Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kantor OJK/David Gita Rosa

Kantor OJK/David Gita Rosa

Reformasi Sistem Keuangan, Komisi XI Tegaskan Tak Ada Perubahan Fungsi Lembaga

Selasa, 15 September 2020 | 19:19 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fathan Subchi menegaskan, tidak ada perubahan fungsi lembaga dari rencana reformasi sistem keuangan yang tengah disiapkan dalam draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Dengan demikian, kewenangan pengawasan perbankan tetap di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak kembali ke Bank Indonesia (BI).

Seperti beredar kabar, Badan Legislasi (Baleg) tengah membahas revisi UU Bank Indonesia (BI) Nomor 23 Tahun 1999, di mana salah satu isinya tertulis kewenangan pengawasan perbankan tidak lagi di tangan OJK tapi berpindah ke BI.

"Jadi draf yang beredar di luar itu kami pastikan dari hasil komunikasi, tidak ada dewan moneter dan tidak ada perubahan kelembagaan, kewenangan OJK tetap, kewenangan BI juga tetap. Tidak ada satu perubahan yang signifikan," jelas Fathan dalam webinar, Selasa (15/9).

Fathan mengungkapkan, yang menjadi masalah bukan dari lembaganya, apabila terdapat kritik kepada OJK mengenai beberapa sektor keuangan yang mengalami masalah seperti industri asuransi. "Tapi kita beri jaminan dan informasi bahwa tidak ada perubahan kelembagaan, OJK sesuai fungsinya, BI sesuai fungsinya," sambung Fathan.
 
Dia mengaku, yang terjadi di perbankan adalah masalah likuiditas di beberapa kelompok, khususnya bank umum kegiatan usaha (BUKU) I. Padahal, BI memiliki pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) yang bisa dimanfaatkan oleh perbankan yang mengalami kendala likuiditas, tapi syaratnya terlalu rumit. "BI ada fasilitas jangka pendek itu rumit, ada 12 item yang harus dipenuhi. LPS bisa bantu intervensi, kalau bank gagal kan terjadi rush. Tapi kita dengar BI juga sudah mengubah syarat pinjaman jangka pendek," tutur dia.

Fathan memastikan tidak ada perubahan kelembagaan, tapi lebih kepada penguatan masing-masing lembaga, seperti penguatan badan supervisi Bank Indonesia (BSBI) bisa ditingkatkan peranannya. Kemudian, OJK memerlukan badan pengawas yang bisa melakukan supervisi terhadap OJK. Sehingga pengawasannya bisa lebih tegas, di sisi lain juga terdapat isu pendanaan untuk OJK, karena sampai saat ini OJK bergantung dari iuran industri jasa keuangan.

"OJK perlu badan pengawas yang supervisi. Juga ada isu pendanaan OJK, karena OJK memungut dana dari industri jadi tidak bisa independen mengawasi, sampai hari ini OJK menggantungkan iuran dari industri. BRI saja bisa bayar iuran ke OJK Rp 700 miliar, besar sekali itu, semakin besar industri makin besar kontribusi iurannya," terang Fathan.

Selain itu fungsi LPS juga perlu diperkuat sehingga LPS bisa lebih proaktif, untuk dapat masuk lebih awal dalam mengantisipasi terjadinya bank gagal dengan menempatkan dana LPS di bank bermasalah tersebut. 

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai, rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) bukan sesuatu yang mendesak. Independensi bank sentral adalah hal yang penting, sehingga jangan sampai BI masuk ke ranah politik karena akan berbahaya. "Independensi itu penting ya, revisi ini kan terkait politik. Bahaya bagi suatu negara kalau bank sentral tidak ada independensinya lagi, apalagi BI menciptakan uang, ini harus dipertahankan," kata Aviliani.

Aviliani menjelaskan, yang menjadi masalah bukan berasal dari lembaganya, tapi dari sisi market conduct yang perlu diciptakan. "Bukan bentuk kembali dewan moneter, tapi apa kontribusinya, karena independensi penting, urgensinya tidak ada tapi perlu market conduct, dengan peristiwa belakangan ini selalu ketika ada krisis persoalan lain muncul," imbuh dia.

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menambahkan, rencana pengalihan pengawasan perbankan dari OJK ke bank sentral hanya merupakan bentuk emosional. Bentuk emosional itu tercipta karena pemerintah menganggap kinerja OJK tidak sesuai harapan dan berkontribusi kecil saat pandemi berlangsung. Padahal, dampak pandemi tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tapi seluruh dunia juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi.

"Adanya (wacana) dewan moneter dan pengembalian pengawasan OJK itu bentuk emosional, karena tidak sesuai harapan pemerintah dalam menghadapi masa di tengah krisis, padahal terjadi di semua negara," kata Piter.

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN