Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nasabah melakukan transaksi menggunakan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di Jakarta. Foto ilustrasi:  BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Nasabah melakukan transaksi menggunakan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

BUKTI KURANG

KPPU Hentikan Kasus Kartel Biaya ATM Link

Rabu, 21 Juli 2021 | 18:31 WIB
Eva Fitriani (eva_fitriani@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghentikan kasus dugaan kartel biaya ATM Link karena tidak cukupnya alat bukti. Ini setelah KPPU menuntaskan proses klarifikasi laporan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) terkait dugaan penetapan harga dan kartel dalam pengenaan biaya cek saldo dan penarikan tunai di jaringan ATM Link.

“Hal ini mengingat tidak adanya minimal satu alat bukti yang menunjukkan adanya tindakan para Terlapor telah melakukan penetapan harga dan kartel dalam pengenaan biaya cek saldo dan penarikan tunai melalui penggunaan ATM Link,” kata Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU Abdul Hakim Pasaribu dalam keterangan resminya, Rabu (21/7).

Abdul Hakim menambahkan, pihak pelapor juga telah mencabut laporannya ke KPPU, karena para Terlapor tidak melaksanakan rencana pengenaan biaya cek saldo dan dan penarikan tunai di jaringan ATM Link.

Dia menerangkan, atas setiap laporan yang masuk, KPPU akan melakukan proses klarifikasi atas laporan tersebut. Klarifikasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan administrasi laporan, kebenaran identitas Pelapor, kebenaran identitas Terlapor, kebenaran alamat saksi, kesesuaian dugaan pelanggaran UU 5/1999 dengan pasal yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan oleh pelapor, serta menilai kompetensi absolut terhadap laporan.

Meski kasus ditutup, lanjut Abdul Hakim, KPPU tetap akan melakukan upaya advokasi dan pengawasan terhadap pengenaan biaya cek saldo dan penarikan tunai ataupun biaya jasa lainnya oleh ATM Link.

“Saat ini KPPU juga memperluas pengawasan atas indikasi atau potensi dugaan praktik penetapan harga dan kartel kepada pengenaan biaya jasa melalui jaringan ATM antar bank lainnya. KPPU tetap dapat melakukan proses penegakan hukum melalui mekanisme inisiatif, apabila dikemudian hari ditemukan adanya indikasi perilaku penetapan harga dan kartel dalam biaya jasa antarbank di antara para pihak terkait,” pungkas dia. 

 

 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN