Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pegawai dan nasabah senantiasa menerapkan protokol kesehatan saat bertransaksi perbankan di Kantor Cabang BNI Singapura.

Pegawai dan nasabah senantiasa menerapkan protokol kesehatan saat bertransaksi perbankan di Kantor Cabang BNI Singapura.

Potensi Tambahan KMK Korporasi BNI yang Dapat Penjaminan Sekitar Rp 1 triliun

Kamis, 30 Juli 2020 | 18:42 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendukung dan menyambut positif program penjaminan kredit modal kerja bagi debitur korporasi oleh pemerintah. Perseroan memperkirakan sekitar Rp 1 triliun kredit modal kerja tambahan untuk debitur korporasi BNI yang memenuhi syarat atau berhak masuk program penjaminan tersebut.

Direktur Bisnis Koporasi BNI Benny Yoslim mengatakan, dengan adanya program penjaminan yang diberikan pemerintah baik untuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun debitur korporasi tentunya akan sangat membantu bank dalam memberikan tambahan kredit modal kerja (KMK) pada sektor usaha yang terdampak Covid-19 khususnya pada nasabah yang terkendala pada keterbatasan jaminan.

"Kami sedang menghitung berapa kebutuhan tambahan KMK nasabah yang eligible untuk program penjaminan ini. Perkiraan kami saat ini untuk debitur segmen korporasi terdapat potensi tambahan KMK sebesar kurang lebih Rp 1 triliun yang eligible untuk program ini," jelas Benny kepada Investor Daily, Kamis (30/7/2020).

Pihaknya menjelaskan, meskipun komposisi debitur korporasi perseroan cukup besar, yang berhak mendapatkan program penjaminan dari pemerintah perlu didata lebih lanjut. Pasalnya, pemerintah memberikan penjaminan kepada debitu dengan pinjaman antara Rp 10 miliar hingga Rp 1 triliun, sehingga tidak semua debitur bisa diberi penjaminan tersebut.

"Perlu diperhatikan bahwa tidak semua tambahan KMK eligible untuk memperoleh penjaminan karena ada batasan kriteria juga yang harus dipenuhi," ungkap Benny.

Adapun sampai dengan semester pertama tahun ini Benny mencatat komposisi kredit korporasi perseroan sekitar 57% dari total portofolio kredit di BNI. Pihaknya juga mengaku terus aktif melakukan restrukturisasi kredit bukan hanya segmen UMKM tapi juga bagi korporasi yang terdampak pandemi Covid-19.

"Sampai dengan Juni 2020 debitur korporasi yang telah direstrukturisasi sebanyak 102 debitur dengan baki debet Rp 48,4 triliun," tutur Benny. 

Menurut dia, pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100% atas kredit modal kerja sampai dengan Rp 300 miliar dan 50% untuk pinjaman dengan plafon Rp 300 miliar sampai Rp 1 triliun. Skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp100 triliun.

Dalam hal ini, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) akan berkontribusi dalam skema penjaminan atas pinjaman modal kerja yang diberikan perbankan kepada pelaku usaha korporasi padat karya. Kapasitas LPEI dan PT PII merupakan lembaga penjamin yang memiliki jenis penjaminan sovereign guarantee dan didukung peningkatan kapasitas finansial melalui penyertaan modal negara (PMN).

Dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar 60% dari kredit, namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80% dari kredit. Sektor prioritas tersebut antara lain pariwisata, hotel dan restoran, otomotif, TPT dan alas kaki, elektronik. Kemudian kayu olahan, furnitur, dan produk kertas, serta sektor usaha lainnya yang memenuhi kriteria terdampak Covid-19 sangat berat, padat karya dan/atau memiliki dampak multiplier tinggi serta mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Minat Tinggi

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai minat pelaku usaha korporasi untuk kembali menjalankan aktivitas usahanya cukup tinggi. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2021 kebutuhan kredit modal kerja tambahan bagi korporasi mencapai Rp 132 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, minat yang tinggi tersebut tercermin pada realisasi restrukturisasi kredit yang mencapai Rp 776 triliun, di mana debitur korporasi nilai kreditnya lebih tinggi dibandingkan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Untuk bangkit kembali pasti butuh modal kerja, kami dapat angka untuk sampai Desember 2020 korporasi perlu tambahan modal kerja Rp 51 triliun ini info dari perbankan. Untuk tahun 2021 lebih besar lagi, kita perkirakan mencapai Rp 81 triliun tambahan kredit modal kerja untuk korporasi yang di atas Rp 10 miliar sampai dengan Rp 1 triliun," kata Wimboh. *

 

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN