Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja berada di galeri Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Foto ilustrasi: Investor Daily/David Gita Roza

Pekerja berada di galeri Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Foto ilustrasi: Investor Daily/David Gita Roza

Melihat Peran Baru BEI Sebagai Penyelenggara Pasar Alternatif

Sabtu, 14 November 2020 | 08:34 WIB
Frans S. Imung

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) kini punya kewenangan baru di luar perannya sebagai penyelenggara transaksi bursa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah merestui peran baru sebagai Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA).

Secara legal, kewenangan itu sudah tertuang dalam perturan yang dilansir pada 2019 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA). Akan tetapi realisasi peran baru sebagai Penyelenggara Pasar Alternatif baru berjalan November 2020 setelah melewati sejumlah rangkaian proses persiapan.

Dengan mengantongi izin OJK tersebut disusul peluncuran sistem pendukung peran baru sebagai PPA, BEI kini tidak lagi hanya berperan sebagai penyelenggara perdagangan pasar saham tetapi punya kewenangan baru menjadi penyelenggara perdagangan di luar Bursa tetapi juga sebagai penyelenggara transaksi obligasi ritel maupun sukuk negara di pasar sekunder. Wewenang pengawasan transaksi pasar alternatif ini di di bawah Bank Indonesia.

Kepastian peran baru ini diperkuat dengan peluncuran sistem pendukung bernama Electronic Trading Platform (ETP) pada 9 November lalu. Sistem Pendukung Pasar Alternatif (SPPA) ini akan mendukung pera baru BEI dalam aktivitas perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) di Pasar Sekunder.

ETP atau SPPA versi baru ini dianggap perlu dikembangkan BEI karena sistem pertama hanya dapat digunakan untuk transaksi tiga seri Obligasi Retail Indonesia (ORI). Sedangkan SPPA dapat menampung seluruh jenis instrumen EBUS baik berupa SBN maupun obligasi dan sukuk korporasi. Selain itu, sistem baru bisa menjamin kerahasiaan identitas para dealer yang ingin mendapatkan kuotasi. Hal ini justru tidak tersedia pada sistem lama.

“Sejak tahun lalu kami secara intensif mendengarkan berbagai pihak, lalu merancang sistem, serta mendesain aspek bisnis dan kebutuhan pelaku. Kami tidak bekerja sendirian tapi bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Fiskal, dengan Kementerian Keuangan, khususnya DJPPR (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) dan juga Bank Indonesia,” ujar Direktur Pengembangan BEI Hasan Fawzi.

Sebelum merancang sistem tersebut, menurut Hasan, pihaknya telah menghimpun masukan dari berbagai pihak, terutama dengan para dealers yang tergabung dalam Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN). Agar SPPA ini selaras dengan sistem standar yang berlaku di pasar keuangan global (international best practice), BEI pun menggandeng mitra yang sudah berpengalaman mengembangkan sistem yang yang juga diadopsi pasar internasional.

“BEI menggandeng penyedia solusi perdagangan Surat Utang global, yaitu Axe Trading yang berbasis di Jerman, untuk mengembangkan SPPA agar sistem yang kami kembangkan ini adalah sistem yang applicable sesuai best practice yang ada dan user-friendly,” tutur Hasan Fawzi.

Kendalan sistem baru ini bahkan sudah dimanfaakan para pelaku pasar EBUS. Hingga saat ini, sudah ada 20 (dua puluh) pelaku Pasar EBUS Indonesia yang resmi menjadi Pengguna Jasa SPPA. Delapan belas dari 20 Dealer Utama Surat Utang Negara (SUN) telah menjadi Pengguna Jasa SPPA dan dapat mulai memanfaatkan SPPA sebagai platform perdagangan EBUS. “Dua puluh satu pelaku yang sudah menjadi Pengguna Jasa SPPA ini adalah pelaku yang mengikuti program Piloting SPPA,” jelas Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Laksono Widodo.

Sebelum menggunakan SPPA untuk mendukung transaksi, para pelaku pasar EBUS sudah mengikuti tahapan sosialisasi dan ujicoba. “Peserta program Piloting sudah mengikuti pelatihan penggunaan SPPA dan melakukan Simulasi Pasar Bersama dengan tujuan familiarisasi penggunaan dan pemahaman SPPA,” ungkap Laksono Widodo.

Bersamaan dengan peluncuran SPPA, BEI juga menerbitkan empat peraturan pendukung PPA. Pertama, Peraturan Penetapan Efek yang Dapat Diperdagangkan di SPPA. Pada tahap awal, EBUS yang diperdagangkan baru terbatas pada efek yang efek bersifat utang dan sukuk. Kedua, peraturan Perdagangan Efek Melalui SPPA. Menurut Hasan Fawzi, ada perluasan dari mekanisme perdagangan sebelumnya, karena seseuai aturan baru ada tiga tipe perdagangan yang dikenal di SPPA.

Sedangkan peraturan ketiga berupa Peraturan Pengguna Jasa SPPA. Seluruh ketentuan berkaitan dengan keanggotan dan pengguna jasa, dijabarkan dalam aturan ketiga ini. Keempat, Peraturan Pengawasan Perdagangan Melalui SPPA. Keempat pertutan ini akan melengkapi peran BEI sebagai PPA di pasar EBUS Indonesia.

Dengan sistem yang andal dan empat peraturan tersebut, PPA diharapkan dapat menyelenggarakan perdagangan EBUS di Pasar Sekunder secara teratur, wajar, dan efisien. BEI optimis, dengan perannya sebagai PPA, BEI dapat mendukung terciptanya Pasar EBUS yang lebih efisien dan likuid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : Majalah Investor

BAGIKAN