Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi hukum. Foto: Jessica45 (Pixabay)

Ilustrasi hukum. Foto: Jessica45 (Pixabay)

OJK Dukung Proses Hukum Indosterling Optima

Selasa, 17 November 2020 | 12:18 WIB
Farid Firdaus (farid.firdaus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penegakan hukum kepada PT Indosterling Optima Investa, yang menawarkan bentuk investasi berupa surat utang sanggup bayar dengan imbal hasil tinggi atau high yield promissory notes (HYPN). Produk investasi Indosterling Optima tersebut menimbulkan polemik lantaran gagal bayar dan tidak terdaftar di OJK.

Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing mengatakan, pihaknya mempersilahkan nasabah yang dirugikan Indosterling Optima menempuh jalur hukum. Sebelumnya, OJK pernah memangil perwakilan Indosterling Optima untuk menjelaskan kegiatan penawaran investasi coupon rate produk promissory notes pada Juli 2019.

“Ketika itu, Indosterling Optima menjelaskan bahwa mereka tidak pernah menerbitkan proposal investasi seperti itu. Mereka menyatakan menawarkan produk tapi sifatnya hanya bilateral atau tidak ditawarkan ke publik,” jelas dia kepada Investor Daily, Senin (16/11).

Satgas Waspada Investasi, kata Tongam, juga sudah meminta Indosterling mengumumkan kegiatan penawaran produk pada website perusahaan. Pihaknya mengimbau masyakarat agar selalu mengecek faktor legalitas pada setiap produk investasi.

“Kami juga mengimbau masyarakat bersikap rasional terhadap penawaran imbal hasil. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming imbal hasil tinggi,” jelas dia.

Saat ini, Indosterling Optima tengah menghadapi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat. Berdasarkan PKPU, jumlah tagihan produk HYPN Indosterling Optima mencapai Rp 1,99 triliun dari sekitar 1.800 nasabah. Permohonan PKPU didaftarkan oleh para pemohon pada 8 Juni 2020.

Kasus gagal bayar ini tak berhenti di PKPU. Sebab, sebagian nasabah melaporan Indosterling Optima ke Badan Reserse Kriminal (Bareskirm) Polri pada 6 Juli 2020. Alhasil, perusahaan teracam pidana atas pelaporan tersebut.

Kuasa Hukum Nasabah dari Kantor Hukum Eternity Global Lawfirm Andreas menjelaskan, produk HYPN Indosterling Optima dijual kepada para nasabah selama periode 2018-2019. Instrumen ini menawarkan bunga tetap 9%-12% per tahun.

“Masalah muncul saat Indosterling tidak mampu membayar kupon mulai 1 April 2020. Kalau kupon saja sudah sulit dibayar, apalagi pokoknya. Nasabah yang saya wakilkan akhirnya mencari keadilan,” kata dia.

Menurut Andreas, ada sebanyak 300 nasabah yang tidak mau mengikuti proses PKPU. Pasalnya, usulan PKPU adalah Indosterling Optima menjadwalkan pengembalian dana dalam periode empat hingga tujuh tahun apabila disetujui. Hal ini dinilai terlalu lama, apalagi tidak ada jaminan aset apapun pada PKPU.

Kantor hukum Eternity Global mewakili 58 nasabah yang tidak bersedia ikut PKPU dan memilih melaporkan Indosterling Optima ke Bareskirim. “58 nasabah yang saya wakili memiliki total kepemilikan dana pada produk HYPN senilai Rp 95 miliar. Mereka butuh pengembalian yang cepat. Ada yang berinvestasi Rp 25 juta, dan ada yang sampai Rp 11 miliar,” jelas Andreas.

Selain Indosterling Optima, ada dua pihak lain yang dilaporkan ke Bareskrim, yakni Sean William Henley (SWH) selaku direktur, serta Juli Berliana Posman (JPB) selaku komisaris. SWH dan JPB dilaporkan dengan dugaan melanggar pasar 46 UU Perbankan, penipuan (378), Penggelapan (372) dan pasal 3,4,5 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Andreas, hal yang sangat disesalkan para nasabah adalah pernyataan pihak Indosterling Optima yang menyatakan produk perusahaan terdaftar di OJK. Padahal, setelah diusut produk tersebut tidak terdaftar sehingga masuk kategori ilegal.

Pandemi Covid-19

Secara terpisah, Kuasa Hukum PT Indosterling Optima Investa Hardodi mengatakan, pandemi Covid-19 menjadi faktor yang menyebabkan kliennya mengalami gagal bayar. “Ada keterlambatan karena dampak Covid-19, hampir semua perusahaan merasakan dampak yang sama,” ujar dia.

Berdasarkan versi kuasa hukum Indosterling, saat ini ada sebanyak 1.041 nasabah dengan dana kelolaan sebesar Rp 1,2 triliun yang berpotensi gagal bayar sudah masuk PKPU di Pengadilan. Dari semua nasabah tersebut sebanyak 80% diklaim sudah mengikuti skema PKPU atau dengan nilai investasi sebesar Rp 878 miliar, sisanya memilih melapor ke Bareskrim Polri.

Sebagai informasi, Hardodi telah membenarkan status SWH yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim per 30 September 2020. Hingga saat ini, proses perkara hukum SWH telah memasuki tahap penyidikan di Bareskrim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi.

Adapun SWH tercatat sebagai komisaris utama PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH). Manajemen Indosterling Technomedia menjelaskan, kasus yang menimpa SWH dipastikan tidak berdampak terhadap operasional dan keuangan perusahaan. Hal ini lantaran perseroan dan Indosterling Optima merupakan subjek hukum yang berbeda dan entitas yang dikelola secara terpisah.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN