Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Lelang SUN

Lelang SUN

17 Bank dan 4 Sekuritas 'Berebut' SBSN Rp 7 Triliun

Abdul Aziz, Selasa, 11 Februari 2020 | 08:30 WIB

JAKARTA, Investor.id - Sebanyak 17 bank dan empat perusahaan sekuritas menjadi peserta lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa (11/2) hari ini. SBSN yang 'diperebutkan'  terdiri atas seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS).

“Pemerintah menetapkan target indikatif Rp 7 triliun dari lelang tersebut,” demikian Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DPS DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam keterangan resminya di Jakarta, pekan lalu.

Ke-17 bank yang  ikut lelang  SBSN, menurut DPS DJPPR, meliputi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Permata Tbk.

Bank lainnya yaitu PT Bank Panin Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk, Standard Chartered Bank, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Citibank NA, dan PT Bank Negara Indonesia Syariah.

Itu belum termasuk PT Bank Central Asia Tbk, Deutsche Bank AG, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, serta PT Bank BRISyariah Tbk.

“Adapun perusahaan efek yang bakal menjadi peserta lelang yaitu PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT Bahana Sekuritas,” papar DPS DJPPR.

Lelang dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2020. Tanggal settlement ditetapkan pada 13 Februari 2020. Lelang dibuka pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama.

“Semuanya menggunakan underlying asset proyek atau kegatan dalam APBN 2020 dan barang milik negara,” demikian DPS DJPPR Kemenkeu.

Baru dan Reopening

DPS DJPPR Kemenkeu mengungkapkan, SPN-S yang akan dilelang adalah seri SPN-S 12082020 yang merupakan emisi baru (new issuance). Sedangkan PBS yang bakal dilelang meliputi PBS002, PBS026, dan PBS005 yang semuanya merupakan penawaran ulang (reopening).

SPN-S 12082020 bakal jatuh tempo pada 12 Agustus 2020, dengan imbalan diskonto. Alokasi pembelian nonkompetitif ditetapkan sebesar 50% dari jumlah yang dimenangi.

Adapun PBS002, PBS026, dan PBS005 akan jatuh tempo masing-masing pada 15 Januari 2022, 15 Oktober 2024, dan 15 April 2043.

DPS DJPPR menjelaskan, ketiga jenis SBSN tersebut menawarkan imbalan masing-masing 5,45000%, 6,62500%, dan 6.75000%. Alokasi pembelian nonkompetitif untuk PBS002, PBS026, dan PBS005 ditetapkan 30% dari jumlah yang dimenangi.

DPS DJPPR Kemenkeu mengemukakan, lelang SBSN akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) sebagai agen lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan metode harga beragam (multiple price).

Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang.

“Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui peserta lelang yang telah mendapat persetujuan Kemenkeu,” papar DPS DJPPR.

Akad Ijarah

Menurut DPS DJPPR, peserta lelang SBSN, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat menyampaikan penawaran lelang SBSN dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 05/PMK 08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Lelang sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 20/PMK 08/2017.

DPS DJPPR menambahkan, pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif akan membayar sesuai imbal hasil (yield) yang diajukan. Sedangkakan pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian nonkompetitif akan membayar sesuai yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

“Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan,” tegas DPS DJPPR.

SBSN seri SPN-S, demikian DPS DJPPR, akan diterbitkan menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back dengan mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008. Sedangkan SBSN seri PBS menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased dengan mendasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010.

Baca juga: Pemerintah Lelang SBSN Rp 7 Triliun

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA