnis yang realistis, implementatif, berkontribusi terhadap inklusi keuangan, serta menggunakan teknologi yang aman. Kecuali itu, direksi bank digital harus memiliki kompetensi di bidang TIK.

Kita berharap banyak pada aturan bank digital yang sedang disiapkan OJK. Bukan apa-apa, dalam satu dekade ke depan, sangat mungkin semua aspek kehidupan sudah terhubung secara digital. Sulit dibayangkan apa jadinya jika proses digitalisasi yang begitu dinamis, terutama di sektor perbankan, tidak diiringi oleh regulasi yang memadai.

Paling penting, aturan OJK harus menjadi akselerator dalam menggerakkan ekonomi dan menciptakan pemerataan pendapatan. Perbankan digital harus berada di garis terdepan dalam membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan data Google, Temasek, dan Bain & Company (2019), terdapat 92 juta penduduk Indonesia yang belum terlaya ni bank.

Selain itu, baru 12% dari 59 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bisa mengakses layanan perbankan. Jangan lupa, indeks inklusi keuangan nasional hingga 2019 baru mencapai 76,2%.

Padahal, ketercakupan atau inklusi keuangan adalah salah satu kunci untuk mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan.

Agar menjadi penggerak ekonomi dan bisa melayani segenap lapisan masyarakat, bank digital harus diberi ruang seluas-luasnya untuk melakukan inovasi digital. Tak kalah penting, aturan baru OJK harus membawa spirit kolaborasi.

Sebagai industri yang sarat aturan (highly regulated), perbankan tidak bisa sendirian menggarap ceruk pasar yang selama ini sulit dijangkau, baik karena keterbatasan akses, maupun akibat terkendala aturan.

Dengan DNA teknologi yang dimi likinya, bank digital harus bisa berkolaborasi dengan sektor jasa keuangan lain, seperti financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending, koperasi, dan pegadaian.

Juga dengan perusahaan pem biayaan (multifinance), lembaga ke uangan mikro, marketplace, atau e-commerce yang memiliki jaringan dan akses lebih luas.  Jika aturan OJK mengakomodasi kebutuhan- kebutuhan bank digital, kita yakin bank-bank digital --dengan kecepatan, kemudahan, dan fleksibilitas yang dimilikinya-- bisa menjangkau masyarakat yang selama ini tidak terlayani bank biasa dan membantu para pelaku UMKM mengembangkan bisnisnya sehingga mereka naik kelas.

Kita juga sepakat bahwa dalam aturan OJK baru nanti, perlindungan data konsumen harus dinomorsatukan, me ngingat keamanan data merupakan sumber fraud di perbankan.

Di sinilah pentingnya pemerintah dan DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi menjadi UU. Ingat, masyarakat tidak boleh dirugikan oleh transformasi digital, apalagi sampai menjadi tumbal.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN