Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
lelang sukuk negara

lelang sukuk negara

GUNAKAN UNDERLYING ASSET PROYEK APBN 2019

Pemerintah Lelang Sukuk Rp 7 Triliun

Abdul Aziz, Rabu, 11 September 2019 | 08:30 WIB

JAKARTA, Investor.id- Pemerintah akan menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada 17 September 2019, dengan target indikatif Rp 7 triliun. SBSN yang dilelang untuk memenuhi sebagian target pembiayaan APBN 2019 itu meliputi seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara-Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk).

Menurut informasi yang disampaikan Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), seri SPN-S dan PBS yang akan dilelang terdiri atas SPN-S04032020, PBS014, PBS019, PBS021, PBS022, dan PBS005.

Seri-seri SBSN tersebut akan jatuh tempo masing-masing pada 4 Maret 2020, 15 Mei 2021, 15 September 2023, 15 November 2026, 15 April, 2034, dan 15 Juli 2043. Semuanya merupakan seri reopening (penjualan kembali seri yang diterbitkan sebelumnya).

Seri SPN-S04032020 menawarkan imbalan diskonto, sedangkan PBS014, PBS019, PBS021, PBS022, dan PBS005 menawarkan imbalan masing-masing 6,50000%, 8,25000%, 8,50000%, 8,62500%, dan 6,75000%.

“Semuanya menggunakan underlying asset proyek atau kegiatan APBN 2019 dan barang milik negara. Lelang akan dilaksanakan pada 17 September 2019 dengan tanggal settlement 19 September 2019,” demikian keterangan DJPPR Kemenkeu, Selasa (10/9).

DJPPR Kemenkeu menyatakan,  alokasi pembelian nonkompetitif untuk seri SPN-S04032020 adalah 50% dari jumlah yang dimenangi. Sedangkan seri-seri lainnya sebesar 30%. Peserta lelang terdiri atas sejumlah bank  dan  perusahaan efek (sekuritas).

Metode Multiple Price

DJPPR Kemenkeu mengungkapkan, lelang SBSN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) sebagai agen lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan metode harga beragam (multiple price).

Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. “Namun, dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui peserta lelang yang telah mendapat persetujuan dari Kemenkeu,” demikian DJPPR.

Disebutkan pula, peserta lelang SBSN, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat menyampaikan penawaran lelang SBSN dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 05/PMK08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang, sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 20/PMK08/2017.

Menurut DJPPR, pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif akan membayar sesuai imbal hasil (yield) yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian nonkompetitif bakal membayar sesuai yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

“Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan,” tegas DJPPR.

DJPPR Kemenkeu menjelaskan, lelang dibuka hari Selasa, 17 September 2019 pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama. Settlement dilaksanakan pada 19 September 2019 atau dua hari kerja setelah pelaksanaan lelang (T+2).

SBSN seri SPN-S, menurut DJPPR, akan diterbitkan menggunakan akad ijarah sale and lease back berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008. Sedangkan SBSN seri PBS menggunakan akad ijarah asset to be leased berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010.

Underlying asset penerbitan seri SPN-S menggunakan barang milik negara yang telah mendapatkan persetujuan DPR dan telah memenuhi persyaratan.

“Adapun underlying asset penerbitan seri PBS menggunakan proyek atau kegiatan APBN 2019 yang telah mendapat persetujuan DPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019 dan sebagian lainnya berupa barang milik negara,” demikian DJPPR Kemenkeu.

 

Baca juga:

17 Bank dan 4 Sekuritas ‘Berebut’ Sukuk Negara Rp 7 Triliun

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA