Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber: BSTV

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber: BSTV

Geledah Johnlin Baratama dan Bank Panin, KPK Usut Peran Pejabat Pajak

Rabu, 7 April 2021 | 10:02 WIB
Fana Suparman

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah sejumlah lokasi  untuk penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemkeu).

Beberapa lokasi yang telah digeledah, yakni Kantor PT JB (Jhonlin Baratama) di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan pada Kamis (18/3/2021); Kantor Pusat PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin di Jakarta Pusat pada Selasa (23/3/2021); dan Kantor pusat PT GMP (Gunung Madu Plantation), Lampung Tengah, Lampung pada Kamis (25/3/2021).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto mengatakan rangkaian penggeledahan tersebut dilakukan tim penyidik untuk mendalami peran penyelenggara negara dan konsultan pajak yang terkait dengan kasus ini. Meski tidak menyebut secara rinci identitas pihak-pihak tersebut, Karyoto memastikan penyidik masih terus mencari dan melengkapi alat bukti terkait kasus ini.

"Sepemahaman kami karena sudah geledah sana-sini baru satu alur. Ya (penggeledahan terkait penyelenggara negara dan konsultan pajaknya)," kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Dalam kesempatan itu, Karyoto meminta masyarakat untuk bersabar terkait penanganan kasus ini, termasuk dalam upaya paksa dan pengumuman pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dikatakan, tidak seperti kepolisian ataupun kejaksaan, KPK memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Namun, Karyoto memastikan, KPK akan menuntaskan setiap perkara yang ditangani. "Setahu saya penyidik di KPK ini sudah sangat keras bekerjanya," katanya.

Dalam penggeledahan dibsejumlah lokasi tersebut, tim penyidik telah mengamankan dan menyita barang bukti berupa dokumen yang diduga terkait dengan perkara ini. Selain menggeledah sejumlah lokasi, tim penyidik juga telah meminta Ditjen Imigrasi Kemkumham untuk mencegah sejumlah orang bepergian ke luar negara, termasuk mantan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan mantan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak Dadan Ramdani serta empat orang lainnya berinisial RAR, AIM, VL dan AS.

Upaya paksa tersebut dilakukan demi kepentingan penyidikan lembaga antirasuah.
Diketahui, KPK sedang menyidik kasus dugaan suap bernilai puluhan miliar rupiah terkait penurunan nilai pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu). Dalam proses penanganan perkara korupsi yang dilakukan KPK, peningkatkan status perkara ke tahap penyidikan diiringi dengan penetapan tersangka.

KPK hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait konstruksi perkara maupun pihak yang menyandang status tersangka kasus tersebut. Sesuai kebijakan pimpinan KPK saat ini, lembaga antikorupsi akan mengumumkan konstruksi perkara secara rinci dan nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukannya upaya paksa berupa penahanan atau penangkapan terhadap tersangka.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dua pejabat pajak yang telah menyandang status tersangka kasus ini, yaitu Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak serta Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak.


Kedua penyelenggara negara itu diduga menerima suap dari beberapa konsultan dan kuasa pajak di sejumlah perusahaan. Informasi itu menyebut, Angin dan Dadan diduga menerima suap dari Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations, serta Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama. (F-5)

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN