Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen

Dorong Penerbitan Obligasi Daerah, OJK Berikan Pendampingan ke Pemda

Mashud Toarik, Sabtu, 26 Oktober 2019 | 10:00 WIB

Lombok, Investor.id – Dukungan bagi pemerintah daerah untuk menggalang pendanaan dalam membiayai proyek-proyek agar tidak hanya bersandar pada APBD sebenarnya telah memiliki payung hukum.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan tiga peraturan agar Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi darah (municipal bond), terdiri dari POJK No. 61 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah/Sukuk Daerah yang terbit pada tahun 2017.

Lalu Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah/Sukuk Daerah serta Peraturan 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah/Sukuk Daerah. Kendati begitu, hingga kini belum satupun Pemda memanfaatkan instrumen pembiayaan ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Hoesen mengatakan sejumlah masalah yang terkait regulasi di luar POJK sampai saat ini masih terus disinkronkan. Untuk itu OJK melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan maupun pihak DPRD Provinsi.

Tak hanya itu dalam menerbitkan obligasi daerah, Pemda harus punya proyek visible yang nantinya menjadi underlaying asset dari instrumen ini. Selain itu dalam struktur pemerintah daerah diperlukan pembentukan unit khusus yang diisi oleh pegawai yang memiliki kompetensi mengelola surat utang daaerah ini, terutama dalam melakukan interaksi dengan investor.

“Untuk itu OJK melakukan pendampingan agar semuanya masalah tadi dapat diatasi dan tentu daerah butuh waktu melakukan persiapan,” urai Hoesen di acara Media Gathering Pasar Modal di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat (25/10/2019).

Sejumlah daerah telah mendapatkan edukasi dalam bentuk seminar dan pendampingan terkait municipal bond tersebut, diantaranya Bali, Surabaya dan Padang.

“Jadi bukan karena daerah tidak berminat (menerbitkan obligasi) namun lebih karena harus ada persiapan,” imbuhnya.

OJK mencatat sebanyak empat provinsi yang telah menyatakan minat menerbitkan obligasi daerah yakni Provinsi Jawa Tengah yang saat ini prosesnya sudah dalam pembahasan DPRD. Kemudian Pemprov DKI Jakarta yang tengah melakukan Pembentukan Tim Internal Melalui SK Gubernur.

Kemudian Jawa Barat yang juga tengah melakukan Pembentukan Tim Internal Melalui SK Gubernur. Sementara Provinsi Aceh baru pada tahap persiapan awal. Khusus di Aceh menurut Hoesen nantinya lebih pada penerbitkan sukuk.

Sumber : Majalah Investor

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA